Refleksi 1 Oktober: Behind The Scene Kesaktian Pancasila

KIBLAT.NET – “Apa dasar Negara Indonesia yang akan kita bentuk ini?” tanya Kanjeng Raden Tumenggung Radjiman Wedyodiningrat kepada anggota-anggota sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dalam pidato pembukaannya sebagai ketua sidang BPUPKI.

Pertanyaan tersebut merupakan titik awal dari perdebatan panjang –yang mungkin belum selesai- terkait dasar Negara bagi Indonesia. Kala itu, di saat pembahasan terkait dasar Negara peserta sidang BPUPKI terbagi menjadi dua kubu; nasionalis sekular dan nasionalis Islam.

Dua Kubu

Kubu nasionalis Islam tentu menganjurkan Indonesia menjadi Negara Islam, adapun kubu nasionalis sekular  menganjurkan Negara persatuan nasional, yang memisahkan urusan Negara dari urusan agama.

Perwakilan kubu Islam, Ki Bagus Hadikusumo mengatakan bahwa Islam mengajarkan empat perkara: iman, ibadah, amal sholih, dan jihad. Menurut beliau, jika keempat hal ini dimiliki oleh masyarakat Indonesia maka akan tercipta Negara yang sentosa, bahagia, makmur, dan sejahtera.

Lalu Ki Bagus mengutip surat Ali Imran: 103 dan Al Maidah ayat 3 sebagai dalil atas argumentasinya. Menurut beliau, agama adalah tali pengikat yang kuat, pangkal persatuan, jadi jangan takut menggunakannya sebagai dasar Negara.

“Agama Islam membentuk potensi kebangsaan lahir dan batin, serta menabur semangat kemerdekaan yang menyala-nyala. Jadikan Islam sebagai asas dan sendi Negara!”

Tak lupa beliau menyindir orang yang takut sekali dan berhati-hati jika hendak membentangkan dan mengetengahkan agama, karena takut terjadi perselisihan. Beliau menegaskan, bukan perkara agama saja, yang jika dibicarakan dengan tidak jujur, suci dan ikhlas, akan menimbulkan pertentangan. Republik, monarki, sarekat atau kesatuan pun dapat menyebabkan perpecahan.

Kemudian Soekarno muncul  dengan gagasan bernama Pancasila, sebuah konsepsi yang berisikan lima sila yaitu kebangsaan, internasionalisme/peri kemanusiaan, mufakat/ demokrasi, kesejahteraan sosial, dan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam penjabarannya, Soekarno menjelaskan bahwa lima sila tersebut bisa diperas menjadi tiga dimana sila kebangsaan dan internasionalisme/peri kemanusiaan dilebur menjadi socio-nationalisme. Dan sila mufakat/demokrasi dan kesejahteraan sosial dilebur menjadi socio-demokratie. Bahkan pada kalimat selanjutnya, Soekarno menyatakan bahwa tiga sila tersebut bisa diperas menjadi satu sila saja, yaitu gotong royong.

BACA JUGA  Kiblatorial: Menakar Revolusi Akhlak HRS

Meskipun konsepsi Soekarno mendapat sambutan hangat dari peserta sidang BPUPKI, namun belum mampu memuaskan tokoh-tokoh Islam sehingga sidang menemui kebuntuan. Maka sidang pun memutuskan untuk membentuk Panitia Sembilan sebagai representasi kedua kubu yang akan bertarung gagasan.

Panitia Sembilan dan Piagam Jakarta

Dalam Panitia Sembilan, kubu tokoh Islam diwakili oleh K.H. Wahid Hasyim, Haji Agus Salim, Abdul Kahar Moezakkir, dan Abikoesno Tjokrosoejoso. Anggota lainnya mewakili pandangan nasionalis sekular, seperti Soekarno, Moh. Hatta, Moh. Yamin, Mr. Alexander A. Maramis, dan Achmad Soebarjo.

Panitia Sembilan akhirnya merumuskan sebuah kompromi bernama Piagam Jakarta yang disebut sebagai Gentlement’s Agreement. Rumusan itu lahir pada 22 Juni 1945, adapun isinya terdiri dari lima sila yaitu Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan Keadilan sosial  bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sila pertama Piagam Jakarta mungkin terdengar sangat tajam dan terkesan sangat ekstrim dan radikal. Sebagaimana tanggapan seorang Johannes Latuharhary, sebagai seorang Kristiani dia keberatan dengan tujuh kata dalam sila tersebut, menurutnya hal itu dapat membawa akibat atau dampak yang besar khususnya terhadap agama selain Islam.

