... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

News

KontraS Pertanyakan Akuntabilitas Kebijakan Pemerintah Perlambat Akses Internet

Foto: Koordinator Kontras, Yati Andriyani

KIBLAT.NET, Jakarta – Langkah pemerintah memblokir dan memperlambat akses internet yang telah terjadi dua kali dalam setahun mengundang reaksi masyarakat. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mempertanyakan akuntabilitas kebijakan tersebut.

Terhitung sudah dua kali pemerintah melambatkan akses internet dengan dalih meminimalisir peredaran hoaks. Pertama, ketika terjadi kericuhan di depan Gedung Bawaslu Jakarta pada 21-22 Mei, kemudian pada kericuhan di Papua Barat.

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mempertanyakan parameter keputusan pelambatan internet (throttling) yang dilakukan pemerintah. “Pelambatan akses internet sudah kedua kalinya dilakukan oleh negara dalam setahun terakhir. Negara kerap berdalih dengan alasan keamanan dalam melakukan throttling,” ujar Koordinator KontraS, Yati Andriyani melalui rilisnya, Kamis (22/08/2019).

Ketika pelambatan internet sudah dilakukan dan diumumkan, Yati menilai masyarakat tidak pernah mendapatkan akuntabilitas dari proses tersebut, mulai dari parameter keadaan yang menjustifikasi dilakukannya throttling sampai laporan atas hasil kebijakan tersebut sebagai bentuk transparansi.

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika ( Kominfo) sempat membatasi akses internet di sejumlah wilayah di Papua, Senin (19/8/2019). Plt. Kepala Humas Kementerian Kominfo Ferdinandus Setu mengatakan hal itu dimaksudkan demi mencegah peredaran hoaks.

Pihak Kominfo mengklaim telah mengidentifikasi dua hoaks yang beredar. Kabar bohong pertama berupa foto warga Papua yang tewas dipukul aparat di Surabaya. Kemudian, hoaks kedua merupakan pesan yang berisi informasi bahwa Polres Surabaya telah menculik dua orang pengantar makanan untuk mahasiswa Papua.

BACA JUGA  HRW Desak Indonesia Selidiki Kerusuhan Wamena

Reporter: Muhammad Jundii
Editor: Imam S.

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Asia

Kelompok HAM Internasional Serukan Tunda Repatriasi Muslim Rohingya

UNHCR dan otoritas Bangladesh telah berkonsultasi dengan para pengungsi Rohingya soal kesediaan kembali ke Myanmar

Kamis, 22/08/2019 15:14 0

Video News

Ustadz Abdul Somad: Kalau Saya Minta Maaf… Naudzubillah

Jawaban Ustadz Abdul Somad soal tudingan dia telah melukai pemeluk agama lain

Kamis, 22/08/2019 15:14 0

Afrika

Sudan Lantik Seorang Ekonom Sipil Sebagai Perdana Menteri Baru

Tujuan utama perdana menteri baru Sudan Abdullah Hamdok adalah mengatasi krisis ekonomi

Kamis, 22/08/2019 14:41 0

Video News

UAS Tegaskan Ceramahnya Untuk Menjaga Akidah Umat Islam

Ustadz Abdul Somad menyampaikan penjelasan di Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Jakarta

Kamis, 22/08/2019 13:36 0

Suriah

Puluhan Ribu Warga di Pinggiran Idlib Melarikan Diri ke Perbatasan Turki

"Mobil-mobil belum berhenti memenuhi jalan," kata Abdullah Younis, warga dari Ma’arat Nukman.

Kamis, 22/08/2019 11:16 0

Iran

Orang Kaya di Teheran Bisa Sewa Ambulan untuk Terobos Kemacetan

Tetapi Lohrasby mengatakan bahwa polisi "terlalu sibuk". Petugas tidak bisa membantu untuk mengatasi persoalan ini

Kamis, 22/08/2019 10:20 0

India

India Kirim 125 Ribu Pasukan Keamanan Tambahan ke Kashmir

Total pasukan keamanan di Kahsmir saat ini mencapai 500 ribu pasukan.

Kamis, 22/08/2019 09:37 0

Afghanistan

Dua Tentara AS Tewas “Dalam Operasi” di Afghanistan

Tercatat setidaknya 14 tentara asing itu tewas sepanjang tahun ini. Angka ini sudah melebihi jumlah korban sepanjang 2018 yang berjumlah 12 tentara.

Kamis, 22/08/2019 08:27 0

Rusia

Rusia Benarkan Tentaranya Terjun Dalam Pertempuran di Idlib

Menurut Lavrov, pihak Turki telah diberitahu bahwa Moskow akan sangat menekan setiap "serangan teroris" di zona de-eskalasi.

Rabu, 21/08/2019 10:19 0

Afrika

Junta Militer dan Oposisi Sipil Sudan Bentuk Dewan Kedaulatan

Dewan Kedaulatan akan menjadi otoritas tertinggi di negara ini, tetapi kesepakatan itu akan memberikan kekuasaan eksekutif kepada kabinet.

Rabu, 21/08/2019 09:52 0

Close