... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

In Depth

Kabinet Natsir (September 1950 – Maret 1951), Idealis Tapi Tak Panjang Umur

Foto: Kabinet Natsir (September 1950 – Maret 1951). (Foto: Wikipedia)

KIBLAT.NET – Masa transisi kabinet bisa dibilang sebagai masa paling krusial, bahkan bisa menjadi krisis. Ketika jajaran kabinet lama sedang mengepak dan mengemas barang-barang pribadi mereka dari kantor, jajaran yang baru masih belajar untuk memulai langkah pertama.

Sementara itu, seluruh perhatian publik sedang tertuju kepada mereka. Selain dinilai sebagai tonggak harapan untuk menuju keadaan lebih baik, keberadaan mereka adalah hasil dari lobi-lobi antar berbagai elemen di kancah perpolitikan negeri terkhusus partai politik.

Perpolitikan Indonesia pada periode 1949-1957 ternyata punya tren yang cukup menarik –mungkin contoh yang kurang baik- untuk disimak. Dimana menteri dalam kabinet menjadi posisi yang paling dicari, dianggap mempunyai gengsi tinggi. Di kala itu, yang dapat menjadi menteri hanyalah para pimpinan kelompok politik dan juga kaum terdidik.

Bisa mengibarkan bendera di bagian depan mobil, dan mendapatkan pengawalan khusus dari tentara yang berjaga di rumah menjadi prestise tersendiri, rasa hormat dari masyarakat pun didapat, di samping pendapatan yang tinggi tentunya.

Pada tanggal 17 Agustus 1950, Republik Indonesia Serikat dibubarkan dan Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan. Empat hari berselang, Presiden Soekarno menjalankan hak preogratifnya dan menunjuk Mohammad Natsir sebagai formateur yang bertugas membentuk kabinet pemerintahan.

Problem utama yang dihadapi Natsir tentu perseteruan yang mulai tercipta antara Masyumi, partai tempatnya bernaung dengan PNI. Sebagai partai dengan kekuatan terbesar kedua setelah Masyumi, PNI menuntut jatah posisi-posisi strategis dalam kabinet Natsir yaitu menteri dalam negeri dan juga menteri pendidikan. Mereka menolak posisi menteri luar negeri, menteri penerangan, menteri pekerjaan umum, dan pos perburuhan yang ditawarkan.

Alasan PNI jelas, jika menempati posisi menteri dalam negeri mereka bisa mengatur perihal penunjukan gubernur, bupati, dan jabatan kepala daerah lainnya. Dan posisi menteri pendidikan, tentunya untuk membendung pengaruh Islam berkembang dalam sistem pendidikan yang berlaku terkhusus sekolah milik pemerintah.

Pertentangan itu tentu membuat jalur komunikasi politik menjadi buntu. Hal tersebut sempat membuat Natsir frustasi, dua kali dia menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Soekarno namun ditolak. Pada kesempatan selanjutnya, Soekarno menyarankan Natsir untuk sejenak mengabaikan keberadaan partai politik yang ada. Artinya Natsir bisa membentuk kabinet tanpa memandang latar belakang politik para anggotanya.

BACA JUGA  Muhammadiyah Bantah Materi Jihad Picu Radikalisme

Pada 6 September, Natsir dengan penuh kepercayaan diri mengumumkan kabinetnya tanpa satu pun perwakilan dari PNI. Kabinet tersebut berisi orang-orang yang dinilai Natsir kompeten, berpengalaman, dan yang terpenting mampu menghadapi tekanan politik dari berbagai pihak. Berikut jajaran kabinet yang dibentuk oleh Mohammad Natsir:

