Fadli Zon Kritisi Pemerintah Terkait Isu Keagamaan

KIBLAT.NET, Jakarta – Politisi Partai Gerindra, Fadli Zon mengkritisi kebijakan pemerintah terkait isu keagamaan. Ia menyebut pemerintah senang merilis kebijakan yang dapat memancing konflik dan kegaduhan.

Ia mencontohkan, selain isu radikalisme yang hangat beberapa waktu lalu, salah satu kebijakan yang ia maksud adalah Peraturan Menteri Agama No.29/2019 tentang Majelis Taklim. Dalam peraturan itu, majelis taklim diharuskan untuk terdaftar di kementerian.

Fadli juga menyoroti pernyataan Wakil Presiden Ma’ruf Amin yang mengatakan bahwa polisi dan pemerintah perlu mengawasi masjid dan dakwah keagamaan yang didalamnya mengandung narasi kebencian.

“Keduanya, baik kebijakan Menteri Agama maupun lontaran Wakil Presiden, menurut saya sama-sama menabrak fatsoen atau kepantasan,”tulis Fadli Zon di akun twitter pribadinya pada Kamis siang (05/12/2019).

Fadli kemudian memaparkan beberapa alasan mengapa kebijakan Menteri Agama dan pernyataan Wakil Presiden itu disebutnya ‘menabrak kepantasan’. Yang pertama, karena majelis taklim bukanlah lembaga atau organisasi formal, sehingga keharusan mendaftarkan lembaga informal merupakan bentuk intervensi negara terhadap ranah kehidupan privat warganya.

“Dari sisi kebebasan sipil, kebijakan itu adalah bentuk kemunduran, karena bisa dianggap kian menggerus ruang ekspresi publik (shrinking space). Seolah negara tak percaya pada umat Islam dan hendak mengawasi aktivitas Majelis Taklim,”tutur Fadli.

Terkait pernyataan Ma’ruf Amin, Fadli menyebut pernyataan itu terlontar karena Wakil Presiden itu tak memahami cara menggunakan organisasi kekuasaan yang dimiliki oleh Pemerintah sendiri.

BACA JUGA  TNI Copot Baliho HRS, Munarman: Rakyat Tau Penggeraknya Presiden

Ia menekankan bahwa harusnya Wakil Presiden paham bahwa tugas utama kepolisian adalah melindungi dan mengayomi masyarakat. Di sisi lain, aktivitas ibadah dan keagamaan di masjid itu adalah wilayah yang sangat privat, sehingga semestinya dilindungi, bukannya diawasi polisi.

“Sehingga, ucapan Wakil Presiden tadi potensial melahirkan benturan antara polisi dengan masyarakat. Kalaupun Pemerintah ingin bersikap waspada, dan sah-sah saja bersikap demikian, selain kepolisian, Pemerintah kan memiliki lembaga intelijen. Gunakan saja intelijen,”ujarnya.

Reporter: Qoid
Editor: Izhar Zulfikar

Ingin Langganan Artikel?
Daftarkan emailmu di sini untuk mendapatkan update artikel terbaru.
Anda dapat berhenti langganan kapan saja.
Anda mungkin juga berminat