... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

News

Kebakaran Bisa Saja Dicegah Bila Pemerintah Tak Ajukan PK Dalam Gugatan CLS

Foto: Jokowi meninjau lokasi kebakaran hutan pada tahun 2015 lalu. (Antara)

KIBLAT.NET, Jakarta – Mahkamah Agung memenangkan warga dalam gugatan Citizen Law Suit (CLS) atas kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan Tengah pada 2015 lalu. Kemenangan di tingkat kasasi ini diketok pada 21 Juli lalu.

Pemerintah Indonesia dalam hal ini Presiden RI, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri ATR/BPN, Menteri Kesehatan, Menteri Pertanian, dan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Selain itu, putusan perkara ini juga menghukum Pemerintah Indonesia sebagai tergugat untuk memenuhi 10 tuntutan penggugat. Diantaranya adalah untuk menerbitkan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang penting bagi pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

Bukannya mentaati putusan Mahkamah Agung, Pemerintah justru melakukan upaya hukum luar biasa dengan mengajukan PK (Peninjauan Kembali).

Sementara itu dalam beberapa minggu terakhir, bencana kebakaran hutan semakin parah melanda Indonesia. Sepanjang 2019 hingga 7 September setidaknya tercatat 19.000 lebih titik api. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 15 September 2019, ada 2.862 titik api dengan total luas lahan yang terbakar 328.724 hektar.

Koalisi Masyarakat Sipil menilai bencana kebakaran hutan tidak akan terjadi jika saja pemerintah melaksanakan putusan MA dan bukan mengajukan PK. Dengan ini, Koalisi Masyarakat Sipil menyebut, pemerintah telah ikut serta dalam melakukan kejahatan lingkungan.

BACA JUGA  Presiden Jokowi Dilantik, PKS Ingatkan Janji Kampanye Periode Pertama

Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil, Yati Andriyani mengatakan bahwa dengan mengajukan PK artinya pemerintah menolak untuk menindaklanjuti putusan MA. Dengan kata lain, pemerintah sama saja membiarkan peristiwa-peristiwa seperti itu terus terjadi dan korban akan terus berjatuhan.

“Maka dalam konteks ini, maka pemerintah bisa kita sebut turut serta dalam kejahatan lingkungan yang terjadi dalam peristiwa kabut asap ini,” kata Yati saat ditemui di kawasan Tegal Parang, Jakarta pada Senin siang (16/09/2019).

Ia menambahkan, kebakaran hutan dan kabut asap telah merenggut hak asasi bagi banyak orang. Menurut Yati, pemerintah telah gagal memberikan jaminan hak asasi manusia khususnya dalam kasus ini adalah hak atas kesehatan, hak atas udara yang bersih, hak atas akses pendidikan dan hak lainnya.

“Itu semua terlanggar akibat peristiwa ini. Dan pelanggaran ini terjadi karena pemerintah tidak menjalankan putusan hukum dan malah mengajukan PK,” imbuhnya.

Reporter: Qoidul Mujahidin
Editor: Rusydan Abdul Hadi

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Afghanistan

Lagi, NATO Umumkan Tentara AS Tewas di Afghanistan

“Seorang prajurit tewas saat menjalankan tugasnya hari ini di Afghanistan," kata pernyataan misi NATO seperti dilansir AFP pada Senin.

Selasa, 17/09/2019 09:20 0

Turki

KTT Turki, Rusia dan Iran Sepakat Jaga Kedaulatan Suriah

KTT itu menghasilkan pernyataan bersama bahwa ketiga negara sepakat menjaga kedaulatan Suriah dan persatuan wilayahnya serta berpegang pada prinsip-prinsip PBB.

Selasa, 17/09/2019 08:44 0

Amerika

Pasca Serangan di Ladang Minyak Aramco, AS Tawari Saudi Bantuan Keamanan

Serangan terhadap ladang minyak di Hijra Khurais dan fasilitas pemrosesan minyak mentah di Abqaiq terjadi pada Sabtu (14/09/2019).

Senin, 16/09/2019 13:29 0

Arab Saudi

OKI: Tak Ada Perdamaian Kecuali Penjajahan Israel Berakhir

Para menteri luar negeri negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) menyatakan, Ahad (15/09/2019), menolak deklarasi kedaulatan Israel atas Tepi Barat yang diduduki.

Senin, 16/09/2019 09:18 0

Turki

Konferensi Internasional IM 2019 Ditutup, Ini Rokemendasi yang Dilahirkan

Konferensi itu menegaskan bahwa IM adalah bagian dari jamaah muslimin, bukan jamaah (khilafah) muslimin.

Senin, 16/09/2019 07:39 0

Afghanistan

Taliban Kembali Izinkan ICRC Beroperasi di Wilayahnya

Taliban memutus kerjasama dengan ICRC dan WHO pada 11 April 2019. Kedua lembaga itu dituduh tidak memperbaiki kinerjanya yang buruk, di samping munculnya aktivitas mencurigakan dari para petugas dua lembaga internasional itu.

Senin, 16/09/2019 06:14 0

Artikel

BJ Habibie dan Kontribusi ICMI di Masa Orde Baru

“Kalau saya ditanya, Habibie siapa, insinyur, muslim, ataukah Indonesia, saya jawab bahwa Habibie adalah Muslim."

Ahad, 15/09/2019 14:08 0

Turki

Erdogan Jadwalkan Ketemu Trump Bahas Pembelian Rudal Patriot

Pembicaraan ini dalam rangka mengatasi ketegangan setelah Ankara melakukan pembelian sistem pertahanan udara Rusia.

Sabtu, 14/09/2019 14:46 0

Arab Saudi

Fasilitas Minyak Terbesar di Saudi Diserang Drone

Serangan drone menargetkan fasilitas minyak Saudi Aramco dan ladang minyak utama di Arab Saudi timur pada Sabtu (14/09/2019).

Sabtu, 14/09/2019 14:20 0

India

Jadi Muallaf, Wanita India Mengaku Akan Dibunuh Orang Tuanya

Seorang wanita berusia 24 tahun mengaku bahwa orangtuanya mengancam akan membunuhnya karena ia pindah ke agama Islam.

Sabtu, 14/09/2019 13:25 0

Close