... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

News

Kepala BPJH: Kewajiban Sertifikat Halal Dilakukan Bertahap

Foto: Produk Halal

KIBLAT.NET, Jakarta – Penyelenggaraan layanan sertifikasi halal akan mulai berlaku tanggal 17 Oktober 2019. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Sukoso mengatakan bahwa kewajiban bersertifikat halal akan diberlakukan secara bertahap, baik untuk produk maupun jasa.

“17 Oktober 2019 memang masa di mana kewajiban bersertifikat halal diberlakukan untuk semua produk baik berupa barang maupun jasa. Namun UU 33 tahun 2014 menyebutkan pemberlakuan itu dilakukan secara bertahap,” jelas Sukoso di Jakarta, pada Rabu (02/10/2019).

“Klausul itu kemudian dipertegas di PP 31 tahun 2019 bahwa penahapan dimulai dari produk makanan dan minuman. Tahap selanjutnya untuk produk selain makanan dan minuman,” sambungnya.

Menurut Sukoso, menjelang pemberlakuan pada 17 Oktober mendatang, sejumlah persiapan terus dilakukan BPJPH. Salah satunya, finalisasi Peraturan Menteri Agama (PMA), yang saat ini tengah diharmonisasi dengan kementerian dan instansi terkait.

Sementara itu Staf Ahli Menteri Agama bidang Hukum, Janedjri. M Gaffar menyebut sejumlah alasan sertifikasi halal diberlakukan bertahap. Pertama, sudah ada produk yang bersertifikat halal, sebelum diberlakukannya UU 33 tahun 2014.

“Kesiapan pelaku usaha dan infrastruktur pelaksanaan JPH juga menjadi pertimbangan dalam penahapan produk berkewajiban halal ini. Selain produk itu merupakan kebutuhan primer dan dikonsumsi secara massif,” ujarnya.

Janedjri mengungkapkan masa tenggang yang diberikan kepada produk makanan & minuman itu sampai lima tahun, yakni 17 Oktober 2019 hingga 17 Oktober 2024. Adapun penahapan bagi produk selain makanan minuman akan diberlakukan mulai 17 Oktober 2021, atau dua tahun setelah produk makanan dan minuman.

BACA JUGA  MER-C: Proposal Perdamaian Trump Harus Ditolak

Menurutnya penetapan itu semacam diskresi setelah mempertimbangkan teks, konteks, dan konteks hukum original. Di samping hasil pembicaraan dengan MUI yang berpengalaman dalam menyelenggarakan sertifikasi halal.

“Iya. Itu semacam diskresi. Dan itu dibenarkan dari logika dan tafsir hukum. Toh masih ada klausul bahwa meski berlaku kewajiban bersertifikat halal, produk yang tak bersertifikat halal masih diijinkan beredar dan diperdagangkan. Jadi tak perlu kuatir,” tegasnya.

Janedjri melihat pengaturan penahapan itu sudah dituangkan sangat detil pada Rancangan PMA yang kini tinggal harmonisasi dengan instansi terkait. Menurutnya, justru yang menjadi konsen BPJPH adalah bagaimana masa mulai kewajiban bersertifikat halal itu tidak disalahpahami oleh pihak-pihak tertentu.

“Ada kekhawatiran beberapa pelaku usaha, akan terjadi sweeping saat pemberlakuan kewajiban bersertifikat halal itu dimulai. Makanya, kami mengundang pihak Polri dan kementerian lain agar bisa antisipasi jika ada kejadian di masyarakat atau salah paham selama masa penahapan itu berlaku. Di sinilah pentingnya sosialisasi secara massif dengan semua kanal media,” tambahnya.

Reporter: Qoid
Sumber: Kemenag

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Inggris

Studi: Banyak Aktor Pemerintah dan Parpol Manipulasi Opini Publik di Medsos

Bukti manipulasi ditemukan di 70 negara dan wilayah, termasuk tujuh di Asia Tenggara - Kamboja, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Filipina, Thailand, dan Vietnam.

Kamis, 03/10/2019 14:09 0

Suriah

Uji Coba Sistem Rudal Baru S-500, Rusia Gunakan Wilayah Suriah

Rusia berhasil menguji sistem pertahanan udara terbarunya, S-500 Prometey, di Suriah. Kata sebuah laporan pada Rabu (02/10/2019).

Kamis, 03/10/2019 12:49 1

Afrika

Pasca Penggulingan Al-Bashir, Sudan Resmikan Liga Sepak Bola Wanita

"Tidak semua masyarakat Sudan menerima (sepakbola wanita), tetapi kelompok kecil melakukannya dan mereka mendukung kami," kata pemain Eltahadi Nariman Lino.

Kamis, 03/10/2019 12:10 0

Yaman

Iran Mulai Mengakui Dukungan untuk Pemberontak Syiah Hutsi Yaman

"Kami pergi ke Irak dan Suriah atas permintaan pemerintah setempat. Kami memberikan dukungan penasihat, senjata dan peralatan. Pengawal Revolusi, tentu saja, bertanggung jawab atas misi itu," kata Baqeri.

Kamis, 03/10/2019 11:30 0

Afrika

AS Buka Kembali Kedutaan di Somalia Kendati Kekerasan Terus Berlanjut

"Ini adalah hari yang penting dan bersejarah yang mencerminkan kemajuan Somalia selama beberapa tahun terakhir," kata pernyataan Duta Besar Donald Yamamoto.

Kamis, 03/10/2019 09:06 0

Irak

Demonstrasi Anti-Pemerintah Irak Meluas, Rezim Berlakukan Jam Larangan Keluar

Tercatat setidaknya enam lingkungan di ibukota menyaksikan protes anti-pemerintah. Massa melakukan aksi bakar ban dan menutup jalan-jalan utama.

Kamis, 03/10/2019 07:40 0

Wilayah Lain

Islamofobia di Bosnia: Retorika Politik hingga Ancaman Nyata

Pelakunya adalah politisi Serbia dan Kroasia - termasuk yang berlatar belakang Bosnia - untuk tujuan memecah wilayah.

Rabu, 02/10/2019 15:34 0

Editorial

Editorial: Wamena, Merdeka, dan Darah Saudara Kita

Ada darah sesama muslim yang tertumpah di tengah seruan Papua merdeka.

Rabu, 02/10/2019 13:10 0

Opini

Hukum yang Terbaik

Oleh: Princess Deaan, ibu rumah tangga, tinggal di Lampung KIBLAT.NET – Tujuan diturunkannya syariat atau...

Rabu, 02/10/2019 12:39 0

Afrika

Mali: 25 Tentara Tewas dan 60 Hilang Akibat Serangan Kelompok “Ekstremis”

Sebelumnya pemerintah mengatakan bahwa lokasi militer di Polkisi dan Mondoro di Mali tengah diserang, tetapi tidak mengatakan berapa banyak yang terbunuh atau terluka.

Rabu, 02/10/2019 10:12 0

Close