... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

News

Kelompok HAM Internasional Serukan Tunda Repatriasi Muslim Rohingya

Foto: Pengungsi Rohingya di Bangladesh

KIBLAT.NET, Dhaka – Kelompok-kelompok hak asasi internasional menyerukan kepada Myanmar dan Bangladesh untuk menunda repatriasi atau pengembalian ribuan muslim Rohingya sampai ada jaminan keselamatan, pemberian kewarganegaraan, dan hak-hak dasar lainnya.

“Myanmar belum membahas penganiayaan sistematis dan kekerasan terhadap Rohingya, sehingga para pengungsi memiliki alasan untuk mengkhawatirkan keselamatan mereka jika mereka kembali,” kata Direktur Human Rights Watch (HRW) Asia Selatan, Meenakshi Ganguly, Rabu (21/08/2019).

Myanmar dan Bangladesh berencana untuk mulai mengembalikan sekitar 3.450 muslim Rohingya pada Kamis (22/08/2019). Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa Untuk Urusan Pengungsi (UNHCR) dan otoritas Bangladesh pada Selasa (20/08/2019) telah mulai berkonsultasi dengan lebih dari 3.000 pengungsi Rohingya dari Myanmar untuk menentukan apakah ada yang ingin kembali ke tanah kelahiran mereka.

“Survei niat mulai hari ini. Bersama-sama, pemerintah Bangladesh dan UNHCR akan meminta para pengungsi ini untuk maju dan membahas opsi pemulangan,” kata Louise Donovan, juru bicara UNHCR di distrik Cox Bazar, Bangladesh.

Kebanyakan muslim Rohingya mengatakan mereka tidak ingin kembali ke Myanmar. Disana mereka dianggap sebagai imigran ilegal dari Bangladesh dan mengalami diskriminasi sistematis, termasuk penolakan kewarganegaraan dan akses ke layanan dasar.

Sebelumnya mereka telah meminta pemerintah Myanmar untuk memberikan mereka status kewarganegaraan penuh bersama dengan hak-hak dasar lainnya, termasuk jaminan keamanan di negara mayoritas penganut Buddha itu sebelum mereka kembali. Namun pemerintah Myanmar malah menawarkan kewarganegaraan naturalisasi.

“Banyak orang Rohingya mengatakan bahwa mereka ingin kembali ke Myanmar selama mereka tidak menderita pelecehan, penghinaan, dan kekejaman yang sama yang pernah mereka alami di masa lalu,” kata Ganguly.

Sementara itu Kepala Eksekutif Fortify Rights, Matthew Smith menyebut bahwa menjalankan repatriasi sekarang merupakan tindakan gegabah dan tidak aman. “Pemerintah harus fokus pada memastikan pertanggungjawaban atas kekejaman massal, mengembalikan hak kewarganegaraan Rohingya, dan mengakhiri perampasan hak asasi manusia dasar yang sedang berlangsung di negara bagian Rakhine.”

Senada, Organisasi Rohingya Burma di Inggris mengatakan pemerintah Myanmar tidak mengambil langkah-langkah untuk memastikan Rohingya yang kembali tidak lagi menghadapi kekerasan dan diskriminasi di negara mayoritas Buddha itu.

“Komunitas internasional terus mengatakan bahwa harus ada pengembalian yang aman, sukarela dan bermartabat, tetapi tidak melakukan apa pun untuk menekan [Penasihat Negara Myanmar] Aung San Suu Kyi untuk mewujudkannya,” kata Tun Khin, presiden organisasi tersebut.

Ia menambahkan, pengembalian yang aman, sukarela, dan bermartabat ditandai dengan pemberian kewarganegaraan penuh, mengakhiri diskriminasi, dan keadilan serta akuntabilitas. “Seperti membawa Burma (Myanmar) ke Pengadilan Kriminal Internasional,” imbuhnya.

Sumber: RFA
Redaktur: Qoid

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Video News

Ustadz Abdul Somad: Kalau Saya Minta Maaf… Naudzubillah

Jawaban Ustadz Abdul Somad soal tudingan dia telah melukai pemeluk agama lain

Kamis, 22/08/2019 15:14 0

Indonesia

Pemblokiran Akses Internet di Papua Dinilai Tidak Tepat

Kementerian Kominfo memutuskan untuk melakukan pemblokiran sementara layanan Data Telekomunikasi, mulai Rabu (21/8)

Kamis, 22/08/2019 14:27 0

Video News

UAS Tegaskan Ceramahnya Untuk Menjaga Akidah Umat Islam

Ustadz Abdul Somad menyampaikan penjelasan di Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Jakarta

Kamis, 22/08/2019 13:36 0

Indonesia

Kata Polisi Soal Ceramah UAS: Kita Pelajari Dulu

Menindaklanjuti laporan dugaan penistaan agama yang dilakukan Ustadz Abdul Somad (UAS), Bareskrim Mabes Polri membentuk tim.

Kamis, 22/08/2019 00:21 0

Indonesia

Khawatir Diintimidasi, Warga Papua di Malang Minta Perlindungan FPI

Ustadz Maman Suryadi mengatakan bahwa ada keluarga asal Papua yang meminta perlindungan ke FPI kota Malang

Rabu, 21/08/2019 23:58 0

Indonesia

UAS: Saya Jelaskan Tentang Akidah Kepada Umat Islam, Apa Mesti Minta Maaf?

Ustadz Abdul Somad (UAS) menjawab tudingan yang menyebut dirinya telah melukai pemeluk agama lain dan diminta meminta maaf

Rabu, 21/08/2019 21:34 0

Indonesia

Penjelasan Lengkap Ustadz Abdul Somad Soal Ceramah Tentang Salib yang Viral

Ustadz Abdul Somad (UAS) menjelaskan video ceramah tentang salib yang viral tersebut sudah tiga tahun lalu dan disampaikan di khusus kepada umat Islam

Rabu, 21/08/2019 21:06 0

Indonesia

KSHUMI Khawatir Kasus UAS Mengarah ke Kriminalisasi Ulama

Ketua Komunitas Sarjana Hukum Muslim Indonesia (KSHUMI), Chandra Purna Irawan mempertanyakan mengapa ceramah salib Ustadz Abdul Somad diramaikan kembali.

Rabu, 21/08/2019 17:23 0

Indonesia

UAS Penuhi Undangan Tabayyun MUI Terkait Ceramah Salib

Ustadz Abdul Somad hari ini memenuhi undangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk tabayyun terkait video ceramah tentang salib

Rabu, 21/08/2019 16:21 0

Indonesia

Polisi Gunakan Pendekatan Persuasif Sikapi Ricuh Fakfak

Menurutnya kejadian di Fakfak sama seperti di Manokwari yaitu massa merusak fasilitas umum.

Rabu, 21/08/2019 15:28 0

Close