MUI: Polemik HRS Tak Kunjung Selesai, Akan Timbul Banyak Masalah

KIBLAT.NET, Jakarta – Majelis Ulama Indonesia (MUI) berharap polemik terkait pencekalan terhadap Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab segera selesai.

Menurut Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional MUI, Muhyiddin Junaidi, jika polemik HRS tidak segera diselesaikan, maka akan timbul banyak persoalan lainnya.

“Kami berharap kasus HRS ini segera selesai, dan tidak menimbulkan polemik, karena semakin lama kasus ini tidak selesai maka semakin banyak pula permasalahan yang timbul dan tidak kondusif,” ujar Muhyidin ditemui di Gedung MUI di Jl. Proklamasi, Jakarta Pusat, Selasa (12/11/2019).

MUI meminta seluruh pihak terkait untuk duduk satu meja dan mencari langkah terbaik untuk menyelesaikan kasus ini, sehingga pro kontra di tengah masyarakat tidak terus meluas.

Di antara pihak yang diharapkan Muhyidin memberi solusi adalah dari pihak pemerintah. Ia berharap kasus HRS ini segera diputuskan.

“Sebaiknya pihak pemerintah memutuskan saja apa masalahnya, sehingga kasus ini selesai. Karena tidak bagus juga di media elektronik dikembangkan isu itu sampai ke tahapan yang tidak sehat,” paparnya.

Disinggung tentang pihak pemerintah, dalam hal ini Ketua Umum MUI KH Ma’ruf Amin yang juga menjabat Wakil Presiden RI, Muhyidin menyebut MUI akan tetap kritis pada pemerintah.

Bahkan MUI, sebut Muhyidin, tidak akan jadi juru bicara dan kaki tangan pemerintah, melainkan hanya sebatas mitra pemerintah untuk tetap menjadi pelayan umat.

BACA JUGA  Milad ke 108, Muhammadiyah Angkat Tema 'Meneguhkan Gerakan Keagamaan Hadapi Pandemi dan Masalah Negeri'

“Walaupun ketumnya jadi Wapres, daya kritis MUI akan tetap dipertahankan. Karena disitulah salah satu sumbangsih dan tugas utama MUI,” ungkapnya.

Menurut Muhyiddin, MUI bukan seperti mufti agama di beberapa negara, namun MUI adalah lembaga berkumpulnya para ulama dari berbagai elemen.

“Apabila kebijakan pemerintah tidak sesuai dan melanggar kebijakan dan kepentingan umat Islam, ya kita kritisi kebijakan tersebur, walaupun ketumnya Wapres,” tutupnya.

Reporter: Muhammad Jundii
Editor: Rusydan Abdul Hadi

Ingin Langganan Artikel?
Daftarkan emailmu di sini untuk mendapatkan update artikel terbaru.
Anda dapat berhenti langganan kapan saja.
Anda mungkin juga berminat