... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

In Depth

Papua di Mata Kita

Foto: Desa Ramadhan Papua

Oleh: Beggy Rizkiansyah, kolumnis Kiblatnet

KIBLAT.NET – Asap itu membumbung tinggi. Sumbernya berasal dari kerusuhan di Manokwari. Beberapa hari ini kita terus disuguhi konflik yang kian memanas di tanah Papua. Istilah yang lebih populer awalnya, ketimbang Irian Jaya.

Kerusuhan ditenggarai sebagai ekspresi protes atas peristiwa penyerbuan sejumlah ormas dan apparat ke Asrama Mahasiswa papua di Surabaya. Para mahasiswa Papua di Asrama tersebut dituding telah melakukan penghinaan terhadap bendera Merah Putih. Belakangan, para mahasiswa tersebut menolak tuduhan tersebut.

Fakta masih dicari, tapi satu hal yang pasti, telah terjadi penghinaan rasis pada para mahasiswa tersebut. Sebutan binatang semacam monyet atau babi adalah penghinaan terhadap harkat manusia.

Persoalan Papua adalah persoalan yang rumit. Ini bukan satu persoalan yang dapat selesai dengan teriakan harga mati. Ada persoalan harga diri, kekecewaan, aspirasi politik, penindasan, eksploitasi hingga ekonomi yang membebani Papua.

Pertanyaan seperti: Apakah Papua berhak memerdekakan diri? Apakah mereka separatis? Apakah kedaulatan bukan harga mati? Dan semacamnya akan terus menggelayuti sebab pertanyaan itu adalah ujung bukan pangkalnya. Belum lagi jika kita dihadapkan pada stereotip terhadap orang Papua yang dianggap pemabuk, perusuh dan sebagainya.

Papua di Mata Founding Fathers

Sejak awal Papua memang menjadi isu para pendiri bangsa. Salah satunya yang paling mendasar adalah pertanyaan apakah Papua menjadi bagian dari Indonesia? Pertanyaan ini menjadi perdebatan yang cukup alot ketika para tokoh-tokoh Indonesia mencoba menentukan batas-batas wilayah Indonesia dalam sidang Badan Penyelidik Usaha -Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang bersidang sejak 28 Mei 1945 hingga 22 Agustus 1945.

Sidang ini berlangsung di Jakarta. Selain membahas soal penting seperti dasar negara Indonesia yang melahirkan Piagam Jakarta 22 Juni 1945, agenda lain sidang ini membahas wilayah negara Indonesia. Termasuk menentukan, sejauh mana wilayah Indonesia sampai ke Timur? Dalam hal ini Papua menjadi satu topik yang penting. Ada beberapa tokoh kunci dalam perdebatan soal batas wilayah dan terkait dengan Papua. Pertama Soekarno, Hatta, Moh. Yamin dan Haji Agus Salim.

Mohammad Yamin, putra Minangkabau sejak awal yakin, Papua harus dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia. Papua bersama Borneo dan Semenanjung Malaya disebut Yamin sebagai daerah “…anak yatim nestapa, yang patut dilindungi dengan hati yang penuh kesucian pendirian.” (Sekretariat Negara Republik Indonesia: 1995)

Yamin menyebut Papua tidaklah asing dengan Indonesia. Sejak lama menurut Yamin telah terdengar kata Fak-fak, Digus dan Merauke. Yamin menekankan bahwa Pulau Papua harus dilihat secara geopolitik, sebab Papua adalah “…lompatan paling akhir dari Kepulauan Inonesia menuju Lautan Pasifik dan lompatan itu berarti, lompatan yang pertama dari Lautan Pasifik menuju ke tanah kita.” (Sekretariat Negara Republik Indonesia: 1995)

Yamin juga mengingatkan, Papua bagi orang-orang Maluku, Tidore, Ambon dan lainnya adalah tanah mereka. Maksud Yamin, mereka telah lama hidup berdampingan dengan tanah Papua, berinteraksi, berdagang dan sebagainya. Oleh sebab itu Papua tidak mungkin dipisahkan dari Maluku. (Sekretariat Negara Republik Indonesia: 1995)

Argumen sanggahan terhadap Yamin datang dari Moh. Hatta. Ia khawatir dengan tuntutan-tuntutan  agar Papua menjadi bagian dari Indonesia. Menurutnya, “Hanya tentang Papua saya dengar kemarin uraian-uraian yang agak menguatirkan, oleh karena dapat timbul kesan ke luar, bahwa kita seolah-olah mulai dengan tuntutan agak imperialistis.” (Sekretariat Negara Republik Indonesia: 1995)

