... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

News

Cabut Otonomi Sepihak, India Bagi Kashmir Jadi Dua Wilayah

Foto: Wilayah Jammu-Kashmir

KIBLAT.NET, New Delhi – India secara resmi mencabut otonomi konstitusional Jammu dan Kashmir yang disengketakan dan membaginya menjadi dua wilayah federal untuk mengintegrasikan sepenuhnya ke negara itu.

Keputusan perdana menteri, Narendra Modi, untuk mengubah status Kashmir dan memperketat cengkeraman pemerintah atas wilayah itu pada Agustus telah memicu kemarahan dan kebencian sementara perlawanan bersenjata selama tiga dekade.

Pada tengah malam pada hari Rabu, negara secara resmi diambil di bawah kendali federal langsung dan dipecah menjadi wilayah-wilayah Jammu dan Kashmir, dan Ladakh, mengakhiri dekade pemerintahan semi-otonom.

Konstitusi negara, serta hukum pidana dan bendera negara, dibatalkan, dan wilayah ini sekarang tunduk pada hukum pusat yang sama dengan semua wilayah India lainnya. Jammu dan Kashmir akan memiliki badan legislatif negara bagiannya sendiri, sementara Ladakh akan dikendalikan dari ibukota.

Girish Chandra Murmu, seorang mantan birokrat yang melayani Modi ketika menjadi kepala menteri Gujarat, memimpin sumpah gubernur letnan pertama Kashmir dalam sebuah upacara yang diadakan di bawah pengamanan ketat.

Hasnain Masoodi, seorang anggota parlemen India dari Kashmir selatan dan mantan hakim, mengatakan keputusan Delhi untuk mencabut status itu bersifat sepihak dan “serangan besar-besaran terhadap identitas dan otonomi negara”.

“Kami adalah negara merdeka 70 tahun yang lalu, kami memiliki sejarah 5.000 tahun dan tiba-tiba kami direduksi menjadi kotamadya,” kata Masoodi. “Setiap orang memiliki rasa pahit. Ada rasa ketidakadilan, kekecewaan, dan penghinaan.”

BACA JUGA  Swami Nithyananda Deklarasikan Negara Hindu Terbesar Bernama Kailaasa

Aneksasi cepat Kashmir diikuti pada bulan Agustus, dengan puluhan ribu pasukan India dikerahkan ke wilayah tersebut, telepon dan internet ditutup, dan politisi dan tokoh masyarakat ditempatkan di bawah penangkapan. Selama tiga bulan terakhir, beberapa juta warga Kashmir telah hidup di bawah blokade parah, dengan kebebasan mereka untuk bekerja dan pergi ke sekolah dibatasi.

Syed Babar, seorang pengacara yang bermarkas di kota utama Kashmir Srinagar, mengatakan transformasi Kashmir menjadi wilayah persatuan mencerminkan “sebuah bencana politik yang menimpa rakyat”.

“Ini adalah hari pengkhianatan politik dan awal era di mana kekerasan sebagai argumen akan memiliki pembenaran dan pengambil, yang sangat disayangkan,” katanya.

Pemerintah India membenarkan keputusannya untuk mencabut status khusus Kashmir dengan berulang kali mengatakan akan mengakhiri perlawanan di wilayah tersebut, yang terus berlanjut dengan intensitas yang berbeda-beda selama tiga dekade terakhir.

Namun, dalam beberapa minggu terakhir, ada beberapa insiden kekerasan yang menargetkan pengemudi dan pekerja truk non-lokal. Dalam insiden paling mematikan awal pekan ini, lima buruh dari negara bagian Bengal Barat di India timur ditembak mati di distrik Kulgam, Kashmir selatan.

Salah satu kelompok militan Kashmir, Ansar Ghazwat-ul-Hind yang diilhami al-Qaidah, mengumumkan kepemimpinan baru pada hari Rabu, kurang dari seminggu setelah polisi mengatakan mereka telah memusnahkan kelompok itu setelah pemimpinnya tewas dalam tembak-menembak.

BACA JUGA  India Sahkan RUU Kewarganegaraan yang Mendiskriminasi Muslim

Babar mengatakan dia khawatir keputusan Delhi akan mengarah pada peningkatan radikalisasi dan akan mengundang militan asing.

Dia menambahkan: “Tidak ada ruang untuk dialog sekarang. Ruang politik telah dibuldoser dan tidak ada yang bisa dinegosiasikan antara orang-orang Kashmir dan pemerintah India.”

Sumber: The Guardian
Redaktur: Ibas Fuadi

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Indonesia

Pria di Jakbar Hidup 10 Tahun Tanpa Listrik

Kudus, yang mendapatkan uang sebagai pemulung, mengatakan ia tidak memiliki penghasilan tetap untuk membeli listrik.

Selasa, 05/11/2019 16:05 0

Indonesia

Raker Komisi XI Dengan Kemenkeu, Penerimaan Negara di 2019 Cuma Tumbuh 3,2%

Komisi XI DPR menggelar Rapat Kerja perdana dengan jajaran Kementerian Keuangan termasuk Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati untuk membahas evaluasi kinerja APBN 2019 dan rencana kerja Kemenkeu Tahun Anggaran 2020.

Selasa, 05/11/2019 14:11 0

Indonesia

Komisi VIII DPR: Tangani Radikalisme, Pemerintah Jangan Intervensi Ajaran Agama

Wakil Ketua komisi VIII DPR-RI, Ace Hasan Syadzily angkat suara terkait polemik radikalisme.

Selasa, 05/11/2019 13:33 0

Indonesia

LPSK Lindungi 9 Saksi Penembakan Mahasiswa Kendari

LPSK memutuskan memberikan perlindungan terhadap 9 orang saksi.

Selasa, 05/11/2019 12:47 0

Artikel

Rasionalisasi Potensi Konflik Lebanon-Israel

Dua serangan drone Agustus lalu, yang diduga kuat berasal dari Israel dianggap sebagai deklarasi perang oleh pihak Lebanon.

Selasa, 05/11/2019 12:45 0

Opini

Wiranto yang Ditusuk, Umat Islam yang Kesakitan

Seharusnya, dari kasus penusukan Wiranto yang dievaluasi adalah pengamanannya.

Senin, 04/11/2019 22:14 0

Indonesia

Fahri Hamzah: Partai Gelora Dideklarasikan 10 November

eks pentolan PKS seperti Anis Matta dan Fahri Hamzah, siap-siap untuk mendeklarasikan Partai Gelombang Rakyat (Gelora)

Senin, 04/11/2019 19:41 0

Indonesia

Jurnalis Kiblatnet Ikuti Pelatihan dan Beasiswa Liputan Jurnalisme Data

KIBLAT.NET, Palu – Journocoders Indonesia bekerjasama dengan Kedutaan Besar Amerika Serikat menggelar pelatihan dan memberikan...

Senin, 04/11/2019 15:16 0

Suara Pembaca

Menuju Indonesia Maju

Tidak ada seorang pun yang menginginkan Indonesia mundur, kecuali para penjajah.

Senin, 04/11/2019 14:42 0

Suara Pembaca

Utang dan Kemandirian Ekonomi Bangsa

Utang Indonesia sudah mencapai angka sekitar Rp 4.500 trilyun di tahun 2018, naik dari Rp 3.938 trilyun.

Senin, 04/11/2019 14:14 0

Close