MOI Nilai Banyak Tokoh Gunakan Istilah Radikalisme dengan Serampangan

KIBLAT.NET, Jakarta – Majelis Ormas Islam (MOI) mengadakan konferensi pers menyikapi isu radikalisme yang digunakan secara serampangan beberapa pihak. Perwakilan MOI, Ustadz Zaitun Rasmin mengatakan bahwa akhir-akhir ini sering terjadi banyak penggunaan kata radikalisme yang tidak tepat, seperti untuk menyasar kelompok tertentu yang berbeda pandangan.

“Ada juga tokoh-tokoh yang memberikan pernyataan tentang radikalisme yang kemudian mengarahkannya kepada orang-orang tertentu yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan radikalisme,” kata Zaitun dalam konferensi pers di gedung Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII), Jakarta pada Kamis sore (29/08/2019).

Untuk itu MOI pun merumuskan ciri-ciri radikalisme. Menurut Ketua Presidium MOI Muhammad Siddik, setidaknya ada 4 ciri gerakan radikal. Yang pertama adalah menolak NKRI, Pancasila dan UUD 1945.

Yang kedua yaitu bersikap Rasialis, memaksakan kehendak dengan kekerasan, pembunuhan dan pemberontakan. Ketiga, melakukan upaya melemahkan ketahanan bangsa dalam bidang-bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan akhlak.

“Yang terakhir, aktif melakukan disintegrasi, seperti Organisasi Papua Merdeka yang selalu memprovokasi rakyat Papua untuk memisahkan diri,” kata Siddik.

Ia juga mengingatkan pentingnya mencegah dan menangkal infiltrasi pemikiran radikal di tubuh umat islam. Secara spesifik ia juga menyebut beberapa gerakan, diantaranya Khawarij dan Syiah.

“Khawarij (adalah) yang saat ini berwujud gerakan ISIS dan Jamaah Takfir wal Hijrah. Syiah yang saat ini banyak membuat korban umat islam di Timur Tengah,”ujarnya.

BACA JUGA  Din Dituduh Radikal, Abdul Mu'ti: Jelas Salah Alamat

Ia menambahkan, kelompok yang telah dinyatakan sesat oleh Majelis Ulama Indonesia juga perlu diwaspadai, seperti Ahmadiyah contohnya.

Ada juga kelompok lain yang disebut seperti Muktazilah. Siddik menyebut, Muktazilah adalah kelompok Liberalis Rasionalis yang menolak nilai-nilai Islam jika tidak sesuai dengan logika dan kemauan mereka.

“Contoh terakhir untuk hal ini adalah desakan mereka agar segera disahkannya RUU P-KS (Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual),” tutur Siddik.

Reporter: Qoid
Editor: Izhar Zulfikar

Ingin Langganan Artikel?
Daftarkan emailmu di sini untuk mendapatkan update artikel terbaru.
Anda dapat berhenti langganan kapan saja.
Anda mungkin juga berminat