... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

News

Mencari Akar Permasalahan Konflik Papua

Foto: Pembicara “Seminar Politik Papua” pada Kamis (05/09/2019) siang di Balai Sarwono, Jakarta Selatan. (Foto: Jundii/kiblat)

KIBLAT.NET, Jakarta – Melihat kondisi Papua sama seperti memandangi rimbunnya hutan belantara yang menghiasi bumi paling Timur dari Indonesia itu. Ada beragam jenis kepentingan dan tentu saja masalah, namun itulah yang menjadi pesona keindahan dari tanah Kasuari.

Berbagai problematika tentang Papua tersebut mengemuka dalam “Seminar Politik Papua” pada Kamis (05/09/2019) siang di Balai Sarwono, Jakarta Selatan.

Diskusi yang digelar oleh Pusat Kajian Otonomi Daerah (Puska Otoda) Program Studi Ilmu Politik FISIPol Universitas Kristen Indonesia itu diisi oleh berbagai pembicara yang kompeten dan memiliki kapabilitas mumpuni untuk membedah setiap segi Papua dalam kaitannya dengan Indonesia.

Dr. Antie Soleman selaku ketua Papua Centre di UKI menjelaskan problematika dasar pembangunan nasional di Papua. “Terdapat perkembangan generasi baru Papua dalam tiga dasawarsa terakhir,” kata Antie.

Oleh karena itu, lanjutnya, terjadi kebangkitan visi baru kaum muda Papua sebagai akibat dari diaspora Papua di luar Papua yang menempuh pendidikan di berbagai daerah dan luar negeri.

“Mereka kemudian mempersoalkan keadilan pembangunan, nasib masyarakat asli Papua dan sisi kesejahteraan di tanah Papua, yang pada dasarnya tanah yang subur dan indah,” kata Antie lagi.

Lebih lanjut, menurut Antie, etno nasionalisme tersebut, membawa implikasi pada berbagai tuntutan HAM, kekerasan masa lalu dan capaian pembangunan.

Dalam kesempatan yang sama, pengajar Fakultas Hukum UKI, Prof. John Pieris yang pernah menjadi ketua Komite VI Dewan Perwakilan Daerah (DPD) bidang kebijakan politik dan perimbangan keuangan pusat-daerah, menegaskan bahwa masih ada banyak masalah dalam penerapan otonomi daerah di Papua.

BACA JUGA  Perilaku One Night Stand di Kalangan Millenial Jadi Tantangan Para Pendakwah

“Otonomi dan desentralisasi kewenangan pusat yang belum maksimal, berakibat pada munculnya konflik di Papua,” kata Prof.  John Pieris.

Bila masalah tersebut belum dipahami dan ditemukan solusi, menurutnya akan terus terjadi konflik pusat-daerah, khususnya di tanah Papua.

“Berbagai tuntutan dari Papua ini, memang punya dampak tinggi terhadap instabilitas politik dan keamanan dalam negeri,” kata pakar pertahanan dan diplomasi, Dr. Connie Rahakundini Bakrie, siang itu.

Oleh karena itu, ia menyarankan agar pemerintah mencari dan menerapkan strategi pendekatan baru terhadap Papua. Harus ada pendekatan humanis dan menekankan pemahaman terhadap dimensi Papua, nasional, dan internasional.

“Perlu langkah strategis mengefektifkan peran Indonesia dan aktor-aktor negara, TNI dan Polri serta kementerian luar negeri untuk mendorong diplomasi total terhadap Papua dalam kerangka strategic parthership kawasan Indo-Pacific, Asia Afrika, dan Global, khususnya peran negara-negara besar atau great powers dan berkembang di dalamnya,” papar Connie.

Membahas Papua juga tidak bisa dilepaskan dari pembangunan dan capaian kinerja pemerintah di sana. Dalam konteks tersebut, Ketua Dewan Pembina Santri Milenial Centre (SiMaC), Syauqi Makruf Amin berpendapat bahwa perlu ada kesinambungan dan kejelasan rancangan pembangunan di Papua.

“Khususnya pada periode kedua di bawah Presiden Jokowi dan Maruf Amin nanti. Harus ada peran yang lebih luas untuk masyarakat madani dan dunia usaha di Papua,” kata Syauqi.

