... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

News

IJTI: RKUHP Ancam Kebebasan Pers

Foto: ilustrasi pers

KIBLAT.NET, Jakarta – Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) menolak revisi Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP). Ketua Umum Pengurus Pusat IJTI Yadi Hendriana menegaskan bahwa jika disahkan, banyak pasal yang berbenturan dengan kerja pers.

“Jika RKUHP ini disahkan menjadi Undang Undang maka ini akan menjadi preseden buruk bagi kebebasan pers yang tengah tumbuh dan berkembang di tanah air.

Pasal-pasal dalam RKUHP akan berbenturan dengan UU Pers yang menjamin dan melindungi kerja-kerja pers,” katanya dalam rilis yang diterima Kiblat.net pada Senin (23/09/2019).

Menurutnya, kemerdekaan Pers dan kebebasan berekspresi adalah hak asasi manusia yang harus dijamin, dilindungi dan dipenuhi dalam demokrasi. Tanpa kemerdekaan pers dan kebebasan berekspresi, kata dia, maka demokrasi akan berjalan mundur.

“Keberadaan pasal pasal karet di KUHP akan mengarahkan kita pada praktik otoritarian seperti yang terjadi di era Orde Baru yang menyamakan kritik pers dan pendapat kritis masyarakat sebagai penghinaan dan ancaman kepada penguasa,” ucapnya.

Yadi mengungkapkan, Presiden Joko Widodo sudah meminta agar pengesahan RKUHP ini ditunda dan tidak harus dipaksakan untuk disahkan oleh DPR periode sekarang. Namun, jika DPR tetap bersikeras mengesahkan RKUHP ini, RKUHP akan tetap berlaku meskipun presiden sebagai kepala negara tidak menandatanganinya.

Adapun pasal-pasal yang mengancam kebebasan pers menurut Yadi adalah Pasal 219 tentang Penghinaan Terhadap Presiden atau Wakil Presiden, kemudian Pasal 241 tentang Penghinaan Terhadap Pemerintah.

BACA JUGA  Perilaku One Night Stand di Kalangan Millenial Jadi Tantangan Para Pendakwah

Ketiga, yakni Pasal 247 tentang Hasutan Melawan Penguasa, keempat Pasal 262 tentang Penyiaran Berita Bohong, kelima Pasal 263 tentang Berita Tidak Pasti, keenam Pasal 281 tentang Penghinaan Terhadap Pengadilan.

Ketujuh, yakni Pasal 305 tentang Penghinaan Terhadap Agama, kedelapan Pasal 354 tentang Penghinaan Terhadap Kekuasaan Umum atau Lembaga Negara, sembilan Pasal 440 tentang Pencemaran Nama Baik, terakhir yakni Pasal 444 tentang Pencemaran Orang Mati.

Reporter: Taufiq Ishaq
Editor: Izhar Zulfikar

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Amerika

Facebook Secara Otomatis Produksi Laman Al-Qaidah dan ISIS

Secara langsung halaman tersebut merujuk ISIS dan puluhan lainnya mewakili al-Qaidah dan kelompok lain.

Senin, 23/09/2019 16:21 0

Philipina

Survei: Mayoritas Warga Filipina Dukung Perang Anti-Narkoba Duterte

Warga Filipina mengaku puas dengan perang melawan narkoba yang digagas Presiden Rodrigo Duterte. Demikian hasil sebuah survei oleh Social Weather Stations.

Senin, 23/09/2019 14:54 0

Mesir

356 Orang Ditangkap Dalam Demontrasi Mesir

Lebih dari 350 orang dari seluruh penjuru Mesir di tangkap dalam demonstrasi yang menuntut Presiden Abdel Fattah al-Sisi

Senin, 23/09/2019 13:56 0

Artikel

Mengapa Jurnalisme Islam (Harus) Ada? Sebuah Tanggapan untuk Muhamad Heychael

Tentu saja, jurnalisme Islam tidak bersifat tertutup, bahkan sangat terbuka dengan gagasan-gasan dalam dunia jurnalisme. Gagasan tersebut nantinya akan dilihat dari sudut pandang Islam sebagai satu pandangan hidup.

Sabtu, 21/09/2019 14:39 0

News

Tak Sampai Lima Jam, 34 Juta Orang Akan Mati Jika Terjadi Perang Nuklir

Sebuah simulasi mengungkapkan kekacauan mengerikan yang akan terjadi jika AS dan Rusia berperang.

Jum'at, 20/09/2019 17:45 0

Yaman

Koalisi Saudi Luncurkan Operasi Baru terhadap Pemberontak Hutsi

Ini menjadi operasi pertama sejak serangan terhadap industri minyak kerajaan.

Jum'at, 20/09/2019 16:04 0

Arab Saudi

Terkena Stroke, Eks Presiden Tunisia Ben Ali Meninggal di Arab Saudi

Jatuhnya Ben Ali memicu pemberontakan serupa terhadap para pemimpin otoriter lainnya di seluruh wilayah Arab, memicu penggulingan Hosni Mubarak Mesir dan Moammar Gadhafi Libya pada tahun yang sama.

Jum'at, 20/09/2019 14:43 0

Afghanistan

Drone AS Rudal Kumpulan Petani Afghan yang Sedang Istirahat, 30 Tewas

"Para pekerja menyalakan api dan mereka duduk bersama ketika sebuah drone menargetkan mereka," kata Malik Rahat Gul, seorang pemimpin suku di distrik Tangi kepada Reuters melalui sambungan telepon.

Jum'at, 20/09/2019 08:41 0

Amerika

AS Keluarkan Visa untuk Presiden dan Menlu Iran Berkunjung ke New York

Visa itu mengizinkan Rouhani dan Zarif hadir dalam pertemuan tahunan para pemimpin dunia di PBB, pekan depan, di New York.

Jum'at, 20/09/2019 08:16 0

Amerika

Ketiga Belas Kalinya, Rusia Veto Proposal terkait Suriah di DK PBB

China juga menggunakan hak veto untuk mendukung sikap Rusia tersebut dalam pemungutan suara pada Kamis (19/09/2019) itu. Ini merupakan kali ketujuh China memveto resolusi terhadap konflik Suriah di DK PBB.

Jum'at, 20/09/2019 07:24 0

Close