Hatta melihat bangsa Papua adalah bangsa Melanesia. Menurutnya “…jangan pula kita lupa, bahwa bangsa kita di sebelah timur banyak bercampur dengan bangsa Melanesia, seperti juga bangsa Indonesia disebelah tengah dan barat tercampur dengan bangsa Arab, Tiongkok dan Hindu.” Bahkan menurut Hatta, bangsa Papua lebih dekat asalnya dengan bangsa polinesia yang berada di kepulauan Pasifik.  (Sekretariat Negara Republik Indonesia: 1995)

Hatta menentukan sikapnya dengan mengatakan, “Saya sendiri ingin menyatakan bahwa Papua sama sekali tidak saya pusingkan. Saya mengakui bahwa bangsa Papua juga berhak menjadi bangsa merdeka, akan tetapi bangsa Indonesiab buat sementara waktu, yaitu dalam beberapa puluh tahun belum sanggup, belum mempunyai tenaga cukup, untuk Bangsa Papua sehingga menjadi bangsa yang merdeka.” (Sekretariat Negara Republik Indonesia: 1995)

Diujung pendapatnya, Hatta menyatakan bahwa ia tak keberatan jika Bangsa Papua mau bergabung dengan Indonesia. Namun ia juga meningatkan; “…janganlah kita di sini mengeluarkan alasan-alasan yang agak menyerupai semangat imperialistis. Biarlah kita hidup dalam lingkungan kita sendiri. Seumur hidup kita menentang imperialisme, janganlah kita memberi kepada pemuda kita anjuran atau semangat imperialisme, semangat “meluap keluar.” (Sekretariat Negara Republik Indonesia: 1995)

Pernyataan  tentang ‘imperialisme’ oleh Hatta ini langsung disambar oleh Soekarno. Ia menyatakan selama 25 tahun ia mengabadikan hidupnya untuk melawan imperialisme.  Menurutnya wilayah Indonesia tidak mewarisi Hindia Belanda. Bahkan Soekarno mengimpikan Pan-Indonesia yang merentang hingga Papua dan Filipina. Meski Soekarno menjelaskan bahwa ia menghormati Filipina yang kini telah merdeka.  (Sekretariat Negara Republik Indonesia: 1995)

Soekarno sendiri mengakui bahwa ia tak mengetahui kehendak rakyat Papua dan menerima bahwa rakyat di Papua belum bisa mengerti politik. Soekarno ingin mengajak untuk melihat Papua dari sisi historis.  Menurutnya Papua telah menjadi bagian dari Kerajaan Majapahit, sebagaimana dicantumkan dalam Negarakertagama. (Sekretariat Negara Republik Indonesia: 1995)

Soekarno juga mengatakan, “Lihatlah Tuan-tuan di peta dunia gambar kepulauan Indonesia. Nyatalah sekali bahwa itu satu kesatuan. Maka oleh karena itu dalam sidang ini saya akan memeberikan suara saya kepada faham, bahwa negara Indonesia Merdeka harus meliputi Malaya dan Papuya itu saja.” (Sekretariat Negara Republik Indonesia: 1995)

Tokoh Islam, Haji Agus Salim berpendapat bahwa Papua, Brunei, Serawak dan Tanah Melayu saat ini berada dalam kekuasaan Jepang. Maka sebaiknya Jepang memberi jalan agar para masyarakat di daerah itu dapat memberikan suaranya untuk memilih, apakah mau bergabung dengan Indonesia? (Sekretariat Negara Republik Indonesia: 1995)

BACA JUGA  Jokowi Kritisi Kebijakan Impor Pacul

Agar nasib mereka tidak ditentukan oleh beberapa orang dalam Sidang BPUPKI, melainkan “…keputusan itu berdasar kepada suara rakyat umumnya di dalam daerah-daerah itu.”  Dengan cara ini sejarah dan realita dapat didamaikan. Haji Agus Salim tampaknya melihat, saat itu wilayah seperti Papua tidak terwakilkan dalam Sidang BPUPKI, karena tidak ada satu pun wakil Papua di sana. Sehingga ia merasa tak berhak mewakilkan masyarakat Papua.

