... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

News

Komnas HAM: Pasal Penghinaan Presiden Tak Layak Diatur di RKUHP

Foto: Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam (jundi/kiblat)

KIBLAT.NET, Jakarta – Komnas HAM menilai pasal penghinaan terhadap Presiden sebaiknya dihilangkan dari Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Menurut Komisioner Komnas HAM bidang pengkajian dan penelitian, Choirul Anam, pasal penghinaan terhadap presiden atau pejabat akan menjadi anti kritik.

“Pasal penghinaan presiden ini memang tidak layak diatur, karena pada prinsipnya perlindungan itu adalah perlindungan diri manusia, bukan pada jabatan. Mengapa ini penting, kalau itu perlindungannya pada jabatan yang ada adalah anti kritik,” ujar Anam usai konferensi pers di di kantor Komnas HAM, Jakarta, Kamis (19/9/2019).

“Padahal ada satu prinsip dalam HAM yang juga diatur dalam berbagai Undang-undang kita, ada prinsip namanya partisipasi,” lanjutnya.

Salah satu bentuk partisipasi masyarakat terhadap pemerintahan adalah dengan kritik. Sehingga ketika pemerintah atau presiden tidak boleh dikritik, maka tidak ada partisipasi di sana.

Selain akan menjadi anti kritik, Pasal Penghinaan presiden sendiri dinilai Anam bertentangan dengan paradigma HAM, bahwa semua manusia sama di mata HAM.

“Kalau disematkan bahwa kritik terhadap jabatan adalah penghinaan, itu paradigma yang menurut saya tidak sesai dengan HAM. Semua orang tidak bisa dihina, itu prinsipnya,” ujarnya.

“Mau dia tukang sapu, presiden, pejabat negara, mau siapapun pada prinsipnya ketika dia adalah mausia tidak boleh dihina. Tapi kalau dia jabatan, jabatan apapun, ya nggak boleh anti kritik,” tegasnya.

BACA JUGA  Pakar: Crosshijaber Bisa Berubah Orientasi Seksualnya

Pemerintah dan DPR tetap berkukuh memasukkan pasal penghinaan presiden / wakil presiden dalam RKUHP yang telah disepakati. Pasal-pasal terkait penghinaan presiden/wakil presiden ini tertuang dalam Pasal 218-220 RKUHP, berikut bunyinya:

Pasal 218

(1) Setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.

(2) Tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri.

Pasal 219

Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap Presiden atau Wakil Presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 6 (bulan) atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Pasal 220

(1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 dan Pasal 219 hanya dapat dituntut berdasarkan aduan.

(2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis oleh Presiden dan Wakil Presiden

Reporter: Muhammad Jundii
Editor: Izhar Zulfikar

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Suriah

Laporan: Sistem Rudal S-400 Rusia Gagal Deteksi Jet Tempur Rusia

Sistem rudal pertahanan udara S-300 dan S-400 Rusia, yang dianggap sebagai salah satu senjata pertahanan udara paling canggih di dunia, gagal mendeteksi pesawat tempur Israel yang terbang di atas Damaskus.

Kamis, 19/09/2019 18:25 0

Asia

Waspadai Krisis Pangan, WFP Dorong Bantuan untuk Pengungsi Rohingya

Stok diperkirakan akan habis dalam dua bulan.

Kamis, 19/09/2019 17:14 0

Mesir

Tuntut Al-Sisi Mundur, Warga Mesir Angkat Tagar “Cukup Pak Presiden”

Ratusan ribu orang Mesir mendesak Abdel Fattah El-Sisi mundur dari jabatannya. Mereka mengangkat hastag "Cukup Pak Presiden"

Kamis, 19/09/2019 16:07 0

Khutbah Jum'at

Khutbah Jumat: Dakwah Tauhid, Upaya Menundukkan Manusia kepada Aturan Allah

laailaha illallah adalah konten dakwah para Nabi. Karena mendakwahkan inilah para Nabi mendapat penolakan, pengusiran bahkan pembunuhan dari kaumnya. Dan tidaklah para Nabi diutus oleh Allah SWT melainkan membawa misi menjaga dan mendakwahkan tauhid.

Kamis, 19/09/2019 15:13 0

Afghanistan

Taliban: Kami Hanya Punya Dua Cara Lawan Penjajah; Jihad dan Dialog

“Jika Trump ingin menghentikan negosiasi, maka kami akan menempuh cara pertama. Dan mereka akan segera menyesal,” lanjut Mujahid mengancam.

Kamis, 19/09/2019 10:48 0

Amerika

DK PBB Akan Voting Dua Proposal terkait Idlib

Proposal pertama diajukan oleh Kuwait, Jerman dan Belgia. Proposal kedua diajukan oleh Rusia dan didukung China

Kamis, 19/09/2019 09:03 0

Afghanistan

Taliban: Pintu Negosiasi dengan AS Masih Terbuka

Hal itu dikatakan setelah Taliban meluncurkan dua serangan mematikan

Kamis, 19/09/2019 07:31 0

Philipina

Waktunya Tiba, Pejuang Bangsamoro Serahkan Senjata ke Pemerintah Filipina

"Biarkan saya tegaskan bahwa kita tidak menyerah," kata Murad, seraya menambahkan bahwa proses penonaktifan hanya menunjukkan "komitmen tulus dan penuh kami untuk memenuhi bagian dari perjanjian damai."

Rabu, 18/09/2019 17:20 1

Amerika

Sejak 2014, Tercatat 10 Ribu Lebih Kasus Anti-Muslim di AS

Dewan Hubungan Amerika-Islam (CAIR) telah mencatat 10.015 kasus anti-Muslim sejak 2014. Demikian tertuang dalam laporan yang dirilis pada Senin (16/09/2019)

Rabu, 18/09/2019 16:45 0

Editorial

Editorial: Asap Semakin Pekat, Kebijakan Malah Jalan di Tempat

Kebakaran hutan pada musim panas 2019 ini telah memicu bencana asap yang sungguh membahayakan bagi warga.

Rabu, 18/09/2019 14:58 0

Close