Komisi VIII DPR: Tangani Radikalisme, Pemerintah Jangan Intervensi Ajaran Agama

KIBLAT.NET, Jakarta – Wakil Ketua komisi VIII DPR-RI, Ace Hasan Syadzily angkat suara terkait polemik radikalisme. Ia menyebut, radikalisme memang kerap menimbulkan perebatan.

“Istilah radikalisme ini masih menjadi perdebatan baik di dalam perspektif akademik maupun dari segi praktik-praktik politik. Itu tidak hanya berlaku pada Islam saja tetapi juga agama-agama lain. Dan juga bukan cuma aspek agama tetapi juga radikalisme terhadap chauvanisme, suku, ras dan lain-lain,” ujar Ace dalam keterangan tertulisnya pada Senin (04/11/2019).

Ace menjelaskan, radikalisme agama adalah kekerasan yang dilakukan dengan mengatasnamakan agama tertentu, padahal agama tidak mengajarkan itu. Ia juga menyebut bahwa radikalisme sangat berbahaya karena melanggar nilai-nilai dalam agama itu sendiri.

“Karena hal tersebut selain bisa meruntuhkan sendi-sendi agama, tetapi lebih daripada itu adalah melanggar nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai keagamaan itu sendiri,” imbuhnya.

Dalam mengatasi hal itu, Ace mengingatkan pemerintah untuk tidak mencampuri paham keagamaan masyarakat karena hal itu bisa menimbulkan resistensi terhadap pemerintah. Dalam upaya melawan radikalisme, politisi partai Golkar itu mengatakan peran ormas Islam sangat dibutuhkan.

“Negara harus hati-hati dalam hal menyelesaikan masalah pemahaman keagamaan semacam ini. Jangan terlalu banyak, terlalu intervensi terhadap pemahaman keagamaan, biar itu menjadi domain dari kelompok civil society Islam. Kalau negara terlalu ikut campur, maka saya khawatir itu akan menimbulkan resistensi diantara masyarakat itu sendiri,” pungkas Ace.

BACA JUGA  Pencopotan Baliho Habib Rizieq dan Operasi Militer Selain Perang

Reporter: Qoid
Editor: Izhar Zulfikar

Ingin Langganan Artikel?
Daftarkan emailmu di sini untuk mendapatkan update artikel terbaru.
Anda dapat berhenti langganan kapan saja.
Anda mungkin juga berminat