... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

News

Kashmir Memanas, PKS Tegaskan PBB Tidak Boleh Diam

Foto: Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini

KIBLAT.NET, Jakarta – Situasi Kashmir memanas setelah 5 Agustus 2019 India mencabut status otonomi khusus di wilayah Khasmir dan Jammu bagian India yang sudah berlangsung tujuh dekade. Hal ini menimbulkan reaksi Pakistan dan otoritas Khasmir di bagian Pakistan hingga menyebabkan pecah konflik di perbatasan India-Pakistan yang mengakibatkan 35 orang meninggal dunia dan ratusan luka-luka.

Pencabutan otonomi khusus Kasmir bagian India sendiri membuat militer dan paramiliter India merangsak masuk Kashmir, menerapkan jam malam, memblokir internet dan komunikasi luar, membatasi aktivitas warga Khasmir dan dikabarkan bertindak represif. Merespon hal itu Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini merasa prihatin, pasalnya kondisi Kashmir yang mencekan dan menimbulkan derita masyarakat sipil.

“Kita tahu konflik di Kashmir mengalami eskalasi dalam beberapa pekan ini. Minimnya akses informasi keluar karena pembatasan pemerintah India membuat kita tidak tahu persis yang terjadi di sana. Tapi dari informasi berkembang suasana mencekam dan warga Kashmir bagian India sangat tertekan akibat blokade militer/paramiliter India. Tentu kita prihatin atas kondisi ini dan meminta India stop kekerasan terhadap warga sipil,” kata Jazuli kepada Kiblat.net melalui siaran persnya pada Jumat (23/08/2019).

Menurut Anggota Komisi I DPR ini, dunia internasional khususnya PBB tidak boleh tinggal diam. Demi keselamatan warga sipil harus meminta India dan Pakistan yang berkonflik atas wilayah tersebut untuk menyelesaikan masalah secara damai agar tidak timbul korban sipil akibat meluasnya konflik.

BACA JUGA  KH Luthfi Bashori Tegaskan Film The Santri Coreng Nama Pesantren

“Demikian halnya Pemerintah RI harus lebih pro aktif melihat masalah ini atas nama kemanusiaan, keselamatan, dan perlindungan warga sipil. Kepada dua negara yang berkonflik memang semestinya bersikap netral tapi atas nama kemanusiaan dan perdamaian dunia Indonesia tidak boleh tinggal diam,” tegasnya.

Untuk itu, Anggota Komisi I DPR ini meminta Menteri Luar Negeri melakukan diplomasi damai kepada India dan Pakistan agar kondisi Kashmir kembali normal dan warga sipil terlindungi. Apalagi Indonesia saat ini menjabat Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB.

“Kiprah Indonesia bukan saja diuji tapi juga sangat diharapkan dalam mewujudkan perdamain dunia,” pungkas Jazuli.

Reporter: Taufiq Ishaq
Editor: Izhar Zulfikar

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Myanmar

Tim PBB: Militer Myanmar Gunakan Kekerasan Seksual Untuk Teror Minoritas

Tatmadawa atau militer Myanmar memperkosa dan menahan perempuan dan gadis sebagai budak seksual di pangkalan militer

Jum'at, 23/08/2019 18:05 0

Artikel

Papua di Mata Kita

Persoalan Papua adalah persoalan yang rumit. Ini bukan satu persoalan yang dapat selesai dengan teriakan harga mati. Ada persoalan harga diri, kekecewaan, aspirasi politik, penindasan, eksploitasi hingga ekonomi yang membebani Papua.

Jum'at, 23/08/2019 16:44 0

Asia

Ketakutan Pengungsi Rohingya yang Menolak Dipulangkan ke Myanmar

Bangladesh dan Myanmar telah sepakat untuk memulai pemulangan kembali pengungsi Rohingya

Jum'at, 23/08/2019 14:38 0

Amerika

Menhan AS Yakini Hamzah bin Laden Sudah Meninggal

Pada bulan Februari, Departemen Luar Negeri mengumumkan hadiah $ 1 juta untuk informasi tentang keberadaan Hamzah.

Jum'at, 23/08/2019 10:10 0

Afghanistan

Putaran Kesembilan Negosiasi Taliban-AS Dibuka

Dua juru bicara Taliban mengatakan putaran kesembilan pembicaraan antara Taliban dan Amerika Serikat dimulai pada Kamis malam.

Jum'at, 23/08/2019 08:37 0

Info Event

HIPPI Sumbang 2 Unit Kendaraan Untuk PMI

Selama 4 tahun terakhir HIPPI selalu rutin menyumbangkan kendaraan untuk operasional PMI

Kamis, 22/08/2019 20:12 0

Asia

Kelompok HAM Internasional Serukan Tunda Repatriasi Muslim Rohingya

UNHCR dan otoritas Bangladesh telah berkonsultasi dengan para pengungsi Rohingya soal kesediaan kembali ke Myanmar

Kamis, 22/08/2019 15:14 0

Video News

Ustadz Abdul Somad: Kalau Saya Minta Maaf… Naudzubillah

Jawaban Ustadz Abdul Somad soal tudingan dia telah melukai pemeluk agama lain

Kamis, 22/08/2019 15:14 0

Afrika

Sudan Lantik Seorang Ekonom Sipil Sebagai Perdana Menteri Baru

Tujuan utama perdana menteri baru Sudan Abdullah Hamdok adalah mengatasi krisis ekonomi

Kamis, 22/08/2019 14:41 0

Video News

UAS Tegaskan Ceramahnya Untuk Menjaga Akidah Umat Islam

Ustadz Abdul Somad menyampaikan penjelasan di Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Jakarta

Kamis, 22/08/2019 13:36 0

Close