... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

Suara Pembaca

Kesehatan dan Derita Rakyat

Oleh: Evi Desi Said, S.Pd*

KIBLAT.NET – Kembali lagi masyarakat Indonesia dipusingkan dengan iuran BPJS yang rencana dinaikkan dua kali lipat dari iuran yang sebelumnya. Entahlah dimana hati nurani para penguasa yang terus memalak rakyat dengan pembayaran-pembayaran wajib.

Adalah Sri Mulyani, Menkeu, yang mengusulkan per 1 Januari 2020 mendatang, iuran kelas 1 dinaikkan seratus persen. Nampaknya benar Bu Sri begitu serius memutar otak demi menyelamatkan nasib BPJS agar tidak terus tekor. Sebelumnya beberapa upaya menyelamatkan keuangan BPJS sudah dilakukan. Diantaranya cleansing data peserta yang berhasil dicoret 5,2 juta nama penererima manfaat, serta mendorong pemerintah membayar penuh iuran penerima bantuan seperti TNI, Polri, dan ASN untuk tahun 2019 yang semestinya dibayar secara bulanan.

Ternyata, upaya itu belum cukup, bahkan Bu Sri mengatakan tahun ini BPJS terancam defisit 32,8 triliun. Dan di saat yang sama juga memiliki utang yang jatuh tempo sebesar lebih dari 11 triliun (m.cnnindonesia.com 27/08/19). Selain itu, sejumlah sanksi bakal dipersiapkan bagi penunggak BPJS kesehatan, terutama bagi yang masuk dalam peserta mandiri dengan angka kolektabilitas mencapai 32 juta orang. Aturan itu berada dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 86 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaran Jaminan Sosial.

Berikut sanksi yang bakal menjerat bagi siapapun yang menunggak iuran BPJS Kesehatan, bahwa mereka tidak akan bisa mengakses layanan: Izin Mendirikan Bangunan, Paspor, Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan Sertifikat Tanah (Tagar.id 12/10/2019).

Bukan hanya kenaikan iuran BPJS yang menjadi beban bagi masyarakat tetapi juga sanksi yang akan diberlakukan. Langkah pemaksaan ini muncul dikarenakan BJPS kesehatan mengalami defisit. Rakyat terus diiming-imingi dengan pelayanan kesehatan yang bagus dari pelayanan BPJS. Namun, fakta yang terjadi di lapangan bahwa pelayanan bagipeserta BPJS kesehatan saat berkunjung ke klinik atau rumah sakit hingga saat ini masih kerap kali dikeluhkan masyarakat.

Kezholiman ini jelas sangat merugikan rakyat, terutama kalangan menengah ke bawah. Rakyat sudah sangat terbebani dengan mahalnya berbagai kebutuhan hidup, masih ditambah lagi dengan iuran BPJS. Kacaunya tata kelola BPJS kesehatan adalah bukti negara tidak mampu mengurusi kesehatan rakyatnya. BPJS Kesehatan bukan menjadi solusi kesehatan rakyat, sebaliknya menjadi pemalak rakyat yang semakin menyengsarakan. Yang terus dinaikkan hanyalah iuran namun untuk pelayanan terhadap masyarakat sangatlah minim.

Inilah buah dari sistem hari ini, ketika pengaturan urusan rakyat dikelola dalam bingkai kapitalisme. Pelayanan kesehatan yang merupakan kewajiban negara diserahkan kepada asing. Untung dan rugi yang menjadi patokan, tidak masalah bila harus memalak rakyat dengan angka yang terus berubah.

Jaminan kesehatan yang seharusnya diurus seratus persen oleh pemerintah, kini menjadi beban berat bagi masyarakat. Jaminan kesehatan yang seharusnya diatur dan diberikan oleh pemerintah secara gratis dan mudah kepada masyarakat. Namun dalam sistem kapitalis-sekuler, negara berlepas tangan dan tidak bertanggung jawab atas urusan pribadi rakyatnya, karena urusan pribadi rakyat adalah urusan mereka sendiri. Negara tidak mempunya kewajiban untuk jaminan kesehatan, pendidikan, keamanan, serta kebutuhan rakyat yang lain. Negara telah memindahkan tanggung jawab ini ke pundak rakyat.

Memang benar bahwa tidak ada kebaikan dan kesejahteraan tanpa ditegakkannya aturan yang berlandaskan aqidah dan syari’at Allah. Dahulu di masa Rasulullah SAW sebagai kepala negara, beliau telah menjamin kesehatan seluruh rakyatnya, dengan menyediakan thabib (dokter) tanpa memungut biaya sepeser pun dari rakyatnya.