Pendapat Haji Agus Salim ini diamini oleh Alexander Maramis yang menganggap hal ini harus dilihat dari sudut pandang hukum internasional. Beragamnya pendapat tentang Papua dan Malaya membuat sidang yang memutuskan wilayah negara akhirnya mengadakan pemungutan suara (stem) dengan pilhan wilayah negara: pertama bekas wilayah Hindia Belanda.

Kedua, bekas wilayah Hindia Belanda ditambah Malaka Borneo Utara, Papua, Timor, dan kepulauan di sekelilingnya. Pilihan ketiga, Hindia Belanda, ditambah Malaka, minus Papua seperti yang diusulkan Moh Hatta. Dari 66 anggota sidang BPUPKI, 19 anggota memilih opsi pertama, 39 anggota memilih opsi kedua, 6 anggota memilih opsi ketiga, 1 orang abstain, 1 orang memilih lain-lain. (Sekretariat Negara Republik Indonesia: 1995)

Perjalanan selanjutnya semakin tidak mudah. Berbagai perselisihan dengan Belanda membuat persoalan Papua terus menggantung hingga tahun 1962, ketika AS menjadi penengah dan menjadi tuan rumah Perjanjian New York pada 15 Agustus 1962. (John Saltford: 2003)

Perjanjian New York ini menyebutkan bahwa dalam 6 minggu, administrasi PBB akan memerintah di Papua dan kurang dari 9 bulan, kekuasaan akan diserahkan kepada Jakarta. Perjanjian ini menjadi sinyal kemenangan Indonesia. Badan PBB yang menjalankan pemerintahan transisi, United Nation Temprorary Executicve Authority (UNTEA) menjadi badan yang bertanggung jawab selama masa transisi pada 1 Oktober 1962 hingga 1 Mei 1963. (John Saltford: 2003)

Selama masa transisi tersebut, aspirasi Papua merdeka sudah menyeruak. Situasi semakin memanas di Papua. Pada 13 Januari 1963 misalnya, pecah konflik antara orang-orang Papua pendukung dan anti-Indonesia di Kaimana. Pada bulan Mei 1964, Sekjen PBB, Rolz-Bennet bertemu Soekarno dan menyatakan bahwa penentuan nasib sendiri oleh Papua tidak membutuhkan pemungutan suara langsung, melainkan dapat diwakilkan oleh satu dewan yang mewakili orang-orang Papua. (John Saltford: 2003)

Setahun kemudian Soekarno mengatakan bahwa Orang Irian tidak menginginkan penentuan nasib sendiri. Namun apa daya, hanya dalam hitungan bulan, terjadi peristiwa malam berdarah 30 September yang menjadi satu pemicu kejatuhan Soekarno.

Pada 14 Juli hingga 2 Agustus 1969 akhirnya di Papua diadakan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) yang menghasilkan suara dukungan untuk bergabung dengan Republik Indonesia. Namun Pepera ini bukan tanpa kritik.  John Saltford dalam United Nations and The Indonesian Takeover of West Papua: The Anatomy of Betrayal (2003) menyebutkan kritik terhadap pelaksanaan Pepera tersebut, diantaranya pengarahan untuk memilih Indonesia, tidak hadirnya beberapa anggota dewan, hingga tuduhan terjadinya suap. Namun persoalan paling serius justru terjadi pasca Pepera, ketika rezim orde baru mengeksploitasi habis bumi Papua dan melakukan represi terhadap masyarakatnya.

Tambang Grasberg milik Freeport di Papua, Agustus 2013.

Realita Masa Kini

Kekayaan alam yang dikeruk habis-habisan berbanding terbalik dengan kesejahteraan yang dialami penduduknya. Sejak era reformasi memang terjadi sedikit perubahan dalam hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Papua. Dana Otonomi khusus dicairkan oleh pemerintah. Dari 1,38 triliun rupiah di tahun 2002, menjadi 5,39 triliun di tahun 2017.

Sayangnya kucuran dana sebesar itu masih belum memperbaiki keadaan secara signifikan. Minimnya transparansi dan pengelolaan yang efektif membuat dana tersebut dikelola secara amburadul. Dari sisi pemerintah pusat nampanya sebagian menganggap dana tersebut sebagai dana untuk menyumpal ‘aksi separatisme.’ Sedang dari elit pemerintah lokal, sebagian malah menganggap dana pribadi mereka.