BACA JUGA  HILMI FPI Sediakan 4.000 Kotak Nasi Kebuli untuk Peserta Reuni 212

Peneliti kawasan Afrika dari Universitas Indonesia, Christophe Dorigné-Thomson, Ph.D pada kesempatan diskusi itu juga menjelaskan hubungan Indonesia dan Afrika dalam konteks jaringan dan kerja sama antara keduanya.

Sebagai akademikus asal Eropa, Christophe melihat adanya indikasi praktik kolonisasi dan dekolonisasi yang belakangan ini cenderung masih diwarnai cara “kolonisasi” baru terhadap Negara-negara berkembang, khususnya dalam kasus Papua dan wilayah lain di Asia.

Reporter: Muhammad Jundii
Editor: Rusydan

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

India

Langka, Nenek 73 Tahun Lahirkan Bayi Kembar

Mangayamma Yaramati mengatakan dia dan suaminya, yang berusia 82 tahun, selalu menginginkan anak tetapi tidak dapat hamil sampai sekarang.

Jum'at, 06/09/2019 16:05 0

Wawancara

[Wawancara] Disertasi Kontroversial Abdul Aziz Tidak Perlu Direvisi

Disertasi kontroversial Abdul Azis yang berjudul "Konsep Milk al-Yamin Muhammad Syahrur Sebagai Keabsahan Hubungan Seksual Non Marital" dinilai tak perlu direvisi.

Jum'at, 06/09/2019 15:43 0

Inggris

AS Minta Inggris Pulangkan Militan ISIS untuk Diadili

Menteri Pertahanan AS meminta pemerintah Inggris untuk memulangkan warganya yang bergabung dengan ISIS untuk diadili.

Jum'at, 06/09/2019 15:03 0

Timur Tengah

Aneh, Gadis Yordania Ini Kelaminnya Berubah dengan Sendirinya

Melalui pemeriksaan sonar, lanjut Zuraiqat, ditemukan bahwa anak tersebut tidak memiliki alat kelamin wanita atau bahkan ovarium (organ untuk menghasilkan sel telur)

Jum'at, 06/09/2019 10:40 0

Afghanistan

Bom Taliban Sasar Konvoi Militer di Depan Markas NATO

Setidaknya tiga mobil Land Cruiser hancur, 12 penjajah dan 8 tentara intelijen Kabul tewas, menurut pernyataan Taliban.

Jum'at, 06/09/2019 08:58 0

Arab Saudi

AS Gelar Negosiasi dengan Pemberontak Syiah Hutsi

Di sisi lain, situs resmi Presiden Yaman Abed Rabbo Mansour Hadi mengatakan bahwa ia bertemu dengan Asisten Menteri Luar Negeri AS untuk Urusan Timur Dekat David Schenker dan delegasinya.

Jum'at, 06/09/2019 07:44 0

Amerika

Para Raksasa Teknologi Dunia Dipanggil Badan Intelijen AS Jelang Pilpres 2020

Perusahaan besar teknologi AS termasuk Facebook, Alphabet's Google, Microsoft, dan Twitter bertemu dengan agen intelijen AS pada Rabu (04/09/2019) untuk membahas strategi keamanan menjelang pemilihan November 2020.

Kamis, 05/09/2019 17:01 0

Yaman

Kurang Dana, PBB Bakal Tutup 65 Persen Fasilitas Kesehatan di Yaman

UNFPA menambahkan, rencana ini akan berdampak pada lebih dari satu juta wanita hamil dan ibu menyusui yang membutuhkan perawatan segera karena kekurangan gizi akut dan memburuknya bantuan medis.

Kamis, 05/09/2019 16:30 0

Khutbah Jum'at

Khutbah Jumat: Dahsyatnya Dosa Zina di dalam Islam

Khutbah Jumat: Dahsyatnya Dosa Zina di dalam Islam

Kamis, 05/09/2019 15:52 0

Timur Tengah

UEA: Abu Dhabi dan Riyadh “Satu Parit” dalam Hadapi Setiap Ancaman

UEA dan Saudi merupakan sekutu paling kuat di Timur Tengah.

Kamis, 05/09/2019 11:06 0

Close