BPJS Klaim Penyesuaian Iuran Tidak Memberatkan Warga Miskin

KIBLAT.NET, Jakarta – Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan, Andayani Budi Lestari menegaskan bahwa kenaikan iuran BPJS tidak akan berdampak banyak bagi warga miskin dan tidak mampu.

Andayani menjelaskan, kenaikan iuran tidak akan membebani rakyat miskin dan kurang mampu karena Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Dalam peraturan baru itu, warga miskin dan tidak mampu tetap dijamin oleh negara.

Diketahui, Perpres tertanggal 24 Oktober 2019 itu mengatur sejumlah hal, salah satunya adalah terkait penyesuaian iuran bagai masyarakat tidak mampu. Di mana, dalam Pasal 29 Ayat 1 disebutkan, kenaikan iuran bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan kelas III, yang semula Rp25.000 menjadi Rp42.000.

Meski demikian, Andayani mengatakan bahwa iuran Peserta PBI yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah mendapat bantuan pendanaan dari Pemerintah Pusat sebesar Rp19.000 per orang tiap bulannya.

Dalam konteks itulah, Andayani menegaskan bahwa kebijakan penyesuaian iuran tetap berpijak pada semangat memberikan jaminan bagi warga miskin dan tidak mampu.

“Iuran PBI akan dibayarkan pemerintah. Karena pemerintah pusat membantu lewat program PBI Pusat. Sedangkan pemerintah daerah membantu lewat program penduduk yang didaftarkan,” kata Andayani dalam Forum Merdeka Barat 9 yang digelar pada Rabu (13/11/2019) di gedung Kemenkominfo, Jakarta.

Andayani menyebut, adalah pemahaman yang salah jika penyesuaian iuran disebut berpengaruh negatif bagi masyarakat miskin dan tidak mampu (hampir miskin) yang selama ini iurannya dibayar pemerintah.

BACA JUGA  Menag Minta MUI Jadi Teladan Soal Kesejukan dan Toleransi

Lebih lanjut, Andayani menambahkan, jika kemudian terkait penyesuaian itu ada warga yang tidak memiliki kemampuan, maka mereka bisa saja mengurus surat keterangan miskin dan mengajukan diri sebagai PBI (Peserta Bantuan Iuran) ke Dinas Sosial.

Dampak bagi Buruh

Terkait penyesuaian iuran bagi buruh dan pekerja, Andayani memaparkan bahwa pekerja yang terdampak atas penyesuaian iuran adalah mereka yang mempunyai upah Rp 8 juta hingga Rp 12 juta per bulan. Dengan begitu, maka angka buruh yang terdampak hanya sekitar 3 % saja dari total pekerja.

Jika melihat dari regulasi penyesuaian iuran,maka buruh yang terdampak perlu menambah iuran sebesar rata-rata Rp27.078 per bulan begi masing-masing buruh. Angka itu sudah termasuk lima orang, yaitu pekerja dan pasangannya (suami/istri) serta 3 orang anak.

“Artinya, beban buruh terkait penambahan itu hanya sebesar 5.400 rupiah per jiwa per bulan,” tuturnya.

Reporter: Qoid
Editor: Rusydan Abdul Hadi

Ingin Langganan Artikel?
Daftarkan emailmu di sini untuk mendapatkan update artikel terbaru.
Anda dapat berhenti langganan kapan saja.
Anda mungkin juga berminat