... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

News

KontraS Kritik Pengangkatan Prabowo Jadi Menhan

Foto: Jokowi dan Prabowo

KIBLAT.NET, Jakarta – Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai penunjukkan Prabowo menjadi Menhan mengindikasikan lemahnya keberpihakan pemerintahan Joko Widodo terhadap isu Hak Asasi Manusia.

“Juga pengingkaran terhadap semangat reformasi khususnya terkait reformasi di sektor peradilan militer,” ujar Kepala Divisi Pemantauan Impunitas KontraS, Dimas Bagus Arya, di kantor KontraS, Jalan Kramat II, Senen, Jakarta, Kamis (24/10/2019).

Selain itu, pelibatan Prabowo sebagai menteri dalam jajaran kabinet Joko Widodo juga secara implisit merupakan perubahan fundamental kehidupan demokrasi di Indonesia. Karena setelah pada dua pemilihan umum, posisi politik (political stance) Prabowo adalah sebagai pesaing dan oposisi yang cukup kuat.

“Akibatnya, ketika Prabowo dengan Partai Gerindra ditarik masuk dalam jajaran pemerintah, fungsi kontrol terhadap pemerintah (check and balances) akan terganggu dan cenderung akan mengarahkan Indonesia pada sistem autokrasi,” ujar Dimas.

Kemudian, KontraS menilai keterlibatan Prabowo dalam kasus pelanggaran HAM berat bukanlah kejadian sepele dan tidak bisa dianggap selesai begitu saja. Karena Prabowo masih punya tanggung jawab hukum atas peristiwa Penghilangan Paksa 1997-1998.

“Penunjukkan Prabowo sebagai pejabat publik akan menjadi kontra produktif dengan semangat untuk penuntasan kasus pelanggaran HAM melalui jalur yudisial,” jelasnya.

Dimas menuturkan, penunjukan Prabowo yang terduga pelanggar HAM berat menjadi pejabat publik di level kementerian negara mengingkari semangat untuk mewujudkan supremasi hukum dan akuntabilitas hukum.

BACA JUGA  Mendagri: Kita Optimis Pilkada Serentak Tekan Penyebaran Covid-19

“Para Jendral purnawirawan tersebut harusnya membersihkan dulu nama mereka dengan memenuhi panggilan Komnas HAM dan Kejaksaan Agung serta membuktikan kesalahan mereka di pengadilan HAM sebelum dapat diangkat sebagai menteri. Penunjukan keduanya semakin menujukkan kemunduran penegakan HAM dan mengukuhkan rantai impunitas dalam sektor penegakan HAM di Indonesia,” tutupnya.

Reporter: Muhammad Jundii
Editor: Izhar Zulfikar


Jika tulisan ini bermanfaat bagi Anda dan banyak orang, dukung kami membantu terus menginformasikan berita dan tulisan terbaik untuk Anda. Kiblat.net adalah media Islam independen non-partisan yang dikelola mandiri. Anda dapat memberikan donasi terbaik supaya kami dapat terus bekerja di bidang dakwah media.

Donasi Sekarang

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

China

Diplomat Senior: China Tidak Berniat Menggantikan Hegemoni AS

China tidak pernah ingin menantang atau "menggantikan" Amerika Serikat, dan tidak tertarik adu kekuatan.

Kamis, 24/10/2019 17:14 0

Rusia

Perluas Pengaruh Rusia, Putin Incar Afrika

Putin menekankan bahwa Rusia dan negara-negara Afrika harus memperluas kerja sama mereka dalam memerangi ekstremisme.

Kamis, 24/10/2019 16:50 0

Irak

Laporan: Iran Berada di Balik Kematian 100 Lebih Demonstran Irak

Korban tewas dan terluka dalam unjukrasa bulan ini di Irak sangat tinggi. Dinas keamanan menggunakan "kekuatan berlebihan" dan amunisi hidup untuk menghadapi pengunjuk rasa.

Kamis, 24/10/2019 14:37 0

Download

Alkitab Berubah, Benarkah? (Bagian 2)

Alkitab berubah, benarkah?

Kamis, 24/10/2019 11:04 0

Suriah

Oposisi Suriah “Diam” Sikapi Perjanjian Rusia-Turki di Bekas Wilayah Kurdi

Di bawah kesunyian oposisi, Rusia mulai berpatroli di kota Ain Al-Arab pada Rabu kemarin, menurut Kementerian Luar Negeri Rusia.

Kamis, 24/10/2019 08:33 0

Amerika

AS Batalkan Sanksi terhadap Turki

“Saya telah meminta Menteri Keuangan untuk mencabut sanksi AS terhadap Turki," kata Trump

Kamis, 24/10/2019 08:01 0

Afrika

Penyelesaian Utang Luar Negeri Sudan Terhambat Status Negara Sponsor Terorisme

Sudan menghadapi serangkaian kesulitan politik dan ekonomi, terutama utang luar negeri sejak seabad terakhir.

Rabu, 23/10/2019 16:30 0

Wilayah Lain

Semprot Masjid dengan Water Cannon, Polisi Hong Kong Minta Maaf

Pemerintah Hong Kong meminta maaf kepada para pemimpin Muslim setelah polisi anti huru hara menyemprotkan sebuah masjid dan orang-orang di sekitarnya dengan water cannon untuk menghalau para pengunjuk rasa.

Rabu, 23/10/2019 15:41 0

China

China Undang Taliban Hadiri Dialog Intra-Afghanistan

China memfasilitasi pembicaraan di antara faksi-faksi saingan Afghanistan sebagai upaya mengakhiri perang bertahun-tahun setelah negosiasi antara Taliban dan Amerika Serikat gagal.

Rabu, 23/10/2019 15:23 0

Rusia

Turki-Rusia Tekan Kesepakatan Kelola Wilayah Suriah Utara

Selain itu, diberlakukan gencatan senjata selama 150 jam. Gencatan ini melanjutkan gencatan sebelumnya yang dicapai sebelumya dalam kesepakatan antara Turki dan AS.

Rabu, 23/10/2019 08:59 0

Close
CLOSE
CLOSE