  • Perdana Menteri: Mohammad Natsir (Masyumi)
  • Deputi Perdana Menteri: Sultan Hamengku Buwono IX (Non partai)
  • Menteri Luar Negeri: Mohammad Roem (Masyumi)
  • Menteri Dalam Negeri: Assaat (Non partai)
  • Menteri Pertahanan: Dr. Abdul Halim (Non partai)
  • Menteri Kehakiman: Wongsonegoro (PIR)
  • Menteri Penerangan: Melkias Agustinus Pellaupessy (Fraksi Demokrasi)
  • Menteri Keuangan: Syafruddin Prawiranegara (Masyumi)
  • Menteri Pertanian: Tandiono Manu (PSI)
  • Menteri Perindustrian dan Perdagangan: Dr. Sumitro Djojohadikusumo (PSI)
  • Menteri Perhubungan: Ir. Djuanda (Non partai)
  • Menteri Pekerjaan Umum: Prof. Herman Johannes (PIR)
  • Menteri Tenaga Kerja: Raden Pandji Soeroso (Parindra)
  • Menteri Sosial: Fredericus Soetrisno Harjadi (Katolik)
  • Menteri Pendidikan: Dr. Bahder Djohan (Non partai)
  • Menteri Agama: Wachid Hasyim (Masyumi)
  • Menteri Kesehatan: Dr. Johannes Leimena (Parkindo)
  • Menteri Negara: Harsono Tjokroaminoto (PSII)

Pada kelanjutannya, tentu saja kabinet tersebut menghadapi banyak kritik. Dalam debat perlemen, pihak PNI dan PKI menilai Natsir telah membentuk kabinet bisnis dengan mengabaikan keberadaan partai politik yang ada. Menurut mereka, hal itu telah memperlemah sitem parlementer di Indonesia. Mereka juga memandang Natsir terlalu menuruti tekanan pihak militer dalam pembentukan kabinet. Hal senada juga disampaikan oleh fraksi Sukiman di tubuh Masyumi. Mereka menilai komposisi kabinet mencerminkan tekanan pihak militer yang kuat.

Sembari mengkritik, PNI tampaknya terus mengusahakan terjadinya perubahan. Pada tanggal 25 Oktober mereka menyampaikan mosi kepada presiden, mereka meminta presiden agar membentuk kabinet beru, mereka mengusulkan penunjukan tiga orang formateur untuk pembentukan kabinet tersebut, satu dari PNI, satu dari Masyumi, satu dari kelompok lain-lain.

Menanggapi hal tersebut, Natsir pun dengan penuh kepercayaan diri mengadakan voting di majelis parlemen, hasilnya 118 suara mendukung kabinet dan 73 mendukung mosi PNI. Namun meskipun memenangkan voting, sejak saat itu hubungan kabinet dengan parlemen justru semakin memburuk.

BACA JUGA  Membumikan Jurnalisme Islam (Tanggapan Artikel Remotivi)

Salah satu kebijakan kabinet yang ditentang parlemen adalah undang-undang pajak omset yang dianggap akan mengganggu pihak asing yang akan berinvestasi di Indonesia. Rasuna Said, anggota parlemen non partai menyampaikan mosi meminta pencabutan undang-undang yang sejatinya ditujukan untuk Indonesiasi dunia bisnis itu. Rasuna Said memperoleh dukungan dari banyak pihak termasuk anggota parlemen yang berasal dari elemen partai.

Masalah lain adalah terkait integrasi wilayah Papua Barat. Meskipun kabinet Natsir berhasil berunding satu meja untuk pertama kalinya dengan pihak Belanda, namun perundingan tersebut masih menemui kebuntuan. Dan kegagalan tersebut tentu menjadi dasar parlemen untuk “menyerang” kabinet. Selain itu, persoalan keamanan dalam negeri juga menjadi sorotan dimana terjadi berbagai pemberontakan seperti gerakan Andi Azis, APRA, dan RMS.

Akhirnya, pada 22 Januari 1951 ketidakpuasan parlemen terhadap kabinet memuncak. Hadikusumo dari PNI menyampaikan mosi tidak percaya, dan dalam pemungutan suara kabinet Natsir kalah dengan perbandingan suara 70 mendukung mosi Hadikusumo, 48 mendukung kabinet. PIR, Parindra, dan Parkindo ikut mendukung mosi tersebut, sementara partai yang dianggap mendukung pemerintah yaitu PSI justru memilih abstain. Maka pada 21 Maret 1951, jajaran kabinet Natsir mengundurkan diri dan Mohammad Natsir pun mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno.