Jargon-jargon infrastruktur di Papua juga perlu dipertanyakan kembali dampaknya untuk mereka. Ada 6 proyek kelistrikan senilai 989 miliar yang diresmikan Presiden Joko Widodo. Ada pula salah satu yang paling menonjol adalah Jalan Trans Papua sepanjang 4.330 KM yang dimulai pada masa Presiden B.J. Habibie ini ditargetkan selesai akhir 2019 ini. Dari pemerintahan Joko Widodo jalan yang harus diselesaikan sepanjang 1066 KM, saat ini sudah rampung sekitar 85%.

Hanya saja hal ini tidak meredakan ketegangan. Jalan Trans Papua malah terseret masalah seiring pembangunannya menjadi titik konflik dengan masyarakat Papua termasuk berujung konflik bersenjata dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Jalan Trans Papua justru dianggap bertabrakan dengan budaya lokal di Nduga, termasuk dalam hal agraria.

Di Kabupaten Nduga konflik bersenjata telah menewaskan berbagai pihak dan paling besar korbannya adalah rakyat sipil yang melarikan diri akibat konflik ini. Sekitar 700 anak terbengkalai pendidikannya. 113 orang meninggal dunia dalam pengungsian akibat kedinginan dan kelaparan. Banyak dari mereka memakan rumput untuk bertahan hidup. Sekali lagi, hal seperti ini tak terdengar gaungnya di Jakarta.

Infrastruktur ternyata tak menyelesaikan persoalan di Papua. Menurut Penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) ada beberapa persoalan mendasar yang harus diselesaikan. Rumusan LIPI yang disebut sebagai Papua Road Map ini menjabarkan beberapa hal. Pertama, Masalah sejarah dan integrasi Papua ke Indonesia. Orang-orang Papua merasa integrasi Papua ke Indonesia belum dilakukan dengan benar, sehingga perlu dibicarakan kembali.

Kedua, kekerasan dan pelanggaran HAM yang nyaris tak diselesaikan oleh negara. Ketiga, perasaan terdiskriminasikan akibat penyingkiran orang-orang Papua dalam rumusan pembangunan di tanah mereka. Keempat, kegagalan pembangunan di bidang Pendidikan, kesehatan dan ekonomi rakyat.

Umat Islam dan Papua

Bagi umat Islam pembicaraan tentang persoalan Papua nyaris sunyi dalam keseharian. Padahal tanah Papua dan umat Islam sejak lama telah terjalin hubungan yang baik. Dakwah Islam di Papua telah ada sejak ratusan tahun yang lalu.

Miguel Roxo di Brito, seorang Portugis yang mengunjungi Raja Ampat pada tahun 1581 telah menyatakan bahwa Raja Waigeo adalah seorang Muslim. (JHF Sollewijn Gelpke: 1994) Hal ini tidak mengherankan, sebab telah sejak lama orang-orang Papua berinteraksi dengan pedagang Muslim, terutama dari Maluku. Terutama di pesisir Papua Barat seperti Raja Ampat dan Fak-Fak.

BACA JUGA  Entah Apa yang Merasuki Sukmawati

Pendapat yang tampaknya lebih kuat mengenai masuknya Islam di Papua adalah datangnya Islam di Papua melalui Kesultanan Bacan (Maluku). Di Maluku terdapat empat Kesultanan, yaitu, Bacan, Jailolo, Ternate dan Tidore (Moloku Kie Raha atau Mamlakatul Mulukiyah). (Toni Victor Wanggai: 2008)

Berdasarkan kajian linguistik J.T. Collins menyebutkan bahwa Kesultanan Bacan adalah Kesultanan tertua di Maluku. Syiar Islam oleh Kesultanan Bacan disebarkan di wilayah Raja Ampat.

Raja Patipi ke XVI, H. Ahmad Iba menunjukkan Al-Qur’an kuno di rumahnya di Fakfak, Papua. (Foto: Taufik)

Toni Victor Wanggai dalam Rekonstruksi Sejarah Umat Islam di Tanah Papua (2008) menyebut bahwa terbentuknya Kolano Fat (Raja Ampat atau Raja Empat, dalam bahasa Melayu) di kepulauan Raja Ampat oleh Kesultanan Bacan, dapat dilihat dari nama-nama gelar di kepulauan tersebut; (1)  Kaicil Patra War, bergelar Komalo Gurabesi (Kapita Gurabesi) di Pulau Waigeo, (2) Kaicil Patra War bergelar Kapas Lolo di Pulau Salawati. (3) Kaicil Patra Mustari bergelar Komalo Nagi di Misool, (4) Kaicil Boki Lima Tera bergelar Komalo Boki Sailia di Pulau Seram. Isitilah Kaicil adalah gelar anak laki-laki Sultan Maluku. Menariknya, nama Pulau Salawati menurut tutur lisan masyarakat setempat,, diambil dari kata Shalawat. (Toni Victor Wanggai: 2008)

