... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

News

Indonesia: Janji Kampanye Netanyahu Langgar Hukum Internasional

Foto: Utusan Khusus Menteri Luar Negeri pada Sidang Luar Biasa Tingkat Menteri OKI di Jeddah.

KIBLAT.NET, Jeddah – Perwakilan Indonesia dalam rapat luar biasa Organisasi Kerjasama Islam (OKI) menyatakan bahwa janji kampanye Netanyahu untuk menganeksasi lembah Jordan di Tepi Barat, Palestina jika ia terpilih kembali merupakan tindakan yang melanggar hukum Internasional.

“Indonesia memandang janji kampanye di Israel terkait aneksasi wilayah Tepi Barat Palestina sebagai tindakan yang tidak mengindahkan hukum internasional, dan bentuk nyata pelanggaran terhadap resolusi-resolusi PBB,” tegas Dirjen Kerja Sama Multilateral, Febrian A. Ruddyard, selaku Utusan Khusus Menteri Luar Negeri pada Sidang Luar Biasa Tingkat Menteri OKI di Jeddah, Ahad (15/09/2019).

OKI menggelar sidang luar biasa tingkat menteri, dua hari sebelum berlangsungya pemilu di Israel untuk merespon pernyataan PM Netanyahu terkait rencana aneksasi Tepi Barat Palestina.

Dirjen KS Multilateral yang menjadi Utusan Khusus Menteri Luar Negeri RI pada KTM OKI menegaskan bahwa Resolusi DK PBB Nomor 2334 tahun 2016 secara jelas menyatakan bahwa perubahan terhadap garis batas tahun 1967 tidak diakui oleh DK PBB.

Indonesia berharap OKI dapat menyerukan kepada masyarakat internasional untuk dapat memberikan dukungan kepada Palestina dan tidak mengakui tindakan ilegal Israel, serta meminta tindakan Israel tersebut dapat dibahas dalam DK PBB.

Febri juga menyampaikan rencana aneksasi Israel sangat terkait dengan isu hukum dan kemanusiaan. Proyek pembangunan pemukiman di wilayah Palestina merupakan salah satu kendala terhadap progres negosiasi, serta menyebabkan pelanggaran terhadap hak asasi masyarakat Palestina.

BACA JUGA  Indonesia Terpilih Kembali Menjadi Anggota Dewan HAM PBB

Indonesia meminta OKI dapat mencegah upaya Israel mengubah komposisi demokrasi di wilayah Palestina dan menjaga komitmen terkait solusi dua negara dengan dasar garis batas tahun 1967, prinsip self-determination bagi masyarakat Palestina, serta Jerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina.

Pertemuan yang berlangsung selama satu hari tersebut dan dihadiri delapan menteri dari Negara OKI menghasilkan komunike bersama yang berisikan kecaman kepada Israel dan dukungan kepada rakyat Palestina.

Reporter: Qoidul Mujahidin
Editor: Rusydan Abdul Hadi

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Indonesia

Nasyiatul Aisyiah Ungkapkan Keprihatinan Atas Kondisi KPK

Aisyiah mengingatkan agar pemerintah dan DPR-RI untuk menguatkan KPK dalam revisi undang-undang yang akan datang, bukan malah melemahkannya.

Selasa, 17/09/2019 17:02 0

Indonesia

Terkait Kebakaran Hutan, Pemerintah Dinilai Bermain-main Statistik

WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) mengkritisi pernyataan pemerintah yang menyebut kebakaran hutan yang kini terjadi tidak lebih besar dari yang terjadi pada tahun 2015.

Selasa, 17/09/2019 16:52 0

Indonesia

KH Luthfi Bashori: Saya Garda Depan Boikot Film The Santri

Tokoh Nahdlatul Ulama Jawa Timur, KH. Luthfi Basori menegaskan bahwa dirinya siap di barisan depan dalam menolak adanya film The Santri.

Selasa, 17/09/2019 16:05 1

Indonesia

Aliansi BEM-SI Kritisi Sikap Pemerintah Terkait Kebakaran Hutan Riau

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dianggap mencari muka agar menjabat lagi di periode mendatang.

Selasa, 17/09/2019 15:46 0

Indonesia

KH Luthfi Bashori Tegaskan Film The Santri Coreng Nama Pesantren

KH Luthfi Bashori Tegaskan Film The Santri Coreng Pesantren

Selasa, 17/09/2019 15:43 0

Indonesia

Ada Seruan Boikot Film The Santri, Yusuf Mansur: Pasti Jadi Kebaikan

Film The Santri yang dibintangi Wirda Mansur mendapat kecaman dari masyarakat. B

Selasa, 17/09/2019 15:25 0

Indonesia

Kebakaran Bisa Saja Dicegah Bila Pemerintah Tak Ajukan PK Dalam Gugatan CLS

Mahkamah Agung memenangkan warga dalam gugatan Citizen Law Suit (CLS) atas kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan Tengah pada 2015 lalu.

Selasa, 17/09/2019 15:03 0

Indonesia

Mengapa Materi Perang dalam Kurikulum Sejarah Itu Penting?

Penghapusan materi perang dikhawatirkan malah mengaburkan peristiwa sejarah.

Selasa, 17/09/2019 14:19 0

Indonesia

Akibat Kebakaran Hutan, Ribuan Warga Kalteng Terjangkit ISPA

Akibat Kebakaran Hutan, Ribuan Warga Kalteng Terjangkit ISPA

Selasa, 17/09/2019 13:58 0

Indonesia

Korporasi dan Pemerintah Dinilai Punya Andil Dalam Kebakaran Hutan

Koalisi Masyarakat Sipil memaparkan adanya kemungkinan untuk membawa peristiwa kebakaran hutan di Indonesia ke ranah Internasional.

Selasa, 17/09/2019 13:47 0

Close