Meskipun banyak pengamat politik yang menilai pendeknya waktu membuat kabinet ini belum bisa dinilai sukses atau tidak. Namun Herbert Feith dalam The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia menyatakan bahwa kabinet Natsir sejatinya sukses dalam mewujudkan keamanan sipil, administrasi yang tertib, pertumbuhan produksi, dan peningkatan ekonomi. Kegagalan satu-satunya kabinet ini, lanjut Feith, adalah kegagalan membangun basis dukungan politik.

Namun kalaupun harus dibilang gagal, setidaknya rakyat Indonesia perlu sedikit berbangga, karena negeri ini dulu pernah mempunyai seorang Perdana Menteri yang mengenakan kemeja kusam penuh tambalan, tak punya rumah pribadi, tapi dengan gagah berani menantang hegemoni partai politik di kala itu.

Referensi: The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia, Herbert Feith.
Penulis: Azzam Diponegoro

 

 

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Video News

Wantim MUI Ingatkan Menag dan Mendikbud: Jangan Pragmatis

Dewan Pertimbangan (Wantim) Majelis Ulama Indonesia memberi perhatian khusus terhadap Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama dalam susunan kabinet baru.

Sabtu, 26/10/2019 15:14 0

Video News

Rakyat Harus Bergerak Jadi Oposisi

Pengamat Politik Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin mengkritisi minimnya oposisi di pemerintahan Jokowi-Ma’ruf.

Sabtu, 26/10/2019 14:58 0

Amerika

Senator AS Minta Intelijen Selidiki Aplikasi TikTok China

Pemimpin Minoritas Senat AS Chuck Schumer dan Senator Tom Cotton meminta para pejabat intelijen untuk menyelidiki apakah aplikasi populer TikTok yang dimiliki orang China itu menimbulkan risiko keamanan nasional.

Sabtu, 26/10/2019 13:30 0

India

Pelanggan Cancel Orderan Hanya Karena Kurirnya Muslim

Kumar menolak untuk mengambil makanan dan mengabaikan Mudassir ketika dia hendak menyerahkan makanan yang dipesan.

Sabtu, 26/10/2019 12:42 0

Amerika

AS ke Turki: Sanksi Menanti Jika Aktifkan Sistem Rudal Rusia

Amerika Serikat akan menghindarkan Turki dari sanksi atas pembelian sistem rudal S-400 dari Rusia jika tidak diaktifkan.

Sabtu, 26/10/2019 12:20 0

Belanda

Polisi Belanda Tangkap Pria Suriah Diduga Mantan Komandan Ahrar Al-Syam

Di foto lain, dia terlihat menendang mayat musuh saat bertempur di kota Hama pada 2015 silam.

Sabtu, 26/10/2019 10:57 0

Rusia

Rusia Kirim 300 Tentara Tambahan untuk Misi Patroli di Perbatasan Turki-Suriah

Pernyataan itu juga mengatakan bahwa 20 kendaraan lapis baja Rusia juga dikirim untuk memperkuat di Suriah.

Sabtu, 26/10/2019 09:15 0

Suriah

AS Perkuat Pasukan di Ladang Minyak Deir Zour, Suriah

Ia menambahkan, perkuatan pasukan ini mencakup beberapa infantri yang dilengkapi dengan peralatan mekanik, yang biasanya termasuk tank dan peralatan militer lainnya.

Sabtu, 26/10/2019 08:11 0

Opini

Pajero: Resep Manjur Meletusnya Revolusi di Nusantara

Inilah uniknya rumah Nusantara. Pintunya begitu berat. Ia hanya terbuka jika ada tekanan dari luar dan tarikan dari dalam. Kalau keduanya bekerja, barulah ia akan terbuka lebar. Kedua gaya itu biasanya bernuansa panas dari luar dan dalam. Meminjam akronim pelesetan merek sebuah mobil, “ Panas Jobo Jero,” alias Pajero yang bermakna panas luar dalam.

Jum'at, 25/10/2019 17:25 1

Indonesia

Jadi Mendagri, Tito Akan Sanksi Tegas Aparat Pemda Hambat Investasi

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebutkan akan beri sanksi tegas dan penegakan hukum kepada aparatur Kemendagri dan aparatur Pemda yang melanggar hukum, menyalahgunakan kewenangannya, mempersulit perijinan, menghambat investasi, dan lainnya.

Jum'at, 25/10/2019 16:55 0

Close