Mardani: Saya Tolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan, Kasihan Rakyat Kecil

KIBLAT.NET, Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera mengingatkan Presiden Jokowi untuk lebih mengedepankan kemaslahatan rakyat dalam mengelola Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) terutama bidang Kesehatan. Ia mendesak mengelola BPJS seharusnya berpegang teguh amanah konstitusi dan perundang-undangan.

“Saya mendesak Presiden Jokowi untuk segera memperbaiki sistem pengelolaan BPJS terutama sistem teknologi informasi dan manajemen operasional dengan baik sehingga memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali,” kata Mardani dalam siaran pers yang diterima Kiblat.net pada Jumat (06/09/2019).

Menurut Ketua DPP PKS ini sejak implementasi BPJS sejak tahun 2014 masih jauh dari sempurna sistem pengelolaannya. Ia meminta Presiden segera memperbaiki sistem penglolaan BPJS dengan baik dan benar sesuai UU dan menolak memberatkan masyarakat dengan memberikan sanki bagi peserta yang tidak bayar iuran.

Menurutnya yang harus segera dilakukan perbaikan adalah enam akar masalah yang dipaparkan dalam audit BPKP. Seperti Rumah sakit nakal, layanan lebih banyak dari peserta, perusahaan main-main, peserta aktif rendah, data tidak valid, manajemen klaim.

“Semua itu apabila Sistem IT nya benar dan efisien tidak akan carut marut seperti sekarang, apalagi masyarakat masih pakai kertas rujukan, mestinya cukup melalui aplikasi mobile,” ujarnya.

Ia menilai bahwa akar dari permasalahan semua itu adalah miss management oleh dewan pengawas dan direksi yang gagal membuat sistem jaminan kesehatan nasional yang lebih simpel, terpadu, terukur dan efektif serta efisien.

BACA JUGA  Komisi I DPR: Pemerintah Buat Sendiri Tafsir Ekstremisme

Oleh karena itu, ia menolak wacana pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan dua kali lipat dari sebelumnya. Selama ini, kata dia, pemerintah hanya mencari solusi mudah yang selalu membebani rakyat tanpa menyelesaikan akar-akar permasalahannya.

“Saya tegaskan menolak wacana kenaikan tarif BPJS Kesehatan. Kasihan rakyat kecil yang terus menerus terbebani ekonominya,” kata Mardani.

Sebelumnya, Menkeu, Sri Mulyani serta DSJN dan Direksi BPJS pada bulan Agustus 2019 lalu mengusulkan Kelas I dari Rp. 80rb menjadi Rp. 160rb. Kelas II dari Rp. 51rb menjadi Rp. 110rb. Kelas III dari Rp. 25.500 menjadi 42rb. Pemerintah beralasan kenaikan untuk menutup defisit BPJS tahun 2019 yg diperkirakan sebesar Rp. 28,5 Trilyun.

Reporter: Taufiq Ishaq
Editor: Izhar Zulfikar

Ingin Langganan Artikel?
Daftarkan emailmu di sini untuk mendapatkan update artikel terbaru.
Anda dapat berhenti langganan kapan saja.
Anda mungkin juga berminat