... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

In Depth

Hendak Kemana (Ke)Menteri(an) Agama?

Foto: Kantor Kementerian Agama

Oleh: Beggy Rizkiansyah, kolumnis Kiblatnet

KIBLAT.NET “…Republik Indonesia selama berdirinja hingga sekarang belum pernah Kementerian Agama digunakan menjadi alat propaganda politik dalam arti mempermainkan agama dan memutar balikkan firman-firman Tuhan untuk tudjuan politik, sebagaimana misalnja sering digunakan orang di daerah pendudukan Belanda.” –KH. A. Wahid Hasyim

“Sebaiknya Menteri Agama lebih hati-hati dalam melontarkan rencana suatu kebijakan. Kita sama-sama harus melawan radikalisme karena itu bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan kita. Namun rencana kebijakan untuk menyelesaikan masalah radikalisme tidak boleh menimbulkan persepsi yang salah di mata masyarakat,” kata Ace Hasan Syadzili, Wakil Ketua Komisi VI-II dari Fraksi Fraksi Partai Golkar.

Pernyataan Ace tersebut menanggapi kontroversi yang ditimbulkan oleh Menteri Agama, Fachrul Razi yang melontarkan pernyataan kontroversial seputar cadar, celana cingkrang dan radikalisme di Masjid.

Pernyataan ini dilontarkan tak lama setelah dirinya dilantik menjadi Menteri Agama oleh Presiden Joko Widodo. Wacana yang dilontarkan Menteri Agama seputar isu cadar, celana cingkrang dan radikalisme memang seakan-akan menjadi perhatian utama Menteri Agama di tengah berbagai persoalan yang membelit Kementerian Agama, mulai dari pelayanan pelaksanaan ibadah haji hingga kasus korupsi yang membelit kementerian tersebut.

Secara historis, lembaga pemerintah yang mengurusi urusan yang terkait dengan keagamaan di Indonesia sejak sebelum Indonesia merdeka, dapat ditelusuri hingga pada masa penjajahan Belanda, di pundak Snouck Hurgronje. Baca juga: Strategi Snouck Mengalahkan Jihad di Nusantara

Orientalis yang menjadi abdi pemerintah penjajahan ini berperan sebagai penasehat untuk urusan pribumi dan ‘Arab.’ Peran Snouck Hurgronje terlembagakan dalam Kantoor voor Inlandschen Arabische Zake (KIAZ). Snouck Hurgronje-lah yang menanamkan pondasi urusan pemerintah kolonial dengan umat Islam di masa penjajahan. Seiring berjalannya waktu, KIAZ kemudian bertransformasi menjadi Kantoor der Adviseur van Indlandsche en Mohammedansche Zaken (kantor penasehat urusan pribumi dan Islam).

Christian Snouck Hurgronje

Motifnya tentu bukan demi kemasalahatan umat Islam. Berawal dari perhatian pemerintah kolonial untuk melihat dampak dari Jemaah haji Indonesia terhadap perkembangan politik di negerinya, kantor ini hadir dengan pengetahuan orientalisme Hurgronje demi menaklukkan hasrat anti-penjajahan umat Islam.

BACA JUGA  Pria Asal Sukabumi Ini Rela Berkuda untuk Hadiri Reuni 212

Sebelum masa Hurgronje, pemerintah kolonial tak memiliki pengetahuan yang memadai tentang apa dan bagaimana agama Islam. Sehingga mereka kerapkali menelurkan kebijakan politik yang membuat resah umat Islam sehingga menimbulkan hasrat perlawanan yang tak padam. Termasuk ketika mereka melihat persoalan haji yang dianggap membawa ide-ide perlawanan dari tanah suci. Sehingga satu ketika pemerintah kolonial memutuskan untuk mempersulit pelaksanaan ibadah haji.

