... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

News

Pakistan dan Bangladesh Khawatirkan Nasib Muslim India

Foto: Muslim India.

KIBLAT.NET, Dhaka – Presiden Pakistan Arif Alvi telah mengungkapkan bahwa Bangladesh juga mengkhawatirkan nasib Muslim di India yang telah didiskriminasi berdasarkan aturan baru dalam Undang-Undang Kewarganegaraan 1955.

“Saya telah berbicara dengan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina Wajed yang khawatir tentang nasib umat Islam di negara bagian Bihar di India dan takut akan masuknya para migran ke negaranya,” kata Alvi dalam pertemuan dengan delegasi parlemen Saudi yang dipimpin oleh Ketua Dewan Syura Dr Abdullah bin Mohammed bin Ibrahim Al-Sheikh di istana kepresidenan pada hari Jumat (06/12/2019).

Sekretaris pers untuk presiden Mian Jehangir Iqbal mengatakan kepada Dawn bahwa Presiden berbicara dengan Hasina Wajed selama konferensi baru-baru ini di Baku. Dia menyatakan keprihatinannya atas aturan baru tersebut.

Alvi berpandangan bahwa di bawah undang-undang yang diamandemen, umat Islam di India harus menunjukkan bukti properti kakek mereka untuk mempertahankan kewarganegaraan mereka.

“Perdana Menteri Hasina Wajed takut jika ada tindakan terhadap Muslim Bihar oleh pemerintah India, mereka [Muslim jika Bihar] akan mencoba bermigrasi ke Bangladesh,” ujarnya.

Menurut siaran pers resmi, presiden mengatakan Arab Saudi selalu memainkan peran proaktif dalam tantangan yang dihadapi umat. Dia mendesak Kerajaan untuk menyoroti konspirasi terhadap Muslim India.

Pada 4 Desember, kabinet India menandatangani undang-undang yang akan memberikan kewarganegaraan kepada minoritas agama tertentu, tidak termasuk Muslim. RUU yang diamandemen memiliki ketentuan untuk menentukan berbagai jenis kewarganegaraan, termasuk kelahiran, registrasi, naturalisasi, atau keturunan.

RUU tersebut, jika disahkan, akan mengubah bagian penting dalam kategori imigran ilegal dari Bangladesh dan Pakistan – negara mayoritas Muslim yang pernah menjadi bagian dari India yang tidak terbagi seperti yang didefinisikan dalam Undang-Undang Pemerintah India 1935.

Sumber: Dawn
Redaktur: Ibas Fuadi

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Indonesia

Majelis Keluarga Ponpes Sidogiri Minta Gus Muwafiq Taubat

Majelis Keluarga Pondok Pesantren Sidogiri memberikan sikap terkait dengan ceramah Gus Muwafiq yang menjadi polemik

Jum'at, 06/12/2019 22:40 0

Indonesia

Baleg DPR Targetkan 150 UU Rampung di Periode 2019-2024

Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas menjelaskan penyusunan Prolegnas 2020-2024 akan mengacu pada hasil evalusi prolegnas priode lalu.

Jum'at, 06/12/2019 15:16 0

Indonesia

Komentari PMA Majelis Taklim, MUI Sumbar: Kenapa Umat Islam Selalu Ditarget?

Buya Gusrizal Gazahar menilai bahwa Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang majelis taklim mempersulit warganya untuk beribadah.

Jum'at, 06/12/2019 15:00 0

Indonesia

MUI Pusat Diminta Ambil Sikap Soal PMA Majelis Taklim

Buya Gusrizal Gazahar menegaskan bahwa umat Islam harus menyikapi Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang majelis taklim

Jum'at, 06/12/2019 14:54 0

Indonesia

Urus Majelis Taklim, MUI Sumbar Anggap Kemenag Berlebihan

Buya Gusrizal Gazahar menanggapi Peraturan Menteri Agama tentang majelis taklim.

Jum'at, 06/12/2019 13:52 0

Indonesia

Gus Muwafiq Kembali Dipolisikan

Gus Muwaffiq kembali dilaporkan ke Kepolisian Republik Indonesia.

Jum'at, 06/12/2019 00:32 0

Indonesia

Muhammadiyah Nilai PMA Majelis Taklim Diskriminatif

Ketua PP Muhammadiyah Bidang Pustaka dan Informasi, Prof. Dadang Kahmad menolak adanya Peraturan Menteri Agama tentang majelis taklim.

Kamis, 05/12/2019 17:47 0

Indonesia

Fadli Zon Kritisi Pemerintah Terkait Isu Keagamaan

Politisi Partai Gerindra, Fadli Zon mengkritisi kebijakan pemerintah terkait isu keagamaan.

Kamis, 05/12/2019 16:29 0

Indonesia

Dianggap Hina Wapres Ma’ruf Amin, Ustadz Ja’far Shodiq Dipolisikan

Tokoh agama dan masyarakat yang mengatasnamakan Rabithah Babad Banten Nusantara (RBBN) melaporkan Ustadz Ja'far Shodiq

Kamis, 05/12/2019 16:15 0

Indonesia

Soal PMA Majelis Taklim, Muhammadiyah: Itu Aturan Tak Perlu

Ketua PP Muhammadiyah Bidang Pustaka dan Informasi, Prof. Dadang Kahmad menanggapi adanya Peraturan Menteri Agama tentang majelis taklim.

Kamis, 05/12/2019 16:07 0

Close