... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

News

Indonesia Usung Isu Krisis Rohingya dalam Sidang AIPA

Foto: Pembakaran rumah Muslim Rohingya di Rakhine, Myanmar.

KIBLAT.NET, Bangkok – Delegasi DPR RI kembali memperjuangkan isu krisis kemanusiaan Rohingya untuk dijadikan resolusi dalam rapat Komite Eksekutif ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) ke-40 yang diselenggarakan di Bangkok, Thailand.

Ini merupakan ketiga kalinya Indonesia memperjuangkan isu Rohingya. Usulan tersebut pun mengundang perdebatan panjang dalam sidang Komite Eksekutif AIPA. Myanmar kembali menolak dengan tegas isu krisis Rohingya masuk ke dalam pembahasan Sidang AIPA. Sementara sejumlah negara lainnya, seperti Thailand, Malaysia, Vietnam, Laos, Kamboja, dan Singapura, lebih bersikap diam dan menyerahkan kepada mekanisme konsensus.

“Hari ini, 25 Agustus 2019, menandakan tepat dua tahun peristiwa genosida dan eksodus ratusan ribu orang Rohingya dari Myanmar ke Bangladesh. Meski demikian, hingga kini situasi yang dialami para pengungsi Rohingya masih tak menunjukkan perbaikan. Upaya repatriasi yang sudah direncanakan sejak tahun lalu juga belum menunjukkan perkembangannya. Itu sebabnya, kami kembali mengajukan draf resolusi atas krisis kemanusiaan yang terjadi di Myanmar. Resolusi ini harus menjadi bagian penting dari hasil Sidang Umum AIPA ke-40. Kita di ASEAN tak boleh menutup mata atas masalah Rohingya,” kata Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon saat rapat Komite Eksekutif AIPA ke-40 di Bangkok, Thailand pada Ahad (25/8/2019) seperti dikutip situs resmi DPR RI.

Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) itu memastikan, sikap Delegasi Parlemen Indonesia pada tahun 2019 ini masih sama dengan sikap pada tahun 2017 dan 2018 lalu, bahwa krisis Rohignya harus masuk ke dalam agenda pembicaraan Komisi Politik AIPA.

BACA JUGA  ICC Restui Penyelidikan Kejahatan Myanmar terhadap Rohingya

Sebagai forum parlemen tertinggi di ASEAN, AIPA tak boleh mengabaikan isu kemanusiaan Rohingya yang hingga kini belum tuntas penyelesaiannya. Menurut Fadli, Penolakan AIPA terhadap pembahasan isu Rohingya, menandakan forum AIPA tak memiliki komitmen terhadap perlindungan kemanusiaan dan perdamaian di kawasan.

“Kekhawatiran Myanmar dan sejumlah negara lainnya terhadap draf resolusi yang kami ajukan, karena dinilai mencampuri urusan internal anggota ASEAN lainnya, jelas tak beralasan. Draf resolusi ini kami ajukan untuk mendukung Myanmar dalam memulihkan perdamaian dan stabilitas, serta untuk memberi bantuan dalam mengatasi krisis kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya. Saya sudah meninjau langsung para pengungsi di kamp Kutupalong Bangladesh dan mereka hidup sangat menderita. Lebih dari 1 juta pengungsi dan mereka membawa cerita mengerikan tentang pengusiran, pemerkosaan bahkan pembantaian,” ujar Fadli.

Politisi Partai Gerindra itu menambahkan, AIPA sebagai forum parlemen yang paling dekat dengan sumber krisis di Rohingya, semestinya menjadi forum parlemen yang paling aktif dalam merespon krisis tersebut. Sebab, dalam forum parlemen yang lebih luas, seperti dalam Sidang Inter Parliamentary Union (IPU) ke-139 di St. Petersburg, Rusia, 2018 lalu, masyarakat internasional telah mengakui urgensi untuk mengatasi situasi melalui sebuah resolusi.

Begitu juga halnya dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang telah menerbitkan laporan serta resolusi atas situasi yang terjadi di Rakhine, Myanmar. Sehingga, sangat aneh jika AIPA justru mengabaikan isu ini hanya karena hendak menjaga hubungan baik negara tetangga.

