... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

News

Menag: Negara Tidak Mentolelir Keberadaan Khilafah

Foto: Menteri Agama Republik Indonesia Fachrul Razi. (Foto: Jawapos)

KIBLAT.NET, Jakarta – Menteri Agama Jenderal (Purn) Fachrul Razi menegaskan bahwa negara tidak mentolerir keberadaan khilafah. “Kalau khilafah, kita tidak ada pilihan. Tidak ada khilafah di Indonesia,” ujar Menag, Kamis (31/10/2019).

Pernyataan ini disampaikan Menag usai menghadiri Konsolidasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) di Kantor Kementerian Koordinator Bidang PMK di Jakarta. Untuk itu, dirinya pun menegaskan akan merekomendasikan penghentian perizinan ormas mana pun yang mengusung tentang khilafah.

“Kita tidak menyebut satu persatu. Tapi bila mengusung khilafah, kami rekomendasikan untuk mencabut izinnya,” tegas Menag.

Kehadiran Menag di Kantor Kemenko PMK untuk menghadiri rapat konsolidasi perdana bidang PMK Kabinet Indonesia Maju ini juga turut didampingi oleh Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid serta jajaran pejabat Eselon I Kemenag. Dalam rapat konsolidasi perdana ini, masing-masing menteri diminta menyampaikan paparan singkat. Menag Jenderal (Purn) Fachrul Razi, dalam paparannya mengingatkan kembali tentang komitmen terhadap penangkalan radikalisme di Indonesia.

“Saat ini diperlukan kesamaan sikap kita untuk penangkalan radikalisme. Seperti telah disampaikan Presiden, masalah radikalisme adalah prioritas bagi kita semua. Bukan hanya jadi prioritas Kementerian Agama, tapi seluruh kementerian dan lembaga yang ada.Maka kita mesti punya kesamaan sikap untuk ini,” kata Menag.

Menag mencontohkan, komitmen kebangsaan dapat ditunjukkan oleh para aparat negara. Misalnya saat menyanyikan Indonesia Raya di dalam suatu acara, maka sikap yang harus ditunjukkan para aparat harus sesuai. “Jangan sampai kita lihat ada aparat yang tidak bersikap siap saat menyanyikan Indonesia Raya. Ini harus punya komitmen bersama. Perlu ketegasan bersama,” ujar Menag.

BACA JUGA  Siapa Pemilik Granat Sasar Anggota TNI di Monas?

Rapat konsolidas kali ini mengambil tema ‘Percepatan Pencapaian Visi dan Misi Presiden serta Sasaran dan Target Indikator Bidang PMK dalam RPJMN 2020-2024. Konsolidasi ini dihadiri tujuh Kementerian yang berada di bawah koordinator PMK, yakni: Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Menko PMK Muhadjir Efendi menyampaikan, rapat konsolidasi ini memiliki peran penting dalam pencapaian visi misi Presiden 2020-2024. “Pembangunan PMK tidak bisa hanya dilakukan oleh satu kementerian/lembaga saja. Presiden menyampaikan, terlalu besar Indonesia ini jika masalah pembangunan manusia dan kebudayaan diselesaikan oleh sendiri-sendiri. Oleh karena itu kita harus fokus untuk bekerja sama sehingga apa yang menjadi cita-cita bersama dapat dilakukan,” ujar Menko PMK Muhadjir Efendi.

Reporter: Qoid
Editor: Rusydan Abdul Hadi

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Eropa

Masjid Terbesar di Jerman Dihantui Teror Bom

Masjid Raya Cologne, yang terbesar di Jerman, dievakuasi pada hari Kamis (31/10/2019) menyusul ancaman bom.

Jum'at, 01/11/2019 15:40 0

Feature

Ahmad Si Pengembara dan Sepeda Onthelnya

Ahmad lalu mengatakan hendak menuju Bandung dengan sepeda onthelnya. Rencananya, ia akan melalui jalur tengah, yaitu Bogor, kemudian Cipanas dan Cianjur.

Jum'at, 01/11/2019 11:06 0

Turki

Turki Pulangkan Belasan Tentara Suriah yang Tertawan di Ras Al-Ain

Ke-18 tentara itu, kata pernyataan Kemenhan Turki, ditangkap pada Selasa lalu selama operasi penyisiran, pengintaian dan keamanan di kota Ras Al-Ain.

Jum'at, 01/11/2019 09:20 0

Afghanistan

Unit Militer Afghanistan Bentukan CIA Praktikkan Pembantaian dan Pelanggaran HAM

Pelanggaran-pelanggaran itu, jelas HRW, mengungkapkan pola pelanggaran hukum perang yang lebih besar.

Jum'at, 01/11/2019 08:35 0

Mesir

IM Desak PBB dan Lembaga HAM Selamatkan Dr. Mohamed Badie

Mohamed Badie adalah seorang akademisi Mesir, lahir pada 7 Agustus 1943.

Jum'at, 01/11/2019 07:49 0

Suriah

ISIS Konfirmasi Kematian Al-Baghdadi dan Tunjuk Pemimpin Baru

"Dewan Syura telah membai’at Abu Ibrahim Al-Hashemi Al-Qurashi sebagai Amirul Mukminin dan Khalifah Umat Islam,” kata Abu Hamzah dalam rekaman yang disebar melalui aplikasi Telegram itu.

Jum'at, 01/11/2019 06:53 0

Suriah

Rezim Assad Seru Milisi Kurdi Gabung Militer Pemerintah

Kementerian Dalam Negeri Suriah yang mengatakan bahwa pihaknya siap "menyediakan semua layanan yang berkaitan dengan urusan sipil kepada semua orang di wilayah Suriah yang mengalami kesulitan."

Kamis, 31/10/2019 10:37 0

Amerika

Tekan Turki, DPR AS Loloskan Resolusi Kesultanan Ottoman Bantai Armenia

Pembantian itu terjadi pada era Perang Dunia I

Kamis, 31/10/2019 09:42 0

Malaysia

Bank-Bank Malaysia Blokir Rekening Warga dan Perusahaan Iran

"Hubungan kami sangat baik dengan Teheran, tetapi kami menghadapi tekanan yang sangat kuat dari pihak-pihak tertentu yang bisa Anda tebak,"

Kamis, 31/10/2019 07:38 0

Arab Saudi

Pertama Kalinya, Arab Saudi Gelar Pertandingan Gulat Putri

Pertandingan gulat ini menjadi bagian dari kegiatan "Riyadh Season".

Kamis, 31/10/2019 06:52 0

Close