Komisi VIII: Sudah Ada RUU KUHP, Tak Perlu Lagi RUU P-KS

KIBLAT.NET, Jakarta – Ketua Komisi VIII DPR RI, Ali Taher Parasong menegaskan bahwa Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) tidak diperlukan. Sebab, semua bentuk kekerasan sudah diatur dalam RUU KUHP yang saat ini sedang digodok.

“Jika UU ini (P-KS) diperlakukan sudah pasti bertentangan dengan hukum, karena posisi UU P-KS lex specialis (khusus). Maka tidak boleh bertentangan dengan lex generalis (umum). Segala bentuk kekerasan seksual sudah ada di KUHP yang sekarang sedang digodok,” katanya di Gedung Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Jakarta Pusat pada Rabu (18/09/2019).

“Apa yang menjadi muatan materi ini, sudah ada di yang lain. Misalnya UU perkawinan, human trafficking, kekerasan,” sambungnya.

Ia menegaskan bahwa RUU P-KS tidak perlu segera disahkan. Menurutnya, ada tiga unsur yang harus kuat jika sebuah undang-undang dibentuk.

“Yaitu sosiologis, filosofis dan yuridis,” ucapnya.

Ali menekankan bahwa RUU P-KS sangat sulit diundangkan jika dilihat dari segi waktu. Meski demikian, ia berharap semua fraksi menolak RUU P-KS.

“Sikap fraksi sedang kita himpun, yang dengan tegas menolak dua partai yaitu PKS dan PAN. Saya dengar terakhir PPP. Kita berharap pembahasan ini tidak dilanjutkan di sidang berikutnya,” tuturnya.

Reporter: Taufiq Ishaq
Editor: M. Rudy

Ingin Langganan Artikel?
Daftarkan emailmu di sini untuk mendapatkan update artikel terbaru.
Anda dapat berhenti langganan kapan saja.
Anda mungkin juga berminat