Kemungkinan Kesultanan Bacan menyebarkan Islam di Papua sekitar pertengahan abad ke 15 dan kemudian abad ke 16, terbentuklah kerajaan-kerajaan kecil di Kepulauan Raja Ampat, setelah para pemimpin-pemimpin Papua di Kepulauan tersebut mengunjungi Kesultanan Bacan tahun 1596.(Toni Victor Wanggai: 2008)

Penyebaran Islam kemudian juga disebarluaskan ke berbagai wilayah pesisir Papua Barat, seperti Kokas, Kaimana, Namatota, Kayu Merah, Aiduma dan Lakahia oleh para pedagang muslim seperti dari Bugis, Buton, Ternate dan Tidore.(Toni Victor Wanggai: 2008) Kehadiran orang Buton diperkuat dengan kesaksian Luis Vaes de Torres di tahun 1606. Ia menyebutkan di daerah pesisir Onin (Fakfak) telah menetap orang Pouton (Buton) yang berdagang dan menyebarkan agama Islam. (Toni Victor Wanggai: 2008)

Syi’ar Islam di Papua menjadi lebih mudah karena kesamaan budaya dan bahasa. Bahasa yang dipakai tergolong bahasa-bahasa dari rumpun Austronesia, seperti bahasa di Bacan dan Sula (bahasa Biak di Raja Ampat; Tobelo dan bahasa Onin di Fakfak dan Seram; maupun bahasa non Austronesia seperti di Ternate; Tidore dan Jailolo karena masuk golongan Bahasa Halmahera Utara, yaitu bahasa Galela). (Toni Victor Wanggai: 2008)

Bahasa Onin telah lama digunakan sebagai lingua franca yang berguna sebagai bahasa untuk perdagangan dan penyebaran agama Islam. Bahasa ini dipakai oleh kalangan pedagang dan elit (pemimpin masyarakat) yang terdapat di pesisir pantai selatan ‘Kepala Burung’ dan Semenanjung Bomberey (Fakfak dan Kaimana). (Toni Victor Wanggai: 2008)

Dari paparan tersebut tampak bahwa Papua tak seharusnya asing dalam kehidupan kita di Indonesia. Satu hal yang bisa menjadi pijakan kita adalah berbagai pandangan para pendiri bangsa dalam sidang BPUPKI dapat menjadi rambu-rambu untuk menyikapi masalah Papua. Sikap hati-hati  untuk tidak terjebak dalam pandangan yang agak imperialistik seperti yang diingatkan oleh Moh. Hatta pantas untuk direnungkan kembali. Nafsu yang disalurkan lewat jargon “Harga Mati” bisa jadi sangat mematikan dengan berujung pada politik tangan besi terhadap orang-orang Papua.

Begitu pula sikap Haji Agus Salim yang menyarankan kita untuk mendengar sendiri suara orang Papua. Keinginan mereka. Persoalan Papua haruslah diwakilkan pada orang-orang Papua itu sendiri. Pendapat Soekarno dan Yamin yang melihat aspek historis perlu juga kita pertimbangkan. Interaksi Kesultanan di Tidore misalnya, atau eksistensi umat Islam di Papua Barat yang telah hadir selama ratusan tahun tak bisa kita singkirkan begitu saja.

Pendekatan kultural, seperti yang dilakukan para muslim sejak ratusan tahun lalu perlu dibangun kembali. Cara-cara pandang politis yang – meminjam istilah Bung Hatta- “agak imperialistik” harus kita hindari. Jika memang orang Papua sudah kadung kecewa dengan perlakuan pemerintah Indonesia, maka bukan politk tangan besi yang harus dikedepankan, melainkan politik tangan merangkul. Mendengarkan orang Papua dengan duduk sejajar, tanpa ada rasa lebih tinggi.

Satu dakwah kultural Muhammadiyah di Tanah Papua perlu kita cermati. Di Papua, Muhammadiyah melakukan dakwah dengan membangun masyarakat Papua. Salah satunya adalah kehadiran Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah Serui, di Kapubaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua.

Ratusan anak Papua ikuti lomba "Anak Hebat" di Fakfak.

Ratusan anak Papua ikuti lomba “Anak Hebat” di Fakfak.