BACA JUGA  15 Tewas Dalam Serangan di Pos Militer di Yala, Thaliand Selatan

“Rapat Komite Eksekutif dibuka pukul 20.00 dan ditutup pukul 22.30. Dari 2,5 jam itu, sekitar 1,5 jam di antaranya berisi perdebatan mengenai draf resolusi yang diajukan parlemen Indonesia. Selama persidangan, Kami melakukan persuasi kepada seluruh delegasi bahwa resolusi ini penting untuk dijadikan sebagai sikap AIPA. Sesudah berdebat alot, persidangan terpaksa dihentikan sementara agar terjadi mekanisme lobi. Namun, upaya itu gagal. Delegasi Parlemen Myanmar yang dipimpin Su Su Lwin, yang juga mantan ibu negara, tetap tidak mau membuka diri untuk menerima dan membahas resolusi yang diusulkan Indonesia,” tutur Fadli.

Keadaan tersebut berlanjut pada pengambilan keputusan dengan sistem konsensus sesuai statuta AIPA. Akhirnya tak ada resolusi terkait isu Rohingya. Sebagai bentuk protes, Delegasi Parlemen Indonesia pun menolak untuk membahas resolusi lain dalam bidang politik.

Hal ini menyebabkan dalam sidang AIPA pada tahun ini tidak akan ada pembahasan isu di Komite Politik. Fadli menegaskan, sikap ini penting untuk ditunjukkan oleh Delegasi Indonesia, agar AIPA tidak sekedar menjadi forum seremoni dan basa-basi belaka.

“Krisis kemanusiaan di Rohingya adalah krisis kemanusiaan berat, tidak hanya untuk Asia Tenggara, tetapi untuk komunitas global. Itu sebabnya kami meminta agar AIPA tak lagi mendiamkan masalah ini. Itu posisi DPR RI dalam sidang AIPA kali ini,” tegasnya.

Reporter: Qoid
Redaktur: Imam S.

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Indonesia

Akan Ada Aksi Sejuta Umat Jika RUU P-KS Disahkan

RUU P-KS dinilai seperti bola yang digelindingkan ke DPR yang memaksa untuk dibahas

Selasa, 27/08/2019 18:45 0

Info Event

Pemuda Al Fath Bagikan Paket Sembako Gratis Kepada Puluhan Dhuafa di Tabanan

Puluhan paket sembako dibagikan kepada kaum dhuafa di empat desa di Kabupaten Tabanan

Selasa, 27/08/2019 17:41 0

Indonesia

Dituding Kadensus 99 GP Ansor Terlibat HTI, Ini Jawaban Menohok Ustadz Fadlan Garamatan

Nuruzzaman mengklaim bahwa yang menyuarakan bubarkan Banser di Papua adalah anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Selasa, 27/08/2019 14:00 0

Indonesia

Gelar Aksi di DPR, KAMMI Tolak Pengesahan RUU P-KS

RUU P-KS dinilai sarat dengan nilai liberalisme yang mengabaikan Pancasila, ketahanan keluarga, agama dan moralitas bangsa Indonesia

Selasa, 27/08/2019 11:41 0

Info Event

Indonesia Muslim Lifestyle Festival Suguhkan Gaya Hidup Halal yang Komprehensif

Pameran industri dan gaya hidup halal terbesar dan terlengkap di Indonesia Muslim Lifestyle Festival (Muslim Life Fest) 2019 di Jakarta Convention Centre

Selasa, 27/08/2019 11:19 0

Indonesia

Mardani Ali Sera: Kerja Keras dan Cepat Perlu Roadmap yang Jelas

Mardani Ali Sera mengomentari pandangan Presiden Jokowi yang disampaikan Menko Kemaritiman yang menyebut kunci Indonesia dalam menghadapai globalisasi adalah cara cepat dan deregulasi

Senin, 26/08/2019 16:24 0

Indonesia

Kisah Muallaf : Untuk Apa Cari Solusi, Allah Ciptakan Manusia untuk Beribadah

Menjadi muallaf sejak dua tahun lalu, Dewa Putu Sutrisna memiliki kisah inspiratif tentang Islam dan tujuan diciptakannya manusia

Senin, 26/08/2019 15:46 4

Artikel

Apa Kabar Jihad Global?

Untuk suatu periode, jihadisme telah muncul sebagai gerakan populer yang menarik dan mendidik ribuan penduduk lokal dan asing

Senin, 26/08/2019 15:23 0

Video News

Pakar Hukum: Ceramah Salib Ustad Abdul Somad bukan Tindak Pidana

KIBLAT.NET- Video ceramah ustad Abdul Somad yang menyinggung salib viral di media sosial. Banyak pihak...

Senin, 26/08/2019 07:59 0

Indonesia

Oknum Polisi Beri Miras ke Mahasiswa Papua, Fahira Idris: Saya Nggak Habis Pikir

Fahira Idris menyayangkan adanya oknum polisi yang memberikan dua dus minuman keras ke pada Sekretariat Ikatan Mahasiswa Papu

Ahad, 25/08/2019 13:16 0

Close