Pemblokiran Akses Internet di Papua Dinilai Tidak Tepat

KIBLAT.NET, Jakarta – Dengan alasan mempercepat pemulihan situasi keamanan dan ketertiban di Papua, Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sempat membatasi akses internet di sejumlah wilayah tersebut. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai hal itu sebagai langkah diskriminatif.

Pengumuman pemblokiran data telekomunikasi di Papua dan Papua Barat disampaikan Plt Kepala Biro Humas Kemkominfo, Ferdinandus Setu pada Rabu (21/08/2019). “Untuk mempercepat proses pemulihan situasi keamanan dan ketertiban di Papua dan sekitarnya, setelah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI memutuskan untuk melakukan pemblokiran sementara layanan Data Telekomunikasi, mulai Rabu (21/8) hingga suasana Tanah Papua kembali kondusif dan normal,” ungkapnya.

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyayangkan respon pemerintah dalam menanggapi perkembangan situasi di Papua dengan melakukan throttling alias pelambatan akses internet di beberapa wilayah Papua.

“Kami menilai bahwa pelambatan akses internet ini seharusnya tidak dilakukan oleh pemerintah. (Pembatasan ini) melanggar hak masyarakat untuk mendapat hak atas informasi, mengumpulkan dan menyebarkan informasi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28F UUD 1945,” ujar Koordinator KontraS, Yati Andriyani melalui rilisnya, Kamis (22/08/2019).

Selain itu, KontraS juga menilai tindakan tersebut malah menunjukan bahwa negara tidak berimbang dan tidak proporsional dalam merespon persoalan yang berkembang di Papua.

BACA JUGA  Pemerintah Sweeping Pamflet Habib Rizieq di Medsos

“Cara tersebut, alih-alih membangun rasa percaya rakyat Papua atas langkah dan keberpihakan pemerintah pada rakyat Papua, sebaliknya justru semakin menunjukkan adanya perlakuan diskriminatif yang berlapis kepada rakyat Papua,” ujarnya.

Yati juga mempertanyakan tindakan rasisme terhadap mahasiswa Papua yang menurutnya belum jelas penegakan hukumnya, penyelesaian pelanggaran HAM belum tuntas, pemulihan hak hak dan rencana penyelesaian persoalan Papua yang menyeluruh belum juga ditunjukkan oleh negara, yang keluar justru kebijakan pembatasan akses informasi.

“Tindakan ini kami nilai jauh dari penyelesaian yang tepat,” ujarnya.

Reporter: Muhammad Jundii
Editor: Imam S.

Ingin Langganan Artikel?
Daftarkan emailmu di sini untuk mendapatkan update artikel terbaru.
Anda dapat berhenti langganan kapan saja.
Anda mungkin juga berminat