... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

News

Unit Militer Afghanistan Bentukan CIA Praktikkan Pembantaian dan Pelanggaran HAM

Foto: Pasukan keamanan Afghanistan

KIBLAT.NET, Kabul – Kelompok HAM internasional, Human Rights Watch (HRW), Kamis (31/10/2019), melaporkan bahwa unit keamanan Afghanistan bentukan CIA melakukan kejahatan kemanusiaan. Unit pasukan pemerintah itu melaksanakan eksekusi di luar hukum, penghilangan paksa, serangan udara tanpa pandang bulu dan pelanggaran lainnya yang harus diselesaikan.

HRW mengatakan pihaknya telah menyelidiki setidaknya 14 kasus di mana pasukan kontra-pemberontak Afghanistan itu melakukan pelanggaran serius di Afghanistan antara akhir 2017 dan pertengahan 2019.

Pelanggaran-pelanggaran itu, jelas HRW, mengungkapkan pola pelanggaran hukum perang yang lebih besar. Sebagiannya bahkan sampai pada tingkat kejahatan perang dan terjadi di semua provinsi Afghanistan di mana pasukan paramiliter ini beroperasi dengan perlindungan.

Seorang juru bicara CIA mengklaim bahwa badan itu menjalankan operasinya “sesuai dengan hukum dan di bawah sistem pengawasan yang ketat.”

“Taliban tidak beroperasi dengan kaidah yang sama, dan bahkan lebih buruk lagi, mereka menjalankan kampanye propaganda besar-besaran untuk mendiskreditkan mereka yang mendukung pemerintah yang sah di Afghanistan,” kata Timothy Barrett, jubir CIA, menolak laporan HRW tersebut.

Pemerintah Afghanistan menolak berkomentar hingga laporan ini dirilis. Di sisi lain, seorang sumber pejabat militer pemerintah mengakui bahwa unit-unit khusus Afghanistan terkadang melakukan kesalahan.

“Karena mereka melakukan operasi yang paling kompleks, tetapi kami bukan penjahat dan ada pengawasan dan pertanggungjawaban,” kata pejabat yang meminta tidak disebutkan namanya itu.

BACA JUGA  Afghanistan Papers Ungkap Kegagalan Perang AS di Afghanistan yang Selalu Ditutupi

Pasukan paramiliter yang didukung oleh intelijen AS terkenal dengan reputasi buruk di Afghanistan. Warga dan pemerintah lokal sering kali mengeluhkan serangan brutal yang dipraktikkan unit tersebut. Milisi itu menggelar operasi di bawah kegelapan.

Tetapi HRW mengatakan pemerintah Afghanistan tidak memiliki kapasitas dan kemauan politik untuk menyelidiki pelanggaran yang dilakukan unit tersebut. Seorang diplomat bahkan menggambarkan unit ini sebagai “Unit Kematian”.

Pasukan ini bisa meminta serangan udara, yang kemungkinan menjadi faktor di balik tingginya korban sipil dalam perang. Organisasi itu mengatakan bahwa pasukan ini menyerang fasilitas medis dan membunuh beberapa stafnya.

HRW mengatakan bahwa dalam beberapa operasi penggerebekan ditemukan bahwa pasukan Afghanistan tampaknya secara tidak sah menargetkan warga sipil karena ketidakakuratan menentukan target. Hal itu lantaran karena informasi yang dikumpulkan tidak lengkap atau berdasarkan kepentingan politik.

Salah satu insiden seperti itu adalah pembunuhan 11 pria di provinsi timur Paktia pada Agustus.

Direktorat Keamanan Publik mengklaim pada saat itu, sediktinya 11 ekstrimis tewas dalam serangan di tempat persembunyian Taliban. Tetapi penduduk lokal dan politisi di daerah itu mengatakan yang tewas termasuk siswa yang merayakan Idul Adha dan warga sipil yang tidak terkait lainnya.

Sumber: Reuters
Redaktur: Sulhi El-Izzi

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Indonesia

Menag Diimbau Tak Langgar Kebebasan Beragama Demi Keamanan

Tokoh Muhammadiyah, Anwar Abbas tegas menolak pelarangan cadar di instansi pemerintah.

Kamis, 31/10/2019 11:08 0

Indonesia

Kekerasan di Sekolah Jadi PR Nadiem Makarim

Komisi Perlindungan Anak Indonesia merilis hasil pengawasan kekerasan dalam dunia pendidikan sepanjang tahun 2019.

Kamis, 31/10/2019 10:39 0

Indonesia

Ada Terjemahan Bernada Rasis, Pemerintah Aceh Datangi Google

Pemerintah Aceh mendatangi kantor Perwakilan Google Indonesia di Jakarta Selatan.

Kamis, 31/10/2019 10:19 0

Indonesia

Soal Cadar, Menag Diminta Lebih Bijak Dalam Bersikap

Maneger Nasution mengingatkan bahwa Menteri Agama Fachrul Razi harus lebih bijak dalam mengambil keputusan.

Kamis, 31/10/2019 09:59 0

Indonesia

Muhammadiyah: Warga Bisa Menuntut Jika Dilarang Bercadar di Instansi Pemerintah

Wakil Ketua Majelis Hukum dan HAM Muhammadiyah, Maneger Nasution menegaskan bahwa Menag harus menjelaskan ke publik tentang rencana rencana pelarangan cadar

Kamis, 31/10/2019 09:34 0

Indonesia

Chevron Luncurkan Hijab Khusus untuk Pegawai Wanita

Hijab khusus ini dimaksudkan untuk meningkatkan keselamatan kerja bagi pegawai wanita yang mengenakan hijab.

Kamis, 31/10/2019 07:28 0

Indonesia

Transparansi Penunjukan Idham Aziz Sebagai Kapolri Dipertanyakan

Komisi III DPR-RI secara resmi menyetujui Komjen Idham Azis menjadi Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) secara aklamasi menggantikan Tito Karnavian yang kini menjabat Menteri Dalam Negeri.

Kamis, 31/10/2019 06:09 0

Indonesia

Komisi III DPR Setuju Idham Aziz Jadi Kapolri

Komisi III telah menggelar uji kelayakan dan kepatutan kepada calon tunggal Kapolri, Komjen Idham Aziz

Rabu, 30/10/2019 23:48 0

Indonesia

Pasca Penusukan Wiranto, Menag Akan Larang Wanita Bercadar Masuk Instansi Pemerintah

Pasca penusukan Wiranto di Banten beberapa waktu lalu, Menag berencana melarang cadar masuk instansi pemerintah.

Rabu, 30/10/2019 23:40 0

Indonesia

Pengamat: Jangan Sampai Kampanye Anti Radikalisme Pesanan Asing

Ia tak menampik bahwa narasi anti radikalisme merupakan isu global.

Rabu, 30/10/2019 23:30 0

Close