... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

News

Hak Veto Menko, Sebuah Tanda Tanya Lain

Foto: Jajaran Menko dalam Kabinet Indonesia Maju. (Foto: Setkab)

KIBLAT.NET – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD beberapa waktu lalu menyampaikan bahwa saat ini Menko Polhukam di berikan hak veto oleh Presiden.

Mahfud MD menyinggung kebiasaan di masa lalu, dimana Menko memang membawahi beberapa Menteri, tapi bukan sebagai pemimpin struktural melainkan koordinasi. Dan hal itu membuat rapat koordinasi seringkali dianggap sebagai formalitas oleh menteri-menteri teknis.

Biasanya, lanjut Mahfud, menteri-menteri seharunya yang ikut rapat malah mengutus Dirjen, sehingga keputusan-keputusan Menko tidak menyambung hingga ke bawah.

“Menterinya merasa tidak terikat karena tidak ikut rapat sehingga tidak lancar, maka tadi Presiden di depan semua menteri yang hadir tadi mengatakan menko diberi hak veto,” ungkap Mahfud.

Menurut Menko Polhukam, hak veto yang di sini artinya adalah Menko dapat membatalkan kebijakan dan peraturan yang dibuat oleh Menteri teknis apabila tidak sejalan dengan Visi dan Misi Presiden RI.

“Kata Presiden, menteri tidak boleh punya visi karena yang punya visi itu pemerintah. Menko mempunyai hak veto untuk mengendalikan seluruh pesan Presiden dilaksanakan oleh menteri-menterinya itu sejalan,” terang Mahfud.

Kemenko Polhukam merupakan satu dari empat kementerian koordinasi yang terdapat dalam Kabinet Indonesia Maju.  Adapun Kementerian dan Lembaga di bawah Kemenko Polhukam yaitu: Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian PANRB, Kejaksaan Agung, BIN, TNI, Polri, BSSN, Bakamla, dan BNPT.

Tanda Tanya Lain

Pernyataan Mahfud MD terkait hak veto tersebut justru menjadi tanda tanya lain yang menyelimuti perjalanan awal Jokowi-Ma’ruf Amin bersama Kabinet Indonesia Maju.

BACA JUGA  Sanksi Bagi Pelanggar Protokol Kesehatan Sudah Terlambat

Ketua Eksekutif Nasional BHP KSHUMI & Sekjen LBH PELITA UMAT , Chandra Purna Irawan,SH.,MH. menilai ada beberapa hal yang kurang pas pada pernyataan Mahfud MD, khususnya jika ditilik dari perspektif hukum.

“Bahwa hak prerogatif adalah hak istimewa yang dimiliki oleh Presiden atau Kepala Negara untuk melakukan sesuatu tanpa meminta persetujuan lembaga lain, termasuk kewenangan mengangkat dan memberhentikan menteri adalah Presiden berdasarkan UUD 1945 Pasal 17 ayat 2: Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden,” ujar Chandra melalui Telegram.

Chandra menjelaskan bahwa Pasal 17 ayat (2) UUD 1945 juga mencakup kewenangan Presiden untuk mencabut atau membatalkan peraturan menteri.

Maka ketika Menteri Koordinator memang diberikan kewenangan untuk membatalkan dan/atau mencabut Peraturan Menteri, maka semestinya Menteri Koordinator diberikan kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan menteri yang berada di bawah kordinasinya.

Sementara di dalam konstitusi, Menteri Koordinator tidak diberikan kewenangan mengangkat dan memberhentikan. Karena tidak terdapat kewenangan yang bersifat asli berasal dari peraturan perundang-undangan, maka penerima wewenang tidak dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang.

Chandra justru mengkhawatirkan kebijakan hak veto Menko malah menyelisihi Pasal 17 ayat (2) UUD 1945.

“Apabila kewenangan Presiden didelegasikan kepada Menteri Koordinator, maka tanggung jawab yuridis tidak lagi berada pada pemberi delegasi, tetapi beralih pada penerima delegasi. Apabila hal ini terjadi, (maka, red.) bertentangan dengan Pasal 17 ayat (2) UUD 1945, yaitu tanggung jawab yuridis adalah Presiden. Kewenangan veto itu harus diatur dalam undang-undang,” jelas Chandra.

BACA JUGA  Hadapi Pandemi Covid-19, Jokowi Ingin Pemerintah Kerja Cepat & Efisien

Pernyataan Mahfud yang menyiratkan bahwa kedudukan Menko seolah lebih tinggi dari menteri teknis juga dinilai kurang tepat.

“Bahwa kedudukan Menteri Koordinator merupakan bagian dari menteri-menteri yang diangkat oleh Presiden sebagai pimpinan tertinggi eksekutif dalam upaya melaksanakan urusan pemerintahan. Maka seluruh menteri semua kedudukan hukumnya sama, tidak terdapat istilah Menteri Koordinator lebih tinggi dibandingkan menteri lain,” ujarnya.