Di SMK tersebut pada tahun ajaran 2017/2018 menariknya 92% siswanya adalah non-muslim. Dari 104 siswa, hanya ada 8 orang muslim. Namun hal ini bukan menjadi masalah. Taka da konflik agama. Muhammadiyah justru melakukan praktek toleransi tanpa embel-embel pluralisme agama yang sekularistik.

Contoh lainnya adalah Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Pendidikan (STIKIP) Muhammadiyah Sorong. Banyak mahasiswanya merupakan non-muslim bahkan biarawati. Para mahasiswa ini memang tidak belajar mata kuliah agama Islam, namun tetap mengikuti pelajaran Bahasa Arab yang memang menjadi bagian dari kurikulum Pendidikan Muhammadiyah, tanpa menimbulkan masalah.

Peran umat Islam dalam memadamkan bara ini dapat besar jika diiringi kesadaran berbagai pihak bahwa Islam-lah perekat utama Republik Indonesia. Kesadaran menjadi satu dari berbagai suku dan etnis yang tersebar di berbagai wilayah di tanah air tak mungkin terjadi dari masa lalu tanpa peran agama Islam. Dari Aceh hingga Papua setidaknya di bagian Barat menjadi bukti jejak dakwah Islam yang saling merekatkan.

Di Tanah Papua pada umumnya, umat Islam juga dapat berkontribusi dengan membangun bersama masyarakat di sana. Dari sini, di luar tanah Papua, kita dapat memulainya dengan meluruskan cara pandang kita terhadap orang Papua, pertama sekali dengan menghilangkan cara pandang rasialis dan duduk sejajar mendengar mereka.

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Asia

Ketakutan Pengungsi Rohingya yang Menolak Dipulangkan ke Myanmar

Bangladesh dan Myanmar telah sepakat untuk memulai pemulangan kembali pengungsi Rohingya

Jum'at, 23/08/2019 14:38 0

Amerika

Menhan AS Yakini Hamzah bin Laden Sudah Meninggal

Pada bulan Februari, Departemen Luar Negeri mengumumkan hadiah $ 1 juta untuk informasi tentang keberadaan Hamzah.

Jum'at, 23/08/2019 10:10 0

Afghanistan

Putaran Kesembilan Negosiasi Taliban-AS Dibuka

Dua juru bicara Taliban mengatakan putaran kesembilan pembicaraan antara Taliban dan Amerika Serikat dimulai pada Kamis malam.

Jum'at, 23/08/2019 08:37 0

Indonesia

Saat Tiga Terdakwa Kompak Bantah Kesaksian Polisi

"Saya keberatan dengan keterangan saksi. Demi Allah saya tidak melakukan pelemparan satu pun," tegas Aziz.

Jum'at, 23/08/2019 08:07 0

Indonesia

Keterangan Saksi Polisi di Sidang Ricuh 21-22 Mei Berbeda dengan BAP

Demikian keterangan dari kuasa hukum.

Jum'at, 23/08/2019 07:42 0

Indonesia

BHF: Keterangan Saksi JPU di Sidang Ricuh 21-22 Mei Lemah

"Ada yang aneh, dua orang di antara mereka baru sampai di belakang Sarinah jam 21.30 WIB. Ketika turun motor langsung ditangkap," tuturnya.

Jum'at, 23/08/2019 07:30 0

Info Event

HIPPI Sumbang 2 Unit Kendaraan Untuk PMI

Selama 4 tahun terakhir HIPPI selalu rutin menyumbangkan kendaraan untuk operasional PMI

Kamis, 22/08/2019 20:12 0

Indonesia

Jadi Saksi, Kepala Bagian Umum Bawaslu Tak Tahu Pelaku Perusakan 21-22 Mei

Di persidangan Kepala Bagian Umum Bawaslu, Waliaji memaparkan bahwa ada perusakan kantor Bawaslu

Kamis, 22/08/2019 19:26 0

Indonesia

Lagi, Kementerian Perdagangan Bakal Impor Jagung

Alasan dilakukan impor adalah mengantisipasi kenaikan harga dan sisi produksi jagung nasional yang menurun akibat kemarau

Kamis, 22/08/2019 18:00 0

Indonesia

KontraS Pertanyakan Akuntabilitas Kebijakan Pemerintah Perlambat Akses Internet

Pelambatan akses internet sudah kedua kalinya dilakukan oleh negara dalam setahun terakhir

Kamis, 22/08/2019 16:23 0

Close