... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

News

Pola Kekerasan Seksual yang Timpa Rohingya Indikasikan Niat Genosida Massal

Foto: Militer Myanmar membakar rumah warga Rohingya dengan dalih dijadikan tempat tinggal "teroris" [foto: BBC Arabic]

KIKIBLAT.NET, New York – Tim Pencarai Fakta (TPF) PBB menyimpulkan dalam laporannya yang dirilis pada Kamis lalu (22/08/2019) bahwa kejahatan kekerasan seksual yang digunakan militer Myanmar terhadap perempuan dan gadis Rohingya pada tahun 2017 merupakan indikasi niat tentara untuk melakukan genosida untuk menghancurkan minoritas etnis muslim di negara itu.

Komisi Penyelidik Independen yang dibentuk oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada tahun 2017 itu mengatakan bahwa pemerintah Myanmar tidak mengadili siapa pun atas kejahatan tersebut. TPF mengatakan bahwa pihaknya memikul tanggung jawab “di bawah Konvensi tentang Pencegahan dan Hukuman Kejahatan Genosida karena ketidakmampuan pemerintah Myanmar untuk menyelidiki aksi genosida dan mengidili pelakunya”.

Sebuah kampanye militer di Negara Bagian Rakhine, Myanmar, yang dimulai pada Agustus 2017, telah memaksa lebih dari 730.000 etnis muslim Rohingya melarikan diri ke Bangladesh. Myanmar menyangkal pelanggaran yang meluas dan mengatakan kampanye militer di ratusan desa di Negara Bagian Rakhine utara sebagai tanggapan atas serangan oleh gerilyawan Rohingya.

“Ratusan perempuan dan gadis Rohingya diperkosa,” kata laporan itu. Dari jumlah tersebut, 80 persen diklasifikasikan oleh TPF sebagai pemerkosaan massal. Tatmadaw, sebutan untuk tentara Myanmar, bertanggung jawab atas 82 persen dari perkosaan massal ini.

Pada konferensi pers di Myanmar pada Jumat (23/08/2019), juru bicara militer Mayor Jenderal Tun Ton Nyi menyebut tuduhan itu “tidak berdasar”.

BACA JUGA  ICC Restui Penyelidikan Kejahatan Myanmar terhadap Rohingya

“Saya tidak bisa membaca apa yang mereka katakan dalam laporan mereka karena itu tidak sesuai untuk wanita dalam masyarakat terhormat,” katanya.

Dia mengatakan Myanmar memiliki undang-undang yang mengkriminalisasi kekerasan seksual dan bahwa tentara telah diperingatkan di sekolah-sekolah militer.

“Jika Anda melihat para ahli ini, tidakkah mereka tahu atau menghormati hukum negara kita?” katanya.

Pemerintah Myanmar telah menolak untuk mengizinkan penyelidik PBB masuk ke negaranya. Penyelidik melakukan perjalanan ke kamp-kamp pengungsi di Bangladesh, Thailand dan Malaysia dan bertemu dengan para pejabat dari kelompok-kelompok bantuan, pusat penelitian, akademisi, dan organisasi pemerintah.

Dalam sebuah laporan yang dikeluarkan pada Agustus 2018, para penyelidik merinci lima indikasi niat genosida militer Myanmar untuk menggunakan istilah-istilah yang merendahkan, pernyataan-pernyataan tertentu oleh pejabat pemerintah, politisi, pejabat agama dan pemimpin militer sebelum, selama dan setelah kekerasan, dan adanya kebijakan dan rencana yang diskriminatif. Bukti rencana penghancuran sistematis dan kebrutalan kampanye keamanan yang terang-terangan.

“Komisi menyimpulkan, dengan alasan yang masuk akal, bahwa kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak perempuan, yang dimulai pada 25 Agustus 2017, adalah indikasi keenam dari niat genosida tentara Myanmar untuk menghancurkan Rohingya,” kata laporan terbaru itu.

Temuan ini didasarkan pada “pembunuhan yang meluas dan sistematis terhadap perempuan dan anak perempuan, pemilihan anak-anak usia subur untuk pemerkosaan, amputasi dan mutilasi genital, penandaan tubuh mereka, dan penyalahgunaan wanita hamil dan bayi”.

BACA JUGA  Myanmar Tolak Diselidiki atas Kejahatan terhadap Muslim Rohingya

Laporan itu mencatat bahwa tidak ada komandan militer yang dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan ini dan kejahatan lain di bawah hukum internasional meskipun dua tahun berlalu. Bahkan, pemerintah “secara terang-terangan menyangkal tanggung jawab”.

Sumber: Reuters
Redaktur: Sulhi El-Izzi

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Foto

Ini Peta Terbaru Wilayah Kontrol Pejuang Suriah di Idlib

Daerah-daerah di sekeliling pos tersebut berhasil direbut oleh militer Assad.

Sabtu, 24/08/2019 09:18 0

Indonesia

Soal Kasus UAS, Mardani Ali Sera: Ulama Harus Dijaga

Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera minta Polisi usut tuntas pengunduh potongan video ceramah Ustadz Abdul Somad (UAS).

Jum'at, 23/08/2019 21:15 0

Indonesia

Kashmir Memanas, PKS Tegaskan PBB Tidak Boleh Diam

Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini merasa prihatin, pasalnya kondisi Kashmir yang mencekan dan menimbulkan derita masyarakat sipil.

Jum'at, 23/08/2019 21:01 0

Artikel

Papua di Mata Kita

Persoalan Papua adalah persoalan yang rumit. Ini bukan satu persoalan yang dapat selesai dengan teriakan harga mati. Ada persoalan harga diri, kekecewaan, aspirasi politik, penindasan, eksploitasi hingga ekonomi yang membebani Papua.

Jum'at, 23/08/2019 16:44 0

Indonesia

Saat Tiga Terdakwa Kompak Bantah Kesaksian Polisi

"Saya keberatan dengan keterangan saksi. Demi Allah saya tidak melakukan pelemparan satu pun," tegas Aziz.

Jum'at, 23/08/2019 08:07 0

Indonesia

Keterangan Saksi Polisi di Sidang Ricuh 21-22 Mei Berbeda dengan BAP

Demikian keterangan dari kuasa hukum.

Jum'at, 23/08/2019 07:42 0

Indonesia

BHF: Keterangan Saksi JPU di Sidang Ricuh 21-22 Mei Lemah

"Ada yang aneh, dua orang di antara mereka baru sampai di belakang Sarinah jam 21.30 WIB. Ketika turun motor langsung ditangkap," tuturnya.

Jum'at, 23/08/2019 07:30 0

Info Event

HIPPI Sumbang 2 Unit Kendaraan Untuk PMI

Selama 4 tahun terakhir HIPPI selalu rutin menyumbangkan kendaraan untuk operasional PMI

Kamis, 22/08/2019 20:12 0

Indonesia

Jadi Saksi, Kepala Bagian Umum Bawaslu Tak Tahu Pelaku Perusakan 21-22 Mei

Di persidangan Kepala Bagian Umum Bawaslu, Waliaji memaparkan bahwa ada perusakan kantor Bawaslu

Kamis, 22/08/2019 19:26 0

Indonesia

Lagi, Kementerian Perdagangan Bakal Impor Jagung

Alasan dilakukan impor adalah mengantisipasi kenaikan harga dan sisi produksi jagung nasional yang menurun akibat kemarau

Kamis, 22/08/2019 18:00 0

Close