Para Menteri, lanjut Chandra, baik Menko maupun Menteri teknis berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Hanya saja Kementerian Koordinator mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidangnya.

“Pengendalian disini bukan pada proses pencabutan dan/atau pembatalan Peraturan Menteri, melainkan pada proses sebelum diterbitkan Peraturan Menteri. Apabila sudah diterbitkan Peraturan Menteri, maka kewenangan Pembatalan dan/atau pencabutan ada pada Presiden. Menteri dan Menteri Koordinator dalam melaksanakan tugas dan wewenanganya harus bekerja sama di bawah piminan Presiden selaku pimpinan eksekutif,” terang Chandra.

Chandra pun berharap agar para personel Kabinet Indonesia Maju tidak mempertontonkan “pertarungan kewenangan”, karena dikhawatirkan masyarakat akan menilai bahwa rezim ini sedang berlomba-lomba dalam “mengamankan kepentingan” dengan dalih kepentingan rakyat.

“Publik menginginkan penyelenggaraan pemerintahan yang memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik, transparan, profesional, akuntable dan berorientasi kepada rakyat. Bukan parade unjuk kekuasaan untuk saling menelikung diantara para pejabat penyelenggara urusan Pemerintahan,” pungkasnya.

Reporter: Azzam Diponegoro
Editor: Rusydan Abdul Hadi


Jika tulisan ini bermanfaat bagi Anda dan banyak orang, dukung kami membantu terus menginformasikan berita dan tulisan terbaik untuk Anda. Kiblat.net adalah media Islam independen non-partisan yang dikelola mandiri. Anda dapat memberikan donasi terbaik supaya kami dapat terus bekerja di bidang dakwah media.

Donasi Sekarang

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Rusia

Rusia: AS Selundupkan Minyak dari Suriah Senilai $30 Juta Tiap Bulan

Amerika Serikat juga mengendalikan "Tink Field", salah satu ladang terbesar di Suriah setelah "Field of Age", dan terletak di gurun Shu'ayat di pedesaan timur Deir Ezzor

Sabtu, 02/11/2019 08:54 0

Afrika

Puluhan Tentara Mali Tewas Disergap di Markas Militer

"Jumlah korban sementara meningkat menjadi 35 orang," kata pernyataan resmi militer di halam Facebook, seperti dilansir Al-Jazeera.

Sabtu, 02/11/2019 08:19 0

Eropa

Masjid Terbesar di Jerman Dihantui Teror Bom

Masjid Raya Cologne, yang terbesar di Jerman, dievakuasi pada hari Kamis (31/10/2019) menyusul ancaman bom.

Jum'at, 01/11/2019 15:40 0

Feature

Ahmad Si Pengembara dan Sepeda Onthelnya

Ahmad lalu mengatakan hendak menuju Bandung dengan sepeda onthelnya. Rencananya, ia akan melalui jalur tengah, yaitu Bogor, kemudian Cipanas dan Cianjur.

Jum'at, 01/11/2019 11:06 0

Turki

Turki Pulangkan Belasan Tentara Suriah yang Tertawan di Ras Al-Ain

Ke-18 tentara itu, kata pernyataan Kemenhan Turki, ditangkap pada Selasa lalu selama operasi penyisiran, pengintaian dan keamanan di kota Ras Al-Ain.

Jum'at, 01/11/2019 09:20 0

Afghanistan

Unit Militer Afghanistan Bentukan CIA Praktikkan Pembantaian dan Pelanggaran HAM

Pelanggaran-pelanggaran itu, jelas HRW, mengungkapkan pola pelanggaran hukum perang yang lebih besar.

Jum'at, 01/11/2019 08:35 0

Mesir

IM Desak PBB dan Lembaga HAM Selamatkan Dr. Mohamed Badie

Mohamed Badie adalah seorang akademisi Mesir, lahir pada 7 Agustus 1943.

Jum'at, 01/11/2019 07:49 0

Suriah

ISIS Konfirmasi Kematian Al-Baghdadi dan Tunjuk Pemimpin Baru

"Dewan Syura telah membai’at Abu Ibrahim Al-Hashemi Al-Qurashi sebagai Amirul Mukminin dan Khalifah Umat Islam,” kata Abu Hamzah dalam rekaman yang disebar melalui aplikasi Telegram itu.

Jum'at, 01/11/2019 06:53 0

Suriah

Rezim Assad Seru Milisi Kurdi Gabung Militer Pemerintah

Kementerian Dalam Negeri Suriah yang mengatakan bahwa pihaknya siap "menyediakan semua layanan yang berkaitan dengan urusan sipil kepada semua orang di wilayah Suriah yang mengalami kesulitan."

Kamis, 31/10/2019 10:37 0

Amerika

Tekan Turki, DPR AS Loloskan Resolusi Kesultanan Ottoman Bantai Armenia

Pembantian itu terjadi pada era Perang Dunia I

Kamis, 31/10/2019 09:42 0

Close