... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

News

Pemblokiran Akses Internet di Papua Dinilai Tidak Tepat

Foto: Aksi massa di Fak Fak, Papua Barat diwarnai dengan pembakaran

KIBLAT.NET, Jakarta – Dengan alasan mempercepat pemulihan situasi keamanan dan ketertiban di Papua, Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sempat membatasi akses internet di sejumlah wilayah tersebut. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai hal itu sebagai langkah diskriminatif.

Pengumuman pemblokiran data telekomunikasi di Papua dan Papua Barat disampaikan Plt Kepala Biro Humas Kemkominfo, Ferdinandus Setu pada Rabu (21/08/2019). “Untuk mempercepat proses pemulihan situasi keamanan dan ketertiban di Papua dan sekitarnya, setelah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI memutuskan untuk melakukan pemblokiran sementara layanan Data Telekomunikasi, mulai Rabu (21/8) hingga suasana Tanah Papua kembali kondusif dan normal,” ungkapnya.

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyayangkan respon pemerintah dalam menanggapi perkembangan situasi di Papua dengan melakukan throttling alias pelambatan akses internet di beberapa wilayah Papua.

“Kami menilai bahwa pelambatan akses internet ini seharusnya tidak dilakukan oleh pemerintah. (Pembatasan ini) melanggar hak masyarakat untuk mendapat hak atas informasi, mengumpulkan dan menyebarkan informasi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28F UUD 1945,” ujar Koordinator KontraS, Yati Andriyani melalui rilisnya, Kamis (22/08/2019).

Selain itu, KontraS juga menilai tindakan tersebut malah menunjukan bahwa negara tidak berimbang dan tidak proporsional dalam merespon persoalan yang berkembang di Papua.

BACA JUGA  Ini yang Harus Diperhatikan Jika Anda Ingin Jadi Pengusaha Muslim

“Cara tersebut, alih-alih membangun rasa percaya rakyat Papua atas langkah dan keberpihakan pemerintah pada rakyat Papua, sebaliknya justru semakin menunjukkan adanya perlakuan diskriminatif yang berlapis kepada rakyat Papua,” ujarnya.

Yati juga mempertanyakan tindakan rasisme terhadap mahasiswa Papua yang menurutnya belum jelas penegakan hukumnya, penyelesaian pelanggaran HAM belum tuntas, pemulihan hak hak dan rencana penyelesaian persoalan Papua yang menyeluruh belum juga ditunjukkan oleh negara, yang keluar justru kebijakan pembatasan akses informasi.

“Tindakan ini kami nilai jauh dari penyelesaian yang tepat,” ujarnya.

Reporter: Muhammad Jundii
Editor: Imam S.

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Video News

UAS Tegaskan Ceramahnya Untuk Menjaga Akidah Umat Islam

Ustadz Abdul Somad menyampaikan penjelasan di Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Jakarta

Kamis, 22/08/2019 13:36 0

Suriah

Puluhan Ribu Warga di Pinggiran Idlib Melarikan Diri ke Perbatasan Turki

"Mobil-mobil belum berhenti memenuhi jalan," kata Abdullah Younis, warga dari Ma’arat Nukman.

Kamis, 22/08/2019 11:16 0

Iran

Orang Kaya di Teheran Bisa Sewa Ambulan untuk Terobos Kemacetan

Tetapi Lohrasby mengatakan bahwa polisi "terlalu sibuk". Petugas tidak bisa membantu untuk mengatasi persoalan ini

Kamis, 22/08/2019 10:20 0

India

India Kirim 125 Ribu Pasukan Keamanan Tambahan ke Kashmir

Total pasukan keamanan di Kahsmir saat ini mencapai 500 ribu pasukan.

Kamis, 22/08/2019 09:37 0

Afghanistan

Dua Tentara AS Tewas “Dalam Operasi” di Afghanistan

Tercatat setidaknya 14 tentara asing itu tewas sepanjang tahun ini. Angka ini sudah melebihi jumlah korban sepanjang 2018 yang berjumlah 12 tentara.

Kamis, 22/08/2019 08:27 0

Rusia

Rusia Benarkan Tentaranya Terjun Dalam Pertempuran di Idlib

Menurut Lavrov, pihak Turki telah diberitahu bahwa Moskow akan sangat menekan setiap "serangan teroris" di zona de-eskalasi.

Rabu, 21/08/2019 10:19 0

Afrika

Junta Militer dan Oposisi Sipil Sudan Bentuk Dewan Kedaulatan

Dewan Kedaulatan akan menjadi otoritas tertinggi di negara ini, tetapi kesepakatan itu akan memberikan kekuasaan eksekutif kepada kabinet.

Rabu, 21/08/2019 09:52 0

Suriah

Pejuang Suriah Dilaporkan Mundur dari Khan Sheikhoun, Idlib

Khan Sheikhoun terletak di selatan Idlib dan menjadi gerbang utama bagi militer rezim menuju pusat provinsi Idlib

Rabu, 21/08/2019 08:55 0

Myanmar

Aktivis Khawatir Pemulangan Rohingya dari Bangladesh Tipu Muslihat

Sebanyak 3.500 pengungsi Rohingya di Bangladesh rencanya akan mulai dikembalikan ke Myanmar pada Kamis pekan ini.

Rabu, 21/08/2019 07:47 0

Afghanistan

AS Siap Akhiri Negosiasi dengan Taliban di Putaran Berikutnya

"Kami sudah siap. Mari kita lihat apakah Taliban juga," lanjutnya.

Rabu, 21/08/2019 07:30 0

Close