... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

News

Ada Kebakaran Hutan, WALHI Heran Presiden Jokowi Tetap Genjot Investasi

Foto: Jokowi meninjau lokasi kebakaran hutan pada tahun 2015 lalu. (Antara)

KIBLAT.NET, Jakarta – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menilai, penderitaan masyarakat akibat asap menunjukkan bahwa negara telah gagal melindungi dan memenuhi hak dasar rakyatnya. WALHI juga mengaku heran karena presiden Joko Widodo  masih sempat menegaskan dorongan perbaikan ekosistem investasi di tengah peristiwa kebakaran hutan.

“Jokowi seolah tutup mata bahwa praktik buruk, illegal dan perizinan yang tidak semestinya yang berkedok investasilah yang menjadi penyebab utama kebakaran hutan dan lahan. Bahkan langgeng dari penghujung 1990-an sampai dengan sekarang,”kata manajer kajian kebijakan WALHI, Boy Even Sembiring di kantor WALHI, Jakarta pada Rabu (18/09/2019).

Boy menambahkan, penegakan hukum pasca kebakaran hutan dan lahan pada 2015 malah dioperasionalkan secara setengah hati dan berstandar ganda. Ia memaparkan, berdasarkan informasi yang disebarkan KLHK melalui media, diketahui bahwa luas kebakaran hutan dan lahan hingga 15 September 2019 adalah 328.724 hektar, yang terdiri 239.161 hektar di tanah mineral, dan 89.563 hektar di lahan gambut.

Selain itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) juga tercatat telah melakukan penyegelan 48 areal konsesi perusahaan dan 1 penyegelan lahan terbakar milik perorangan, dengan total luas 8.931 hektar. Sedangkan, proses penegakan hukum yang ditangani POLRI sebanyak 185 tersangka perorangan dan untuk 4 tersangka korporasi.

Merujuk data ini, Walhi menilai bahwa penegakan hukum yang ada masih menyasar perorangan dan belum serius menyasar korporasi. WALHI juga mengaku belum mengetahui apa maksud dan manfaat penyegelan yang dilakukan KLHK.

BACA JUGA  Ribuan Polisi “Kepung” Ratusan Mahasiswa Peserta Aksi Tuntut Perppu KPK

“Belum lagi penegakan hukum di ruang administrasi malah tidak dioperasikan secara maksimal, dimana tidak ada review perizinan secara menyeluruh terhadap perizinan yang berulang kebakaran dan berada di ekositem gambut atau lokasi yang sebenarnya tidak dibenarkan hukum. Bahkan upaya review malah diikuti kebijakan yang memberikan lahan pengganti kepada korporasi,”ujar Boy.

Berdasarkan potret penegakan hukum dan kecenderungan Jokowi yang terus menekankan genjotan investasi, WALHI memandang penanganan kebaran hutan dan lahan pada tahun ini tidak akan maksimal seperti tahun-tahun sebelumnya.

“Melindungi investasi sama saja artinya membuka ruang kompromi penegakan hukum. Apakah yang dimaksud Jokowi seperti itu? Sehingga Kapolri, Menteri LHK, Menteri ATR/BPN, K/L lainnya dan Pemerintah Daerah seolah permisif terhadap praktik buruk pengelolaan lingkungan hidup yang berakibat fatal seperti saat ini,”pungkasnya.

Reporter: Qoid
Editor: Izhar Zulfikar

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Afghanistan

Taliban: Kami Hanya Punya Dua Cara Lawan Penjajah; Jihad dan Dialog

“Jika Trump ingin menghentikan negosiasi, maka kami akan menempuh cara pertama. Dan mereka akan segera menyesal,” lanjut Mujahid mengancam.

Kamis, 19/09/2019 10:48 0

Amerika

DK PBB Akan Voting Dua Proposal terkait Idlib

Proposal pertama diajukan oleh Kuwait, Jerman dan Belgia. Proposal kedua diajukan oleh Rusia dan didukung China

Kamis, 19/09/2019 09:03 0

Afghanistan

Taliban: Pintu Negosiasi dengan AS Masih Terbuka

Hal itu dikatakan setelah Taliban meluncurkan dua serangan mematikan

Kamis, 19/09/2019 07:31 0

Philipina

Waktunya Tiba, Pejuang Bangsamoro Serahkan Senjata ke Pemerintah Filipina

"Biarkan saya tegaskan bahwa kita tidak menyerah," kata Murad, seraya menambahkan bahwa proses penonaktifan hanya menunjukkan "komitmen tulus dan penuh kami untuk memenuhi bagian dari perjanjian damai."

Rabu, 18/09/2019 17:20 1

Amerika

Sejak 2014, Tercatat 10 Ribu Lebih Kasus Anti-Muslim di AS

Dewan Hubungan Amerika-Islam (CAIR) telah mencatat 10.015 kasus anti-Muslim sejak 2014. Demikian tertuang dalam laporan yang dirilis pada Senin (16/09/2019)

Rabu, 18/09/2019 16:45 0

Editorial

Editorial: Asap Semakin Pekat, Kebijakan Malah Jalan di Tempat

Kebakaran hutan pada musim panas 2019 ini telah memicu bencana asap yang sungguh membahayakan bagi warga.

Rabu, 18/09/2019 14:58 0

China

China: AS Gunakan Apple untuk Mata-mata

Perusahaan itu membantu Washington memata-matai pengguna biasa dan para pemimpin negara "selama 10 tahun”.

Rabu, 18/09/2019 10:38 0

Eropa

Laporan PBB: 600 Ribu Muslim di Arakan Masih Terancam Genosida Massal

"Kebijakan penganiayaan terhadap muslim di Myanmar berlanjut," kata pejabat PBB itu dalam laporannya kepada Dewan Hak Asasi Manusia yang beranggotakan 47 orang.

Rabu, 18/09/2019 09:04 0

Turki

Saudi Jual Gedung Konsulat Tempat Pembunuhan Jamal Khashoggi

Menurut media tersebut, gedung itu dijual dengan harga sepertiga dari nilai sebenarnya bangunan itu.

Rabu, 18/09/2019 08:29 0

Rusia

Usai Serangan di Fasilitas Minyak, Putin Tawarkan Senjata ke Saudi

"Mereka perlu membuat keputusan cerdas, seperti yang dilakukan Iran dengan membeli S300 kami, seperti yang dilakukan Erdogan dengan memutuskan untuk membeli sistem pertahanan udara S400 paling canggih," tambahnya.

Selasa, 17/09/2019 19:10 0

Close