Keberatan juga datang dari Wongsonegoro, menurutnya tujuh kata tersebut mungkin menimbulkan fanatisme, seolah-olah memaksa muslim menjalankan syariat Islam. Namun hal ini dibantah oleh K.H. Wachid Hasyim. Menurutnya, tajam itu relatif, bagi sebagian pihak tujuh kata tersebut mungkin dianggap terlalu tajam, tetapi bagi sebagian pihak bisa saja dianggap kurang tajam.

Ucapan Wachid Hasyim terbukti, nyatanya Ki Bagus Hadikusumo masih merasa tidak puas dengan hasil kompromi panitia sembilan. Bahkan Kahar Muzakkir yang turut membidani kompromi tersebut pada akhirnya sepakat dengan Ki Bagus dan mengusulkan agar semua kata yang menyebutkan Islam dihapus saja. Bagi mereka, dasar Negara tidak boleh samar-samar; seratus persen Islam atau tidak Islam sama sekali.

BACA JUGA  HRS Center: Habib Rizieq Tak Bisa Dipidana Karena Langgar PSBB

Perdebatan yang nyatanya masih riuh pasca Piagam Jakarta membuat Soekarno agak meninggikan suara, mengingatkan forum sidang untuk menerima hasil keputusan tersebut.

“…kalimat-kalimat ini seluruhnya berdasar kepada ke-Tuhanan. Sudahlah hasil kompromis di antara 2 pihak, sehingga dengan adanya kompromis itu, perselisihan di antara kedua pihak hilang. Tiap kompromis berdasar memberi dan mengambil..”

Tujuh Kata yang Akhirnya Dihapus

Kesepakatan antar dua kubu yang merupakan representasi masyarakat Indonesia nyatanya tak sampai satu hari untuk bisa dinikmati oleh bangsa Indonesia. Menjelang Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 18 Agustus 1945, ada seseorang yang mengaku sebagai pihak Jepang mendatangi Hatta, menyampaikan keberatan wakil Protestan dan Katolik di wilayah Indonesia bagian Timur yang dikuasai Jepang. Mereka mengancam untuk memisahkan diri jika Piagam Jakarta tetap disahkan.

Hatta sempat merasa hal tersebut seharusnya tidak menjadi persoalan, keberadaan Alex Andrie Maramis dalam Panitia Sembilan harusnya sudah cukup mewakili aspirasi orang-orang Kristen.  Hatta terpengaruh ancaman tersebut, eksistensi Maramis di panitia sembilan menjadi terabaikan. Pada akhirnya dia mulai melakukan lobi-lobi terhadap para tokoh Islam untuk menghapuskan tujuh kata pada sila pertama.

“….Supaya jangan pecah bangsa, kami mufakat untuk menghilangkan bagian kalimat yang menusuk hati kaum Kristen itu dan menggantinya dengan ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’.”

Tentu, dalam proses penghapusan tujuh kata yang paling sulit dilobi adalah Ki Bagus Hadikusumo mengingat dirinya sebenarnya juga kurang sreg dengan Piagam Jakarta dan sejak awal dirinya menawarkan Islam sebagai dasar Negara.

Pada akhirnya, Kasman Singodimejo berhasil membujuk Ki Bagus untuk menerima penghapusan tujuh kata tersebut. Figur Kasman sebagai sesama orang jawa dan juga Muhammadiyah membuat pendekatannya bisa diterima, dia menyampaikan kepada Ki Bagus bahwa eksistensi Negara pada saat itu lebih penting untuk dipertahankan, dia juga menyampaikan bahwa penghapusan itu bersifat sementara, sebagaimana janji Soekarno bahwa enam bulan setelah kemerdekaan akan diadakan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang akan merumuskan undang-undang yang sempurna yang akan memuaskan semua pihak.

Ingin Langganan Artikel?
Daftarkan emailmu di sini untuk mendapatkan update artikel terbaru.
Anda dapat berhenti langganan kapan saja.
Anda mungkin juga berminat