Kebakaran Bisa Saja Dicegah Bila Pemerintah Tak Ajukan PK Dalam Gugatan CLS

KIBLAT.NET, Jakarta – Mahkamah Agung memenangkan warga dalam gugatan Citizen Law Suit (CLS) atas kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan Tengah pada 2015 lalu. Kemenangan di tingkat kasasi ini diketok pada 21 Juli lalu.

Pemerintah Indonesia dalam hal ini Presiden RI, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri ATR/BPN, Menteri Kesehatan, Menteri Pertanian, dan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Selain itu, putusan perkara ini juga menghukum Pemerintah Indonesia sebagai tergugat untuk memenuhi 10 tuntutan penggugat. Diantaranya adalah untuk menerbitkan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang penting bagi pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

Bukannya mentaati putusan Mahkamah Agung, Pemerintah justru melakukan upaya hukum luar biasa dengan mengajukan PK (Peninjauan Kembali).

Sementara itu dalam beberapa minggu terakhir, bencana kebakaran hutan semakin parah melanda Indonesia. Sepanjang 2019 hingga 7 September setidaknya tercatat 19.000 lebih titik api. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 15 September 2019, ada 2.862 titik api dengan total luas lahan yang terbakar 328.724 hektar.

Koalisi Masyarakat Sipil menilai bencana kebakaran hutan tidak akan terjadi jika saja pemerintah melaksanakan putusan MA dan bukan mengajukan PK. Dengan ini, Koalisi Masyarakat Sipil menyebut, pemerintah telah ikut serta dalam melakukan kejahatan lingkungan.

BACA JUGA  Habib Hanif: HRS Sudah Bayar Denda Administratif

Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil, Yati Andriyani mengatakan bahwa dengan mengajukan PK artinya pemerintah menolak untuk menindaklanjuti putusan MA. Dengan kata lain, pemerintah sama saja membiarkan peristiwa-peristiwa seperti itu terus terjadi dan korban akan terus berjatuhan.

“Maka dalam konteks ini, maka pemerintah bisa kita sebut turut serta dalam kejahatan lingkungan yang terjadi dalam peristiwa kabut asap ini,” kata Yati saat ditemui di kawasan Tegal Parang, Jakarta pada Senin siang (16/09/2019).

Ia menambahkan, kebakaran hutan dan kabut asap telah merenggut hak asasi bagi banyak orang. Menurut Yati, pemerintah telah gagal memberikan jaminan hak asasi manusia khususnya dalam kasus ini adalah hak atas kesehatan, hak atas udara yang bersih, hak atas akses pendidikan dan hak lainnya.

“Itu semua terlanggar akibat peristiwa ini. Dan pelanggaran ini terjadi karena pemerintah tidak menjalankan putusan hukum dan malah mengajukan PK,” imbuhnya.

Reporter: Qoidul Mujahidin
Editor: Rusydan Abdul Hadi

Ingin Langganan Artikel?
Daftarkan emailmu di sini untuk mendapatkan update artikel terbaru.
Anda dapat berhenti langganan kapan saja.
Anda mungkin juga berminat