... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

News

Kelompok HAM Ungkap Cara Myanmar Hapus Kewarganegaraan Rohingya

Foto: Warga Rohingya mengungsi untuk menghindari genosida militer Myanmar [foto: AFP]

KIBLAT.NET, Bangkok – Kelompok hak asasi yang berbasis di Thailand, Fortify Rights, melaporkan bahwa Myanmar menolak kewarganegaraan etnis Rohingya. Salah satu cara yang digunakan adalah menggunakan National Verivication Card (NVC) atau Kartu Verivikasi Nasional.

Dalam sebuah laporan berjudul “Tool of Genocide (Alat Genosida)” yang dirilis baru-baru ini, Fortify Rights mengungkap bagaimana pemerintah Myanmar memaksa etnis muslim Rohingya mengisi formulir NVC untuk “mengidentifikasi mereka sebagai orang asing”.

Matthew Smith, kepala eksekutif Fortify Rights, mengatakan bahwa dengan proses NVC ini, pihak berwenang Myanmar telah memberlakukan pembatasan kebebasan bergerak pada Rohingya.

“NVC ini melepaskan Rohingya dari etnis mereka. Ketika Rohingya mengisi formulir, mereka diidentifikasi sebagai orang asing, sehingga mereka tidak mempunyai kewarganegaraan penuh dan terputus dari layanan pemerintah lainnya,” jelas Smith.

Laporan itu menyebut tindakan pemerintah Myanmar terhadap Rohingya sebagai “tindakan administratif diskriminatif” untuk mencegah etnis Rohingya mendapat hak atas kewarganegaraan.

Menurut Smith, laporan setebal 102 halaman itu menemukan bahwa alasan di balik proses [NVC] ini adalah upaya yang lebih luas untuk menghancurkan Rohingya sebagai manusia.

Pemerintah Myanmar sendiri diketahui telah lama mendorong Rohingya untuk menerima NVC. Pemerintah mengklaim bahwa itu tidak akan memutus akses Rohingya ke layanan publik.

Namun, Rohingya berkali-kali menolaknya dengan mengatakan bahwa langkah itu akan memperburuk penderitaan mereka. Hal itu karena NVC tampaknya mengidentifikasi mereka sebagai orang Bengali, menghapus etnis asli mereka sebagai Rohingya.

BACA JUGA  Myanmar Tolak Diselidiki atas Kejahatan terhadap Muslim Rohingya

Fortify Rights melakukan wawancara dengan lebih dari 600 anggota komunitas Rohingya. Hasil wawancara itu mendokumentasikan laporan korban, saksi penyiksaan terkait ancaman dan intimidasi.

Laporan itu juga menegaskan bahwa rencana pemulangan Rohingya dari bagian dunia mana pun harus ditunda.

“Proses NVC melanggar hukum internasional dan juga melanggar perjanjian hak asasi manusia yang menjadi dasar Myanmar,” kata laporan itu.

Sumber: Anadolu Agency
Redaktur: Qoid

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Indonesia

HRS Center Akan Investigasi Pencekalan Habib Rizieq

Menurutnya, investigasi itu penting dilakukan untuk menilai apa dan bagaimana permasalahan Habib Rizieq itu terjadi.

Rabu, 04/09/2019 16:20 0

Indonesia

Muslim Life Festival Akan Digelar Lagi Tahun Depan

Pagelaran Muslim Life Festival telah berakhir.

Rabu, 04/09/2019 15:59 0

Indonesia

Anggaran Basarnas Dipotong, Anggota Komisi V DPR: Pemerintah Tak Perdulikan Nyawa Masyarakat

Pemerintah kembali memotong anggaran Badan SAR Nasional (Basarnas).

Rabu, 04/09/2019 15:41 0

Indonesia

HRS Center: Syariat Islam Dapat Diterapkan dalam Sistem Hukum Nasional

Lembaga Kajian Strategis HRS Center sudah berumur satu tahun.

Rabu, 04/09/2019 14:40 0

Munaqosyah

Pemikiran Syahrur dan Problem Otoritas dalam Studi Islam

Kekacauan terjadi ketika seseorang yang tidak ahli memaksa diri untuk berbicara ilmu. Dalam konteks ilmu agama, jumlah alim-ulama semakin sedikit. Dalam jumlah yang sedikit itu muncul orang-orang yang jahil berbicara agama.

Rabu, 04/09/2019 14:08 0

Indonesia

Fahira Idris: Pemerintah Miskin Gagasan Tangani Defisit BPJS Kesehatan

Fahira Idris mengatakan bahwa opsi kenaikan iuran justru akan menjadi preseden tidak baik dalam perjalanan BPJS Kesehatan ke depan

Rabu, 04/09/2019 12:46 0

Indonesia

Naikkan Iuran BPJS Kesehatan, Fahira Idris Anggap Pemerintah Lempar Tanggung Jawab

Menurutnya, sikap tersebut menunjukkan pemerintah tidak sungguh-sungguh menyelematkan BPJS Kesehatan.

Rabu, 04/09/2019 12:33 0

Indonesia

GNPF Ulama: Kita Tunggu Ketegasan Pemerintah Sikapi Ricuh Papua

Ketua Umum GNPF Ulama, Yusuf Martak menuntut pemerintah berlaku tegas terhadap permasalahan di Papua.

Selasa, 03/09/2019 19:54 1

Indonesia

Lieus Sungkharisma: Tangkap Dalang Rusuh Papua Dong, Masukin Sel Tikus!

Lieus Sungkharisma meminta pemerintah menangkap dalang kerusuhan Papua.

Selasa, 03/09/2019 19:41 0

Indonesia

Lima Terdakwa Ricuh 21-22 Mei Sujud Syukur Atas Vonis Hakim, Ada Apa?

Dari 27 terdakwa yang ditangani Tim Advokasi Tragedi 21-22 Mei, lima terdakwa divonis tiga bulan lima belas hari kurungan

Selasa, 03/09/2019 18:13 0

Close