Muhammadiyah: Kekerasan Polisi Kepada Demonstran Masih Jadi PR

KIBLAT.NET, Jakarta – Di momentum Hari Ham Sedunia, Muhammadiyah menganggap masih ada kasus HAM di tahun 2019 yang belum selesai. Ketua Majelis Hukum dan HAM Muhammadiyah, Trisno Raharjo memaparkan bahwa kasus HAM yang masih menjadi PR adalah kekerasan penegak hukum pada demonstran.

“Penggunaan kekerasan itu menjadi PR, menjadi catatan panjang apalagi terkait dengan kebebasan menyampaikan pendapat. Itu hutang-piutang yang belum terselesaikan,” katanya saat dihubungi Kiblat.net pada Selasa (10/12/2019).

Ia menegaskan bahwa negara harus hadir, membawa siapapun yang dianggap bertanggungjawab untuk diproses secara hukum. Kasus ini, kata dia, penjelesannya saja kurang apalagi membawa aparat yang dianggap bertanggungjawab.

“Kalau tidak ada pertanggungjawaban, ini akan menjadi catatan panjang bahwa kalau ada aksi-aksi mahasiswa, aksi mayarakat, yang digunakan adalah cara represif dan tidak terukur. Ini harus segera diatasi,” jelasnya.

Trisno menilai, jika kasus pelanggaran HAM ini dibawa ke Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) maka citra Indonesia akan rusak. Sebab, yang menduduki ketua di PBB tentang HAM adalah Indonesia.

“Kita kan ketua di PBB bagian Hak Asasi Manusia, kalau tidak selesai itu menunjukkan pemerintah tidak mempedulikan penyelesaiaan kasus HAM. Bagaiaman ketua yang menduduki jabatan di PBB tentang HAM mengabaikan HAM di negaranya sendiri,” pungkasnya.

Reporter: Taufiq Ishaq
Editor: Izhar Zulfikar

Ingin Langganan Artikel?
Daftarkan emailmu di sini untuk mendapatkan update artikel terbaru.
Anda dapat berhenti langganan kapan saja.
Anda mungkin juga berminat