Soal PMA Majelis Taklim, Muhammadiyah: Itu Aturan Tak Perlu

KIBLAT.NET, Jakarta – Ketua PP Muhammadiyah Bidang Pustaka dan Informasi, Prof. Dadang Kahmad menanggapi adanya Peraturan Menteri Agama tentang majelis taklim. Menurutnya, aturan tersebut sebenarnya tidak diperlukan.

“Pak menteri itu membuat aturan yang menurut saya tidak perlu mengenai majelis taklim. Majelis taklim kan ada yang di bawah ormas Islam dan mendapat izin,” katanya saat dihubungi Kiblat.net pada Kamis (05/12/2019).

“Kalau yang dari ormas Islam saya kira sudah terjamin, kita liat dari visi misi ormas itu. Ada majelis taklim yang dikelola oleh masjid,” sambungnya.

Ia juga menegaskan bahwa tidak masalah jika pemerintah ingin mengetahui jumlah majelis taklim yang ada di Indonesia. Namun, jika harus ada aturan tertentu tentang majelis taklim menurut Dadang itu berlebihan.

“Majelis taklim itu bukan institusi pemerintah. Itu LSM murni yang ada di masyarakat untuk pembinaan keagamaan,” tuturnya.

Maka, ia menegaskan Kemenag angan terlalu takut dengan majelis taklim karena dari sebelum Indonesia merdeka sudah ada. Dan majelis taklim, kata dia, berjasa bagi negeri ini untuk membina mentalitas bangsa, memperkuat ketahanan rohaniah.

“Jarang majelis taklim dipakai untuk provokasi. Kalaupun ada yang provokasi, itu sebenarnya bisa dideteksi. Tidak usah menjadi aturan yang mengekang,” pungkasnya.

Reporter: Taufiq Ishaq
Editor: Izhar Zulfikar

Ingin Langganan Artikel?
Daftarkan emailmu di sini untuk mendapatkan update artikel terbaru.
Anda dapat berhenti langganan kapan saja.
Anda mungkin juga berminat