... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

News

Uni Afrika Cabut Penangguhan Keanggotaan Sudan

Foto: Anggota Dewan Kedaulatan yang saat ini mengendalikan pemerintahan Sudan

KIBLAT.NET, Khartoum – Uni Afrika akhirnya mencabut penangguhan keanggotaan Sudan. Langkah ini mengakhiri pembekuan keanggotaan Sudan yang sudah berlangsung selama tiga bulan, menunggu pembentukan pemerintahan sipil baru pasca ricuh sepeninggal presiden Omar Al-Bashir.

Pencabutan penangguhan itu dilaksanakan pada Jumat (06/09/2019), setelah Perdana Menteri baru Sudan, Abdullah Hamdok mengumumkan susunan kabinet baru. Pembentukan kabinet baru tersebut sebagai bagian dari perjanjian pembagian kekuasaan antara militer Sudan, partai-partai sipil dan kelompok-kelompok demonstran.

Langkah Uni Afrika itu diumumkan melalui sebuah pernyataan di twitter oleh Dewan Perdamaian dan Keamanan Uni Afrika. Dalam tweet itu disebutkan bahwa dewan pan-Afrika telah mencabut penangguhan keanggotaan Sudan.

“Mencabut penangguhan partisipasi #Sudan dalam kegiatan #Uni Afrika, sekarang #Sudan telah mendirikan Pemerintahan sipil,” tulis akun tersebut.

Disisi lain, Kementerian luar negeri Sudan pun memuji keputusan itu. Hal ini disampaikan dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat.

“(Kami) menggunakan kesempatan luar biasa ini untuk menegaskan kembali komitmen kami pada tujuan Uni Afrika,”ujar Kementerian Luar Negeri Sudan seperti dikutip dari Aljazeera.

Diketahui, keanggotaan Sudan dalam Uni Afrika telah ditangguhkan pada bulan Juni lalu. Penanguhan itu menyusul tindakan represif aparat saat membubarkan demonstran yang menggelar protes di Ibukota Sudan, Khartoum. Dalam insiden tersebut, puluhan orang dilaporkan tewas dalam pertikaian antara dewan militer yang berkuasa san oposisi sipil.

BACA JUGA  Balas Kekalahan, Militer Mali Gelar Kampanye Targetkan Jihadis

Sumber: Al-Jazeera
Redaktur: Qoid

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Manhaj

Akhir Nasib Penguasa Tiran

Menjadi penguasa merupakan amanah yang besar. Ketika seorang penguasa berbuat zalim kepada rakyatnya dan berbuat semena mena, maka Allah memberi ancaman kepada pemimpin tersebut.

Sabtu, 07/09/2019 20:00 0

Indonesia

Terungkap! Papua Barat Ikuti Turnamen Sepakbola Sebagai Negara

Mereka mempunyai dan mengenakan logo serta jersey kebanggan sendiri.

Sabtu, 07/09/2019 14:48 0

Indonesia

Komunitas Yaman Indonesia Mengecam Aksi Penyerangan UEA Terhadap Yaman

KIBLAT.NET, Jakarta – Komunitas Yaman di Indonesia merupakan komunitas yang mewadahi warga Negara Yaman yang...

Jum'at, 06/09/2019 19:38 0

Manhaj

Salib di dalam Al-Quran

Di dalam Al-Quran kata salib disebutkan dua kali. Dalam konteks apa penyebutannya?

Jum'at, 06/09/2019 19:14 0

Indonesia

Raker Dengan Kemenag, DPR Singgung Disertasi Seks Pranikah

KIBLAT.NET, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR-RI Musthafa Bakri menilai disertasi seks pranikah yang ditulis...

Jum'at, 06/09/2019 19:13 0

Indonesia

DPR Belum Setujui Usulan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

KIBLAT.NET, Jakarta  – Komisi IX DPR-RI menyatakan bahwa pihaknya belum menyutujui usulan pemerintah yang ingin...

Jum'at, 06/09/2019 19:02 0

Indonesia

Masalah Papua Bukan Hanya Urusan TNI-POLRI

Namun banyak kementrian serta lembaga negara yang harus turun tangan menangani Papua.

Jum'at, 06/09/2019 18:50 0

Indonesia

Mencari Akar Permasalahan Konflik Papua

Melihat kondisi Papua sama seperti memandangi rimbunnya hutan belantara yang menghiasi bumi paling Timur dari Indonesia itu.

Jum'at, 06/09/2019 18:06 0

Wawancara

[Wawancara] Disertasi Kontroversial Abdul Aziz Tidak Perlu Direvisi

Disertasi kontroversial Abdul Azis yang berjudul "Konsep Milk al-Yamin Muhammad Syahrur Sebagai Keabsahan Hubungan Seksual Non Marital" dinilai tak perlu direvisi.

Jum'at, 06/09/2019 15:43 0

Indonesia

Pakar: Masyarakat Harus Berani Sebut OPM Langgar HAM

Pakar Pertahanan dan Diplomasi Dr Connie Rahakundini Bakrie menilai tindakan Organisasi Papua Merdeka bisa dikategorikan melanggar HAM.

Jum'at, 06/09/2019 15:21 0

Close