... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

News

YLBHI Anggap Sulit Mengadili Pelanggar HAM Berat di Era Jokowi

Foto: Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).

KIBLAT.NET, Jakarta – Pengangkatan Prabowo Subianto menjadi Menteri Pertahanan dalam kabinet Indonesia Maju menurut Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) adalah bentuk pupusnya harapan terhadap korban pelanggaran HAM.

Pasalnya, bentuk pengangatakan Prabowo yang dinilai melakukan pelanggaran HAM masa lalu, mencerminkan pemerintahan Joko Widodo di periode keduanya yang tidak bersahabat dengan HAM.

“Orang yang pernah dipecat dari jabatannya karena diduga menculik para aktivis, orang yang pernah dipecat dari kesatuanya, sekarang malah diangkat menjadi Menhan. Itu noda kelam dalam sejarah perjalanan bangsa,” ujar Ketua Advokasi YLBHI Muhammad Isnur dalam konferensi pers di Kantor KontraS, jl Kramat Raya, Jakarta Pusat, Kamis (24/10/2019).

Menurut Isnur, dalam konteks politik, Joko Widodo menutup harapan dan menutup peluang kedepannya ditegakkan hukum bagi pelanggar HAM. Bahkan, selain akan terus menyakiti korban dengan para pelaku yang belum juga di-mejahijaukan, malah korban baru akan terus lahir.

“Ini menunjukkan bahwa pak Jokowi menutup katup atau harapan dari korban. Pak Jokowi dalam 5 tahun terakhir jelas gagal memenuhi janjinya di Nawacita untuk membawa para pelaku pelanggar HAM ke meja hijau,” lanjutnya.

Isnur pun mencontohkan kasus Wiranto ketika diangkat dalam Kabinet Kerja. Dulu, ketika di awal pelantikannya, YLBHI dan Koalisi Masyarakat Sipil menolak pengangatakan itu. Dan terbukti, ketika Wiranto menjadi Menkopolhukam, kekerasan dan pelanggaran HAM terjadi.

BACA JUGA  Kemenag Tengah Siapkan Inovasi, Daftar Haji Bisa Secara Daring

“Demonstran makin banyak yang meninggal dunia, itu banyak dimana-mana, kerusuhan banyak yang meninggal. Kami khawatir, dengna naiknya Prabowo menjadi Menhan, juga menghentikan atau membawa arus balik reformasi TNI,” ujarnya.

Bahkan, Isnur menilai, ketika melihat statement Prabowo selama kampanye yang cukup mengkhawatirkan adalah pendekatan klasik di Orde Baru. Selain juga, pengangkatan terduga pelanggar HAM ini adalah pengkhianatan terhadap sejarah reformasi.

Reporter: Muhammad Jundii
Editor: Izhar Zulfikar


Jika tulisan ini bermanfaat bagi Anda dan banyak orang, dukung kami membantu terus menginformasikan berita dan tulisan terbaik untuk Anda. Kiblat.net adalah media Islam independen non-partisan yang dikelola mandiri. Anda dapat memberikan donasi terbaik supaya kami dapat terus bekerja di bidang dakwah media.

Donasi Sekarang

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

One comment on “YLBHI Anggap Sulit Mengadili Pelanggar HAM Berat di Era Jokowi”

  1. Juanda Bakti

    Hingga September 2019 total sudah 883 orang korban dan saksi tindak terorisme yang telah menerima bantuan dari LPSK. Jumlah ini akan terus bertambah ke depannya dan LPSK berharap dapat terus menjadi mitra kerja bagi pemerintah sebagai bentuk nyata negara hadir bagi para korban dan saksi khususnya bagi korban dan saksi kasus pelanggaran HAM maupun kasus terorisme di Indonesia.

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Palestina

Media Israel Ungkap Jaringan Spionase Yahudi di Mesir

Pemimpinnya adalah Marcel Nino, seorang mata-mata yang meninggal beberapa waktu lalu.

Jum'at, 25/10/2019 11:22 0

China

Diplomat Senior: China Tidak Berniat Menggantikan Hegemoni AS

China tidak pernah ingin menantang atau "menggantikan" Amerika Serikat, dan tidak tertarik adu kekuatan.

Kamis, 24/10/2019 17:14 0

Rusia

Perluas Pengaruh Rusia, Putin Incar Afrika

Putin menekankan bahwa Rusia dan negara-negara Afrika harus memperluas kerja sama mereka dalam memerangi ekstremisme.

Kamis, 24/10/2019 16:50 0

Irak

Laporan: Iran Berada di Balik Kematian 100 Lebih Demonstran Irak

Korban tewas dan terluka dalam unjukrasa bulan ini di Irak sangat tinggi. Dinas keamanan menggunakan "kekuatan berlebihan" dan amunisi hidup untuk menghadapi pengunjuk rasa.

Kamis, 24/10/2019 14:37 0

Download

Alkitab Berubah, Benarkah? (Bagian 2)

Alkitab berubah, benarkah?

Kamis, 24/10/2019 11:04 0

Suriah

Oposisi Suriah “Diam” Sikapi Perjanjian Rusia-Turki di Bekas Wilayah Kurdi

Di bawah kesunyian oposisi, Rusia mulai berpatroli di kota Ain Al-Arab pada Rabu kemarin, menurut Kementerian Luar Negeri Rusia.

Kamis, 24/10/2019 08:33 0

Amerika

AS Batalkan Sanksi terhadap Turki

“Saya telah meminta Menteri Keuangan untuk mencabut sanksi AS terhadap Turki," kata Trump

Kamis, 24/10/2019 08:01 0

Afrika

Penyelesaian Utang Luar Negeri Sudan Terhambat Status Negara Sponsor Terorisme

Sudan menghadapi serangkaian kesulitan politik dan ekonomi, terutama utang luar negeri sejak seabad terakhir.

Rabu, 23/10/2019 16:30 0

Wilayah Lain

Semprot Masjid dengan Water Cannon, Polisi Hong Kong Minta Maaf

Pemerintah Hong Kong meminta maaf kepada para pemimpin Muslim setelah polisi anti huru hara menyemprotkan sebuah masjid dan orang-orang di sekitarnya dengan water cannon untuk menghalau para pengunjuk rasa.

Rabu, 23/10/2019 15:41 0

China

China Undang Taliban Hadiri Dialog Intra-Afghanistan

China memfasilitasi pembicaraan di antara faksi-faksi saingan Afghanistan sebagai upaya mengakhiri perang bertahun-tahun setelah negosiasi antara Taliban dan Amerika Serikat gagal.

Rabu, 23/10/2019 15:23 0

Close