... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

News

DPR Kaji Ulang Pasal RKUHP Terkait Pers

Foto: Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Foto: Tempo).

KIBLAT.NET, Jakarta – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo memastikan DPR RI akan meninjau kembali berbagai pasal yang menjadi sorotan publik dalam RUU KUHP, termasuk di dalamnya pasal-pasal yang dianggap berpotensi menghalangi kebebasan kehidupan jurnalistik dan pers sebagai pilar ke-empat demokrasi.

“Kemerdekaan pers adalah prasyarat utama bagi tumbuh kembangnya kehidupan demokrasi di Indonesia. Karenanya tak mungkin DPR RI mematikan gairah jurnalistik. Apalagi saya juga masih tercatat sebagai wartawan. Jikapun ada pasal-pasal yang dianggap berpotensi menghambat pertumbuhan insan pers, DPR RI siap membuka pintu dialog selebarnya,” ujar Bamsoet dalam siaran pers yang diterima Kiblat Rabu (25/09/2019).

Bendahara Umum DPP Partai Golkar 2014-2016 ini menjelaskan, berbagai pasal yang menjadi sorotan insan pers antara lain Pasal 219 tentang Penghinaan Terhadap Presiden, Pasal 241 tentang Penghinaan Terhadap Pemerintah, Pasal 247 tentang Hasutan Melawan penguasa, Pasal 262 tentang Penyiaran Berita Bohong, Pasal 263 tentang Berita Tidak Pasti.

Selain itu ada juga Pasal 281 tentang Penghinaan Terhadap Pengadilan, Pasal 305 Tentang Penghinaan Terhadap Agama, Pasal 354 Tentang Penghinaan Terhadap Kekuasaan Umum atau Lembaga Negara, Pasal 440 Tentang Pencemaran Nama Baik, serta Pasal 446 Tentang Pencemaran Orang Mati.

“Komisi III DPR RI sebagai leading sector pembahasan RUU KUHP nanti bisa memanggil Dewan Pers, IJTI, AJI, LBH Pers, dan organisasi pers lainnya untuk menyerap lebih lanjut aspirasi mereka. Termasuk juga perwakilan pers bisa mengetahui lebih jauh latar belakang hadirnya pasal-pasal tersebut, sehingga pers tidak berburuk sangka kepada DPR RI. Dialog yang saling mencerahkan harus terjadi diantara DPR RI dengan pers. Sehingga tidak ada dustra diantara kita,” tutur Bamsoet.

BACA JUGA  Sekjen MUI: Tak Boleh Memaksa Orang Ucapkan Salam Agama Lain

Bamsoet menekankan, RUU KUHP pada dasarnya dirancang bukan untuk mengebiri hak warga negara apalagi pers. Melainkan untuk menghadirkan kepastian hukum, menguatkan harmoni kehidupan masyarakat, sehingga bisa tercipta keamanan dan ketertiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Berbagai pasal-pasal yang menjadi sorotan insan pers tadi, kita pastikan bukan untuk mengebiri kebebasan berpendapat maupun kemerdekaan pers. Karena pers juga punya tanggung jawab memberitakan sesuai fakta yang terjadi di lapangan, bukan mengabarkan berita hoax apalagi propaganda menyesatkan yang bisa mengadu domba rakyat. Perumusan pasal-pasal tersebut akan kita kaji kembali dengan melibatkan insan pers, sehingga niat baik dari DPR RI dan pemerintah bisa sejalan dengan niat baik pers,” pungkasnya.

Reporter: Fanny Alif
Editor: Izhar Zulfikar

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Arab Saudi

Bin Salman Bahas Penempatan Pasukan AS di Arab Saudi

Presiden Donald Trump mengizinkan penempatan ratusan tentara Amerika ke kerajaan awal bulan ini, setelah serangan terhadap fasilitas minyak Saudi pada 14 September.

Kamis, 26/09/2019 11:44 0

Mesir

Lebih 1.100 Orang Ditahan dalam Protes Anti-Al-Sisi di Mesir 

Para pengunjuk rasa menuntut agar Abdul Fattah Al-Sisi mundur dari jabatannya sebagai presiden.

Kamis, 26/09/2019 10:55 0

Foto

Poster-poster Demo di DPR yang Bikin Anda Tersenyum

KIBLAT.NET, Jakarta – Ribuan mahasiswa dari berbagai universitas di Indonesia hari ini melalukan unjuk rasa di...

Rabu, 25/09/2019 17:24 0

Amerika

Tiga Marinir AS Tewas Bunuh Diri di Atas Kapal Induk

"Saya menyesalkan bahwa tiga prajurit kehilangan nyawa minggu lalu, dalam insiden terpisah," kata Bailey, tanpa memberikan rincian lebih lanjut.

Rabu, 25/09/2019 09:35 0

Arab Saudi

Balas Serangan di Fasilitas Minyak, Saudi Akan Tempuh Semua Opsi

"Kami ingin menggalang dukungan internasional dan kami ingin membahas semua opsi, diplomatik, ekonomi dan militer, dan kemudian kami membuat keputusan," kata Jubeir dalam konferensi di sela-sela Majelis Umum PBB.

Rabu, 25/09/2019 08:30 1

Suriah

Turki-AS Gelar Patroli Gabungan Kedua di Wilayah Kontrol Kurdi Suriah

Departemen Pertahanan Turki menambahkan bahwa drone juga dikerahkan dalam patrol gabungan itu.

Rabu, 25/09/2019 07:28 0

Amerika

Unjuk Rasa di Luar Acara MBS Tuntut Keadilan untuk Khashoggi

engunjuk rasa berdemo di luar acara yang diselenggarakan oleh badan amal milik Putra Mahkota Saudi, Mohammed bin Salman (MBS) di New York.

Selasa, 24/09/2019 18:59 0

Mesir

Memanas, Militer Mesir Imbau Rakyat Gulingkan Al-Sisi

Front Perwira Mesir, yang mengaku setia kepada mantan kepala staf Angkatan Bersenjata Mesir Letnan Jenderal Sami Anan, mengatakan akan melindungi para demonstran.

Selasa, 24/09/2019 16:52 0

India

Tiga Orang Dikeroyok di India Karena Menyembelih Sapi, Satu Meninggal

Karena sapi seekor, nyawa pun melayang.

Selasa, 24/09/2019 12:52 0

Amerika

PBB Umumkan Pembentukan Komisi Konstitusi Suriah

Komisi tersebut, jelasnya, terdiri dari 150 anggota, dengan rincian 50 anggota dari rezim di Damaskus, 50 dari kubu oposisi, dan 50 lainnya Utusan Khusus PBB.

Selasa, 24/09/2019 10:06 0

Close