Hal ini yang ditentang oleh Snouck Hurgronje. Sebagai penasehat rezim penjajahan ia justru mengingatkan penguasa kolonial pada saat itu untuk membiarkan dan mempermudah ibadah haji, selama Jemaah tidak terlibat urusan politik.

Menurutnya, “Maka saya berani menganjurkan dengan sungguh-sungguh agar mereka yang mau naik haji, jika tidak ada keberatan khusus lainnya yang menghalangi niatnya, hendaknya diberi paspor yang mereka minta tanpa bicara panjang lebar, seperti terhadap orang-orang yang bepergian lainnya,” tukas orientalis tersebut. (Snouck Hugronje: 1993)

Sebab bagi Hurgronje, semakin umat Islam ditekan kesempatannya untuk beribadah, maka akan semakin melawan dan menyulitkan pemerintah kolonial. Oleh sebab itu tindakan keras diterapkan hanya ketika sudah menyentuh persoalan politik.

“…orang-orang terjajah, dan agar dari kalangan mereka dikerahkan prajurit untuk perjuangan suci bagi Islam, maka ketika itu demi kepentingan politik Hindia Belanda saya anggap menjadi tindakan yang harus dilakukan, agar perjalanan haji dilarang dan diberantas keras, selama adanya propaganda fanatik yang berbahaya, yang menganggap kota suci tersebut sebagai medan gerakan yang paling memberikan harapan. Masih juga mengherankan bagi saya, bahwa Pemerintah Jajahan ketika itu tidak mengeluarkan surat keputusan yang bertujuan demikian,” tegas Snouck Hurgronje. (Snouck Hurgronje: 1985)

BACA JUGA  Peserta Reuni 212 Membubarkan Diri dengan Tertib

Pondasi politik demikian yang dihamparkan Hurgronje pada lembaga pemerintah kolonial untuk urusan masyarakat pribumi dan umat Islam. Pada masa Jepang, penjajah tetap melihat diperlukan satu Lembaga untuk mengawasi umat Islam. Kantoor der Adviseur voor Indlandshce Zaken en Mohammadansche digantikan oleh Shumubu (Kantor Urusan Agama) yang menjadi bagian dari Gunsaikanbu (Gubernur), sedangkan di daerah-daerah didirikan Shumuka (Kantor Urusan Daerah) sebagai bagian dari Karesidenan (Shu).

Shumubu didirikan dengan tujuan (1) memberikan nasehat-nasehat dalam soal Islam dan (2) menjalankan penyelidikan dan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan politik pergerakan-pergerakan Islam. (Muljanto Sumardi : 1998)

Kedua lembaga tadi baik pada masa Belanda dan Jepang pada pokoknya berorientasi pada pengokohan politik kekuasaan dan memperlakukan umat Islam sebagai objek. Keduanya tumbang bersamaan dengan tumbangnya penjajahan di Indonesia. Namun sebagian pihak keliru menyamakan kehadiran Kementerian Agama sebagai kelanjutan dua lembaga penjajahan tadi.

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang bersidang pada Agustus 1945 tidak menemukan kata sepakat atas gagasan pendirian Kementerian Agama di Indonesia. Dari 27 anggota PPKI hanya 6 yang menyetujui usulan tersebut. Maka Kementerian Agama belum ada pada masa Kabinet Republik Indonesia pertama (2 September 1945 – 14 November 1945).

Barulah pada Kabinet kedua, di bawah Pemerintahan Sutan Sjahrir, pada 3 Januari 1946, Kementerian Agama lahir. Hal ini tak lepas dari prakarsa para tokoh-tokoh Islam seperti K.H. A. Wahid Hasyim, A. Kahar Muzakkir, H. Agus Salim, Ki Bagus Hadikusumo dan lainnya. Utusan Komite Nasional Indonesia (KNI) Banyumas yang dipimpin K.H. Dardiri dan anggota M. Sukoso Wiryosaputro mengusulkan didirikannya Kementerian Agama dalam sidang Pleno Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) pada 26 November 1945. (Muljanto Sumardi : 1998)

Baca halaman selanjutnya: Presiden Soekarno dalam buku...

