... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

News

Pemerintah Kesepakatan Nasional Libya Kembali Teken Kerja Sama Militer dengan Turki

Foto: Perdana Menteri GNC Fayez Sarraj saat berpidato di PBB [foto: AFP]

KIBLAT.NET, Istanbul – Kantor Kepresidenan Turki, Kamis (28/11/2019), mengumumkan bahwa Pemerintah Kesepakatan Nasional Libya (GNC) menekan kesepakatan militer baru dengan Ankara. Turki merupakan pendukung utama GNC dalam kekacauan politik dan militer di negara itu.

“Perjanjian kerja sama militer dan keamanan telah ditandatangani pada Selasa malam selama pertemuan di Istanbul antara Presiden Recep Tayyip Erdogan dan kepala GNC Fayez Sarraj,” kata pengumuman Kepresidenan Turki.

Fakhruddin Alton, direktur komunikasi di kepresidenan Turki, menjelaskan bahwa teks perjanjian baru itu lebih luas dari kerangka perjanjian kerja sama militer sebelumnya yang disepakati oleh kedua negara.

Dia menekankan bahwa perjanjian baru akan memperkuat hubungan antara pasukan kedua negara. Ia juga menyeru para aktor bertanggung jawab lainnya mendukung pemerintah Sarraj yang diakui oleh PBB.

“Stabilitas Libya sangat penting bagi keamanan Libya dan untuk memerangi terorisme internasional,” kata pejabat Turki itu.

Kesepakatan itu muncul meskipun ada seruan oleh Liga Arab kepada negara-negara anggota untuk menghentikan kerja sama dengan Turki dan memotong perwakilan diplomatik di Ankara dengan latar belakang serangan di Suriah utara terhadap gerilyawan Kurdi.

Namun GNC, yang didukung oleh Turki dan Qatar, telah menolak untuk memenuhi seruan Liga Arab tersebut.

Sementara lawan GNC, Khalifah Haftar yang memimpin pemerintahan di Libya timur memulai kampanye militer untuk merebut ibukota Tripoli, basis pemerintah GNC, pada April. Haftar didukung Mesir dan UEA serta mendapat dukungan politik dari AS dan Rusia serta Prancis.

BACA JUGA  Dua Helikopter Prancis Kecelakaan Saat Sergap Jihadis Mali, 13 Tentara Tewas

Para ahli PBB mengatakan dalam laporan rahasia yang dilihat oleh AFP awal bulan ini bahwa Yordania, Turki dan Uni Emirat Arab telah “secara teratur” melanggar embargo senjata PBB yang diberlakukan di Libya sejak 2011.

Erdogan mengatakan pada Juni bahwa Turki memasok senjata ke pemerintah GNC. Ia menegaskan bahwa peralatan militer memungkinkan Tripoli untuk “menyeimbangkan kembali” situasi melawan pasukan Khalifa Haftar.

Sumber: AFP
Redaktur: Sulhi El-Izzi

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Indonesia

Soal Perpanjangan SKT FPI, Kemendagri: Visi Penerapan Syariat Islam Perlu Diperjelas

Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar membenarkan ada rekomendasi pendaftaran ulang Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Front Pembela Islam (FPI) sebagai organisasi kemasyarakatan yang dikeluarkan Kementerian Agama.

Kamis, 28/11/2019 17:09 0

Indonesia

Menag Sebut Sertifikasi Penceramah Tidak Wajib

Kementerian Agama Republik Indonesia berencana menghidupkan wacana sertifikasi penceramah. Namun Menteri Agama RI Fachrul Razi mengatakan, hal itu tidak bersifat mandatori atau keharusan.

Kamis, 28/11/2019 16:51 0

Indonesia

Amnesty International Indonesia: SKB Sebelas K/L Tentang Radikalisme Mengingatkan Represi Orba

Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid mengkritisi Surat Keputusan Bersama (SKB) 11 Kementrian dan Lembaga untuk melawan tindakan radikal.

Kamis, 28/11/2019 16:30 0

Indonesia

Kemenag: Syarat Permohonan Rekomendasi FPI Sudah Terpenuhi

Kementerian Agama telah mengeluarkan rekomendasi pendaftaran ulang Surat Keterangan Terdaftar (SKT) untuk Front Pembela Islam (FPI). Sekjen Kemenag, M. Nur Kholis Setiawan menegaskan bahwa surat dikeluarkan karena FPI sudah memenuhi persyaratan permohonan rekomendasi organisasi kemasyarakatan (ormas) yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama No 14 Tahun 2019.

Kamis, 28/11/2019 16:17 0

Indonesia

Menteri Agama: FPI Harus Didukung

Menteri Agama RI, Fachrul Razi menyatakan bahwa ormas-ormas Islam yang ikut serta memajukan bangsa harus terus didukung keberadaan dan eksistensinya. Hal ini disampaikannya dalam "Dialog Tokoh/Pimpinan Ormas Islam Tingkat Nasional" yang digelar di Jakarta pada Rabu (27/11/2019).

Kamis, 28/11/2019 15:57 0

Indonesia

Din Syamsuddin: Gerakan 212 Jangan Hanya Kerumunan, Harus Ditransformasi

Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Prof. Din Syamsuddin menegaskan bahwa tidak ada pihak yang boleh melarang acara Reuni 212.

Rabu, 27/11/2019 22:21 0

Indonesia

Refleksi Satu Tahun Tsunami Selat Sunda, WMI & AQL Gelar Roadshow

Wahana Muda Indonesia (WMI) dan AQL peduli melakukan road show pasca satu tahun bencana tsunami selat Sunda. Aneka program dari WMI dan AQL selama fase emergency dan recovery di selat Sunda selama satu tahun terakhir dikunjungi oleh donatur dari Majelis Nasional Turkistan Timur.

Rabu, 27/11/2019 21:36 0

Indonesia

Wantim MUI Minta Partai Islam Bela Kepentingan Umat

Wantim MUI menggelar rapat pleno bersama para pimpinan partai Islam maupun partai berbasis massa Islam.

Rabu, 27/11/2019 21:19 0

Indonesia

Reuni 212 Akan Digelar Kembali, Mahfud MD: Itu Hak Warga Negara

Menkopolhukam, Mahfud MD mengaku dirinya tidak mempermasalahkan gelaran Reuni 212 di Lapangan Monumen Nasional, Jakarta pada 2 Desember nanti. Namun Mahfud mengingatkan agar acara itu tidak menimbulkan keributan.

Rabu, 27/11/2019 20:06 1

Indonesia

Tito Karnavian: Ormas Tidak Sesuai Pancasila Perlu Diluruskan

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian mengatakan organisasi masyarakat (ormas) yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila perlu diluruskan.

Rabu, 27/11/2019 19:44 0

Close