... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

News

Fadli Zon Nilai Pemerintah Ingin Kontrol Pikiran Masyarakat dengan Isu Radikalisme

Foto: Fadli Zon.

KIBLAT.NET, Jakarta – Politisi Partai Gerindra, Fadli Zon menyebut bahwa pemerintah sedang berupaya untuk mengkriminalisasi pikiran masyarakat menggunakan SKB 11 Kementrian dan Lembaga tentang radikalisme.

“Dari kacamata yang lebih luas, saya melihat sedang ada upaya kriminalisi-pikiran oleh pemerintah. Pemerintah kini seolah jadi agen yang bisa menentukan mana pikiran yang diizinkan dan mana yang tidak,” katanya di akun twitter pribadinya pada Jumat (29/11/2019).

Ia memaparkan bahwa kampanye anti radikalisme yang dianggap aneh adalah portal aduan radikalisme bagi ASN. Sebab, saat ini negara punya perangkat yang sangat lengkap untuk menanggulangi radikalisme. Di antaranya BIN, BNPT, Polri, Densus 88 dan sebagainya.

“Di balik isu radikalisme yang terus-menerus digoreng ini, pemerintah sedang berusaha melakukan kontrol pikiran terhadap masyarakat, sebuah kejahatan yang oleh George Orwell disebut sebagai thoughtcrime,” jelasnya.

“Hanya negara-negara otoriter yang biasa melakukan thoughtcrime. Dan pemerintahan Presiden Joko Widodo kini sedang berjalan ke arah itu,” sambungnya.

Menurutnya, jika pemerintah benar-benar punya data terkait sebaran paham radikal atau anti-Pancasila, seharusnya sebaran-sebaran segera dicegah. Ia menegaskan tidak pas jika malah isu tersebut menjadi bola liar di publik.

Reporter: Taufiq Ishaq
Editor: Izhar Zulfikar

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

One comment on “Fadli Zon Nilai Pemerintah Ingin Kontrol Pikiran Masyarakat dengan Isu Radikalisme”

  1. Khalid R

    Itu sudah jelas…

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Eropa

Turki Kembali Fungsikan Masjid Peninggalan Ottoman di Eropa Selatan

Restorasi masjid dilakukan pascaditandatanganinya kesepakatan antara Direktorat Jenderal Yayasan Turki dan Pimpinan Uni Islam Makedonia Utara pada 1 April 2015. Restorasi tidak mengaubah desain aslinya.

Jum'at, 29/11/2019 16:27 1

Afrika

Pemerintah Kesepakatan Nasional Libya Kembali Teken Kerja Sama Militer dengan Turki

Teks perjanjian baru itu lebih luas dari kerangka perjanjian kerja sama militer sebelumnya yang disepakati oleh kedua negara.

Jum'at, 29/11/2019 08:36 0

Afrika

SITE: ISIS Mengaku Penyebab Tabrakan Dua Helikopter Militer Prancis di Mali

Dua helikopter itu bertabrakan setelah menarik diri akibat ditembaki oleh pejuang ISIS.

Jum'at, 29/11/2019 07:58 0

Afghanistan

Trump Kunjungi Pasukannya di Afghanistan dan Janjikan Gencatan Senjata

"Taliban menginginkan kesepakatan. Kami sudah bertemu dan mereka mengatakan harus ada gencatan senjata. Tetapi mereka tidak menginginkannya saat ini. Saya pikir mereka akan menginginkan gencatan senjata mungkin nanti,” kata Trump, seperti dilansir Reuters.

Jum'at, 29/11/2019 07:31 0

Mesir

Amnesty: Mesir Jerat Para Kritikus dengan UU Kontra-Terorisme

Mesir menyalahgunakan undang-undang anti-teror untuk menuntut para pengkritik. Demikian menurut sebuah laporan 60 halaman yang dirilis Amnesty International.

Kamis, 28/11/2019 14:32 0

Inggris

Muslim Inggris Siap Coblos Kandidat dan Partai Politik yang Perangi Islamofobia

"Islamofobia adalah masalah pemilihan terbesar bagi umat Islam," kata organisasi Muslim terbesar di negara itu, dalam sebuah pernyataan seperti dilansir Anadolu Agency dari The Guardian.

Kamis, 28/11/2019 09:40 0

Irak

Massa Bakar Gedung Konsulat Iran di Najaf, Irak

Para pegawai misi diplomatik Iran di Najaf dilaporkan telah meninggalkan kota tersebut sepuluh menit sebelum aksi pembakaran. Mereka meninggalkan pergi dengan mendapat perlindungan ketat.

Kamis, 28/11/2019 08:41 0

Prancis

Kepala Staf Militer Prancis Pesimis Menang Hadapi Jihadis di Afrika Barat

"Kami tidak akan pernah meraih kemenangan yang menentukan (dalam perang ini)," katanya kepada radio France Inter.

Kamis, 28/11/2019 07:26 0

Malaysia

Mendagri Malaysia Sebut Kemungkinan ISIS Alihkan Basis ke Asia Tenggara

Menteri Dalam Negeri Malaysia, Muhyiddin Yassin memperingatkan bahwa ISIS bisa saja mengalihkan basis operasinya ke wilayah Asia Tenggara usai kematian pimpinan tertingginya.

Rabu, 27/11/2019 16:51 0

Eropa

Rezim Suriah Boikot Pembicaraan Komite Konstitusi di Jenewa

Rezim Suriah di bawah komando Bashar al-Assad melanjutkan boikotnya pada putaran kedua pertemuan Komite Konstitusi Suriah yang berlangsung di Jenewa, Swiss pada Selasa (26/11/2019).

Rabu, 27/11/2019 16:17 0

Close