Maka yang benar menurut syariah, BPJS harus dihapuskan secara total, termasuk pemungutan dana dari masyarakat sebab negara sudah wajib menjamin kesehatan secara gratis. Oleh karena itu, sudah saatnya kita kembali kepada Islam secara menyeluruh. Dan tugas kita untuk mengingatkan para penguasa bahwa kepemimpinan mereka kelak akan ditanya.

“Siapapun yang mengepalai salah satu urusan kaum muslimin dan tetap menjauhkan diri dari mereka dan tidak membayar dengan perhatian pada kebutuhan dan kemiskinan mereka, Allah akan tetap jauh dari dirinya pada hari kiamat…” (HR Abu Daud, Ibnu Majah, dan Al-Hakim).

*Pemerhati Soasial dan aktivis Muslimah Cinta Qur’an (MCQ) BTP Makassar.

Disclaimer: Opini ini adalah tanggung jawab penulis sepenuhnya, tidak menjadi bagian tanggungjawab KIBLAT.NET.


Jika tulisan ini bermanfaat bagi Anda dan banyak orang, dukung kami membantu terus menginformasikan berita dan tulisan terbaik untuk Anda. Kiblat.net adalah media Islam independen non-partisan yang dikelola mandiri. Anda dapat memberikan donasi terbaik supaya kami dapat terus bekerja di bidang dakwah media.

Donasi Sekarang

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Indonesia

Wamenag Diminta Tangani Masalah Radikalisme

Zainud Tauhid Sa'adi yang juga Waketum MUI merupakan satu dari dua belas Wamen yang dilantik Jokowi.

Sabtu, 26/10/2019 23:34 0

Indonesia

Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin, Bertabur Wakil Menteri dari Partai Pendukung

Setelah melantik jajaran menteri kabinet, Jokowi juga melantik dua belas wakil menteri.

Sabtu, 26/10/2019 23:10 0

Artikel

Kabinet Natsir (September 1950 – Maret 1951), Idealis tapi Tak Panjang Umur

Dulu pernah ada kabinet yang jajaran menterinya berasal dari kalangan ahli dan bukan representasi dari suatu partai politik tertentu.

Sabtu, 26/10/2019 22:02 0

Video News

Wantim MUI Ingatkan Menag dan Mendikbud: Jangan Pragmatis

Dewan Pertimbangan (Wantim) Majelis Ulama Indonesia memberi perhatian khusus terhadap Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama dalam susunan kabinet baru.

Sabtu, 26/10/2019 15:14 0

Video News

Rakyat Harus Bergerak Jadi Oposisi

Pengamat Politik Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin mengkritisi minimnya oposisi di pemerintahan Jokowi-Ma’ruf.

Sabtu, 26/10/2019 14:58 0

Amerika

Senator AS Minta Intelijen Selidiki Aplikasi TikTok China

Pemimpin Minoritas Senat AS Chuck Schumer dan Senator Tom Cotton meminta para pejabat intelijen untuk menyelidiki apakah aplikasi populer TikTok yang dimiliki orang China itu menimbulkan risiko keamanan nasional.

Sabtu, 26/10/2019 13:30 0

India

Pelanggan Cancel Orderan Hanya Karena Kurirnya Muslim

Kumar menolak untuk mengambil makanan dan mengabaikan Mudassir ketika dia hendak menyerahkan makanan yang dipesan.

Sabtu, 26/10/2019 12:42 0

Amerika

AS ke Turki: Sanksi Menanti Jika Aktifkan Sistem Rudal Rusia

Amerika Serikat akan menghindarkan Turki dari sanksi atas pembelian sistem rudal S-400 dari Rusia jika tidak diaktifkan.

Sabtu, 26/10/2019 12:20 0

Belanda

Polisi Belanda Tangkap Pria Suriah Diduga Mantan Komandan Ahrar Al-Syam

Di foto lain, dia terlihat menendang mayat musuh saat bertempur di kota Hama pada 2015 silam.

Sabtu, 26/10/2019 10:57 0

Rusia

Rusia Kirim 300 Tentara Tambahan untuk Misi Patroli di Perbatasan Turki-Suriah

Pernyataan itu juga mengatakan bahwa 20 kendaraan lapis baja Rusia juga dikirim untuk memperkuat di Suriah.

Sabtu, 26/10/2019 09:15 0

Close
CLOSE
CLOSE