... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

News

Saudi Ingin Sudan Dihapus dari Daftar Negara Sponsor Terorisme

Foto: Raja Salman mengadakan pembicaraan dengan Abdel Fattah al-Burhan di Riyadh [Screengrab / AFP]

KIBLAT.NET, Riyadh – Arab Saudi mengatakan pihaknya berupaya agar Sudan dihapus dari daftar negara sponsor terorisme. Hal ini diumumkan Kementerian Luar Negeri Arab Saudi di Twitter pada Ahad (06/10/2019), usai pertemuan Raja Salman dan dan kepala dewan transisi sementara Sudan Jenderal Abdel Fattah al-Burhan dan Perdana Menteri Sudan Abdalla Hamdok.

Amerika Serikat menunjuk Sudan sebagai negara sponsor terorisme pada tahun 1993. Negara itu menuduh pemerintah mantan Presiden Omar al-Bashir mendukung kelompok-kelompok yang dianggap AS sebagai “teroris”.

Sebuah pemerintahan transisi diberlakukan pada Agustus setelah berbulan-bulan protes massa yang menyebabkan militer menggulingkan al-Bashir pada bulan April.

Masuk dalam daftar teror membuat Sudan tidak memenuhi syarat untuk bantuan utang yang sangat dibutuhkan dan pembiayaan dari Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia. Penghapusan dari daftar berpotensi membuka pintu bagi investasi asing.

Asmaa Abdalla, Menlu Sudan, mengatakan bahwa masalah ini adalah prioritas utama pemerintah baru.

Pada akhir September, Hamdok, seorang veteran ekonom, telah mengadakan pembicaraan yang bermanfaat dengan para pejabat AS tentang topik itu dan menyatakan harapan bahwa kesepakatan dapat dicapai “segera”.

Perdana menteri mengatakan kepada Majelis Umum PBB (UNGA) bahwa sanksi yang dijatuhkan oleh Washington menyebabkan “penderitaan luar biasa” bagi rakyat Sudan.

“Karena itu kami menyerukan Amerika Serikat untuk mengeluarkan Sudan dari daftar negara sponsor terorisme dan untuk berhenti menghukum rakyat Sudan atas kejahatan yang dilakukan oleh rezim sebelumnya,” katanya.

BACA JUGA  Arab Saudi dan Rusia Tandatangani 20 Kesepakatan Baru

Seorang pejabat senior AS mengatakan pada Agustus bahwa Washington akan menguji komitmen pemerintah transisi baru Sudan terhadap hak asasi manusia, kebebasan berbicara dan akses kemanusiaan sebelum disetujui untuk menghapus negara itu dari sponsor terorisme.

Para pengamat sebelumnya mengatakan bahwa kecil kemungkinan AS akan merekomendasikan perubahan apa pun dalam status Sudan sampai pemilihan diadakan, konstitusi baru dibentuk dan pemerintah sipil permanen telah dibentuk.

Terdiri dari anggota militer dan sipil yang dilantik pada bulan Agustus, dewan berdaulat akan memerintah Sudan selama tiga tahun hingga pemilihan umum dapat diadakan.

Secara terpisah, kementerian luar negeri Arab Saudi mengatakan pada hari Ahad bahwa Riyadh juga bekerja untuk memulai investasi di Sudan dan meningkatkan proyek yang ada.

Ia juga mengatakan di Twitter bahwa Sudan bekerja mendukung Arab Saudi di forum internasional, menyediakan wilayah investasi dan memperluas sektor pertaniannya.

Sumber: Al-Jazeera
Redaktur: Ibas Fuadi

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Indonesia

Ratusan Gempa Susulan Dirasakan Warga Maluku

Ratusan Gempa Susulan Dirasakan Warga Maluku

Senin, 07/10/2019 13:37 0

Indonesia

Perkuat Jaringan Pemuda ASEAN, KAMMI Malaysia Resmi Dilantik

Perkuat Jaringan Pemuda ASEAN, KAMMI Malaysia Resmi Dilantik

Senin, 07/10/2019 13:12 0

Indonesia

Bambang Soesatyo: Presiden Harus Sensitif Terhadap Aspirasi

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo mengingatkan bahwa Ragam persoalan yang disuarakan oleh berbagai elemen masyarakat akhir-akhir ini secara tidak langsung menjadi masukan bagi Pemerintahan baru periode 2019-2024.

Ahad, 06/10/2019 16:23 0

Indonesia

Larang Peredaran Minyak Curah, Mendag: Itu Diambil dari Selokan

Larang Peredaran Minyak Goreng Curah, Mendag: Itu Bekas dan Diambil dari Selokan

Ahad, 06/10/2019 15:25 0

Suara Pembaca

Joko Santoso, Takmir Masjid Penderita Stroke Butuh Bantuan Kita

Sabtu (28/9) Solidaritas Muslim berkesempatan mengunjungi Joko Waluyo (46) di Ds. Tanjung, Sukoharjo.

Sabtu, 05/10/2019 16:49 0

Indonesia

Emak-Emak Indonesia di Turki Prihatin atas Kondisi Tanah Air

Emak-Emak Indonesia di Turki Prihatin atas Kondisi Tanah Air

Sabtu, 05/10/2019 16:41 0

Indonesia

Aktivitas Para Buzzer Dinilai Rugikan Jokowi

Aktivitas buzzer Jokowi dinilai malah merugikan Jokowi sendiri.

Jum'at, 04/10/2019 16:54 0

Indonesia

Dinilai Menyinggung Warga Maluku, Wiranto Akhirnya Minta Maaf

Wirantro mengaku tidak bermaksud menyinggung siapapun dalam pernyataannya.

Jum'at, 04/10/2019 16:27 0

Indonesia

Jika Maluku Memang Membebani Pemerintah, Maka Keluarkan Saja dari NKRI

Jika Maluku memang membebani Pemerintah, maka keluarkan saja dari NKRI.

Jum'at, 04/10/2019 16:01 0

Indonesia

Enam Ribu Rumah Rusak Pasca Gempa Ambon

BPBD Provinsi Maluku mencatat lebih dari 6.000 rumah rusak akibat gempa M 6,5

Jum'at, 04/10/2019 14:25 0

Close