... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

News

Tuntut Perbaikan Sistem Negara, Demonstran Lebanon Kepung Instansi Pemerintah

Foto: Demontran Lebanon tuntut perbaikan sistem negara

KIBLAT.NET, Beirut – Para demonstran Lebanon mulai mengepung instansi-instansi pemerintah di ibukota, Beirut, dan kota-kota lain. Aksi ini sebagai menjadi bagian dari gerakan protes massa menuntut perbaikan sistem politik negara yang mendekati pekan keempat.

Aksi pada Rabu (07/11/2019) ini menunjukkan pergeseran fokus pemrotes dari memblokir jalan dan mendirikan barikade beralih mengadakan aksi duduk di situs-situs yang berafiliasi dengan negara.

Menurut laporan Al-Jazeera, sekelompok pengunjuk rasa telah tiba dan berkumpul di depan Kementerian Kehakiman untuk meminta pertanggungjawaban.

“Mereka ingin melihat langkah selanjutnya terjadi, yaitu presiden mengumumkan tanggal untuk konsultasi … untuk perdana menteri baru dan pemerintah baru akan dibentuk,” katanya.

Saad Hariri pekan lalu mengundurkan diri sebagai perdana menteri Lebanon. Ini menjadi salah satu tuntutan utama para pengunjuk rasa, tetapi Presiden Michel Aoun belum menetapkan tanggal untuk konsultasi formal dengan legislator guna memilih pengganti.

Selain kementerian kehakiman, titik-titik protes lainnya termasuk kementerian energi, urusan luar negeri, keuangan, pariwisata, komunikasi dan tenaga kerja, serta kantor Electricite Du Liban, penyedia listrik utama Libanon.

Lembaga-lembaga yang berafiliasi dengan negara lainnya termasuk Zaitunay Bay, sebuah pengembangan laut yang kontroversial di jantung kawasan pusat Beirut dan operator telekomunikasi.

Tiga Pekan Protes

Para demonstran memblokir jalan raya, jalan utama dan persimpangan di kota-kota besar Lebanon. Ini menjadi taktik utama yang digunakan sejak demonstrasi dimulai 21 hari yang lalu.

Para pendukung pemerintah menuduh mereka mengganggu kehidupan sosial, namun para demonstran tidak mundur pada tuntutannya.

Mereka menginginkan pemerintahan Hariri digantikan dengan kabinet para ahli independen yang dapat memimpin Lebanon keluar dari krisis ekonomi dan keuangan yang semakin dalam, mengamankan layanan dasar seperti air dan listrik dan menciptakan pemilihan umum baru, non-sektarian hukum.

Dengan mengundurkan diri tanpa persetujuan, Hariri menentang Aoun dan Hezbollah, yang secara terang-terangan menentang segala perubahan dalam sistem pemerintahan. Para analis percaya ini dapat mempersulit pembentukan pemerintahan baru.

Sumber: Al-Jazeera
Redaktur: Ibas Fuadi

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Indonesia

Muhammadiyah: Pembicaraan Radikalisme Overdosis, Harus Dihentikan

Ketua PP Muhammadiyah, Anwar Abbas meminta pembicaraan tentang radikalisme dihentikan.

Kamis, 07/11/2019 07:06 0

Video News

Ada Apa dengan Radikalisme?

Pakar Hukum Pidana, Suparji Ahmad mengritisi penggunaan istilah radikalisme yang serampangan.

Rabu, 06/11/2019 20:45 0

Indonesia

Haris Azhar: Cadar Tak Berkaitan dengan Intoleransi

berdasarkan survei terbaru LSI, intoleransi menurun, sehingga tidak ada korelasi yang signifikan dari pakaian dengan sikap intoleransi.

Rabu, 06/11/2019 20:33 0

Indonesia

Soal Pelarangan Cadar, Haris Azhar: Argumentasinya Apa?

Pegiat Hak Asasi Manusia, Haris Azhar mempertanyakan apa alasan Menag ingin melarang cadar di instansi pemerintah dengan dalih keamanan.

Rabu, 06/11/2019 01:04 0

Indonesia

Pria di Jakbar Hidup 10 Tahun Tanpa Listrik

Kudus, yang mendapatkan uang sebagai pemulung, mengatakan ia tidak memiliki penghasilan tetap untuk membeli listrik.

Selasa, 05/11/2019 16:05 0

Indonesia

Raker Komisi XI Dengan Kemenkeu, Penerimaan Negara di 2019 Cuma Tumbuh 3,2%

Komisi XI DPR menggelar Rapat Kerja perdana dengan jajaran Kementerian Keuangan termasuk Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati untuk membahas evaluasi kinerja APBN 2019 dan rencana kerja Kemenkeu Tahun Anggaran 2020.

Selasa, 05/11/2019 14:11 0

Indonesia

Komisi VIII DPR: Tangani Radikalisme, Pemerintah Jangan Intervensi Ajaran Agama

Wakil Ketua komisi VIII DPR-RI, Ace Hasan Syadzily angkat suara terkait polemik radikalisme.

Selasa, 05/11/2019 13:33 0

Indonesia

LPSK Lindungi 9 Saksi Penembakan Mahasiswa Kendari

LPSK memutuskan memberikan perlindungan terhadap 9 orang saksi.

Selasa, 05/11/2019 12:47 0

Artikel

Rasionalisasi Potensi Konflik Lebanon-Israel

Dua serangan drone Agustus lalu, yang diduga kuat berasal dari Israel dianggap sebagai deklarasi perang oleh pihak Lebanon.

Selasa, 05/11/2019 12:45 0

Opini

Wiranto yang Ditusuk, Umat Islam yang Kesakitan

Seharusnya, dari kasus penusukan Wiranto yang dievaluasi adalah pengamanannya.

Senin, 04/11/2019 22:14 0

Close