YLBHI Anggap Sulit Mengadili Pelanggar HAM Berat di Era Jokowi

KIBLAT.NET, Jakarta – Pengangkatan Prabowo Subianto menjadi Menteri Pertahanan dalam kabinet Indonesia Maju menurut Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) adalah bentuk pupusnya harapan terhadap korban pelanggaran HAM.

Pasalnya, bentuk pengangatakan Prabowo yang dinilai melakukan pelanggaran HAM masa lalu, mencerminkan pemerintahan Joko Widodo di periode keduanya yang tidak bersahabat dengan HAM.

“Orang yang pernah dipecat dari jabatannya karena diduga menculik para aktivis, orang yang pernah dipecat dari kesatuanya, sekarang malah diangkat menjadi Menhan. Itu noda kelam dalam sejarah perjalanan bangsa,” ujar Ketua Advokasi YLBHI Muhammad Isnur dalam konferensi pers di Kantor KontraS, jl Kramat Raya, Jakarta Pusat, Kamis (24/10/2019).

Menurut Isnur, dalam konteks politik, Joko Widodo menutup harapan dan menutup peluang kedepannya ditegakkan hukum bagi pelanggar HAM. Bahkan, selain akan terus menyakiti korban dengan para pelaku yang belum juga di-mejahijaukan, malah korban baru akan terus lahir.

“Ini menunjukkan bahwa pak Jokowi menutup katup atau harapan dari korban. Pak Jokowi dalam 5 tahun terakhir jelas gagal memenuhi janjinya di Nawacita untuk membawa para pelaku pelanggar HAM ke meja hijau,” lanjutnya.

Isnur pun mencontohkan kasus Wiranto ketika diangkat dalam Kabinet Kerja. Dulu, ketika di awal pelantikannya, YLBHI dan Koalisi Masyarakat Sipil menolak pengangatakan itu. Dan terbukti, ketika Wiranto menjadi Menkopolhukam, kekerasan dan pelanggaran HAM terjadi.

BACA JUGA  Babak Akhir Praperdilan, Pengacara HRS: Semoga Gugatan Dikabulkan Seluruhnya

“Demonstran makin banyak yang meninggal dunia, itu banyak dimana-mana, kerusuhan banyak yang meninggal. Kami khawatir, dengna naiknya Prabowo menjadi Menhan, juga menghentikan atau membawa arus balik reformasi TNI,” ujarnya.

Bahkan, Isnur menilai, ketika melihat statement Prabowo selama kampanye yang cukup mengkhawatirkan adalah pendekatan klasik di Orde Baru. Selain juga, pengangkatan terduga pelanggar HAM ini adalah pengkhianatan terhadap sejarah reformasi.

Reporter: Muhammad Jundii
Editor: Izhar Zulfikar

Ingin Langganan Artikel?
Daftarkan emailmu di sini untuk mendapatkan update artikel terbaru.
Anda dapat berhenti langganan kapan saja.
Anda mungkin juga berminat