Halaman Selanjutnya 1 2
Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Indonesia

Sukmawati Bandingkan Nabi Muhammad dan Soekarno, Gus Sholah: Maksudnya Apa?

Yang jadi pertanyaan, ini maksudnya apa? Dia mau jawaban seperti apa?

Selasa, 19/11/2019 17:55 0

Indonesia

Fadli Zon: Isu Radikalisme dan Terorisme Kontraproduktif

Anggota Komisi I DPR-RI, Fadli Zon meminta pemerintah berhati-hati mengeksploitasi isu radikalisme dan terorisme. Menurut Fadli, isu radikalisme dan terorisme bersifat kontraproduktif bagi kepentingan nasional baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Selasa, 19/11/2019 16:06 0

Indonesia

Syaikh Gaza Seru Pemimpin Dunia Putuskan Hubungan dengan Israel

Ketua lkatan Ulama Palestina Asia Tenggara, Dr. Ahed Abul Atha meminta kepada segenap pemimpin dunia untuk tidak melakukan normalisasi hubungan luar negeri dengan Israel. Hal itu diungkapkannya terkait dengan serangan Israel ke Gaza pada Selasa (12/11/2019) yang menewaskan sedikitnya 35 orang.

Selasa, 19/11/2019 15:36 0

Indonesia

Israel Serang Palestina, Komisi I Minta Indonesia Layangkan Nota Protes ke PBB

Abdul Kharis Almasyhari mengutuk keras serangan militer Zionis Israel yang kembali digencarkan ke Gaza, Palestina akhir-akhir ini.

Selasa, 19/11/2019 15:12 0

Australia

Pria Australia Lolos dari Cengkeraman Buaya Usai Colok Matanya

Dia mengatakan buaya 2,8 meter muncul dari belakangnya ketika ia meninggalkan pantai.

Selasa, 19/11/2019 14:32 0

Eropa

Uni Eropa Seru Israel Hentikan Pembangunan Pemukiman di Tepi Barat

Uni Eropa menegaskan pihaknya terus meyakini bahwa pendudukan Israel di wilayah Palestina adalah perbuatan ilegal berdasarkan hukum internasional.

Selasa, 19/11/2019 14:07 0

Indonesia

Syeikh Gaza: Warga Palestina Butuh Bantuan Menghadapi Musim Dingin

Pasukan Israel kembali menyerang Gaza pada hari Selasa dan Rabu pekan lalu. Anak-anak dan wanita tak luput menjadi korban meninggal pada serangan tersebut. Sedikitnya 35 orang meninggal dunia dalam serangan itu, termasuk di dalamnya tiga wanita dan delapan anak-anak.

Selasa, 19/11/2019 12:56 0

Iran

Protes di Iran, Warganet Seru Twitter Blokir Akun Khamenei

Seluruh negara offline, sementara Pemimpin Tertinggi Ali Khamenei mentweet pada hari Ahad (17/11/2019), untuk mendukung keputusan pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar.

Selasa, 19/11/2019 11:24 0

Eropa

Laporan PBB: Amerika Penjarakan Anak Paling Banyak di Dunia

"Di seluruh dunia lebih dari 7 juta orang di bawah usia 18 tahun ditahan di penjara dan tahanan polisi, termasuk 330.000 anak di pusat-pusat penahanan imigrasi," kata Manfred Nowak, seorang pakar independen.

Selasa, 19/11/2019 11:02 0

Iran

Demo Iran: Internet Diputus, 1.000 Ditangkap, 12 Tewas, Puluhan Toko dan Bank Dibakar

Sumber mengatakan bahwa protes telah meluas. Ada kehadiran keamanan besar di jalan-jalan utama dan alun-alun di kota-kota besar.

Selasa, 19/11/2019 09:01 0

Close