Pakar Pidana Kritik Perbedaan Sikap Jokowi Soal RKUHP dan RUU KPK

KIBLAT.NET, Jakarta – Pakar Hukum Pidana Universitas Al-Azhar, Suparji Ahmad mempertanyakan sikap Presiden Jokowi yang meminta agar pengesahan RKUHP ditunda. Sebab, Presiden tidak meminta agar RUU KPK ditunda karena menuai kontroversi.

“Ada apa dengan Presiden ini, kalau alasananya menyaring aspirasi masyarakat kenapa (RUU) KPK kemarin tidak menunda juga. Ada perbedaan sikap, kalau alasannya mendengar masukan dari publik,” katanya saat dihubungi Kiblat.net pada Sabtu (21/09/2019).

Menurutnya, dari sisi materi RKUHP ada yang baik. Misalnya pasal yang mengatur kumpul kebo. Ia menyebutkan bahwa selama ini kumpul kebo tidak dilarang dan tidak termasuk perzinahan.

“Menurut KUHP seseorang yang sudah nikah lalu melakukan hubungan dengan orang lain baru perzinahan. Kalau belum menikah dan saling suka dianggap biasa,” paparnya.

“Itu kan bertentangan dengan agama, moral, nilai yang ada. Kalau di kampung kan kumpul kebo malah diarak, itu kan malah tidak baik,” sambungnya.

Suparji menyebutkan bahwa seandainya DPR menyetujui supaya menunda salah satu yang dihapus pasal penghinaan presiden. Sebab, ia tak menampik pasal ini memang terkesan pasal karet.

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta DPR RI menunda mengesahkan RKUHP yang sudah direncanakan pada Selasa 24 September mendatang, karena derasnya penolakan dari masyarakat.

“Saya perintahkan Menkumham untuk sampaikan sikap ini pada DPR yaitu agar pengesahan RUU KUHP ditunda,” kata Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat 20 September kemarin.

BACA JUGA  Habib Hanif: HRS Sudah Bayar Denda Administratif

Reporter: Taufiq Ishaq
Editor: Izhar Zulfikar

Ingin Langganan Artikel?
Daftarkan emailmu di sini untuk mendapatkan update artikel terbaru.
Anda dapat berhenti langganan kapan saja.
Anda mungkin juga berminat