... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

News

DPR Periode 2014-2019 Segera Berakhir, AILA Berharap RUU P-KS Tak Buru-buru Disahkan

Foto: Aksi tolak RUU P-KS oleh Gerakan Peduli Generasi Indonesia (GPGI) Samarinda

KIBLAT.NET, Jakarta – Masa jabatan DPR periode 2014-2019 akan segera berakhir dan anggota legislatif yang baru akan segera dilantik. Dalam hal ini, Aliansi Cinta Keluarga (AILA) meminta agar RUU P-KS tidak buru-buru disahkan.

Dalam pernyataan bersamanya, AILA dan 190 perkumpulan masyarakat meminta DPR dan Pemerintah untuk tidak terburu-buru mengesahkan RUU P-KS yang masih memiliki pertentangan besar di masyarakat. Menurut mereka, RUU yang disahkan akan mengikat seluruh masyarakat.

Sehingga DPR dan Pemerintah sebagai Lembaga pembentuk Undang-undang, berkewajiban memastikan sebuah Undang-Undang memuat nilai-nilai filosofis, yuridis, dan sosiologis secara seimbang.

“Jika salah satu nilai timpang, maka akan menyebabkan keberlakuan dan daya ikat Undang-Undang tersebut runtuh,” ujar Ketua Umum Aila, Rita Soebagyo dalam rilis yang diterima Kiblat.net, Senin (19/08/2019).

Selain itu, dalam masa injury time ini, DPR dan pemerintah harus melibatkan dan menerima masukan dari berbagai kelompok Masyarakat dalam setiap pembahasan RUU, terlebih lagi menyangkut hukum pidana.

Menurut Rita, pemerintah harus mengakomodasi pihak-pihak yang kritis dan kontra terhadap RUU P-KS agar menjamin kesesuaian dengan nilai-nilai dan norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia. “Jika peran masyarakat diabaikan, maka RUU ini akan menimbulkan ketidakpastian dan kekacauan hukum,” ujarnya.

Salah satu yang paling ditekankan, ujar Rita, DPR dan pemerintah harus transparan dalam membahas RUU P-KS, dan tidak melakukan pembahasan di luar ketentuan Undang-Undang. Selain itu, dalam pembahasannya wajib juga memperhatikan dan melakukan kajian secara holistik berbagai dampak yang mungkin timbul apabila RUU P-KS disahkan.

BACA JUGA  PKS: Menghapus Ketentuan Label Halal Produk Impor, Permendag 29 Tahun 2019 Harus Dibatalkan

“DPR dihimbau untuk menghentikan pembahasan RUU P-KS pada masa sidang terakhir ini karena belum ada konsensus mengenai substansi RUU P-KS di tengah masyarakat, dan sebagai bentuk pertanggungjawaban etis anggota dewan terhadap seluruh rakyat Indonesia,” tukasnya.

Sebelumnya, pemerintah dalam hal ini beberapa kementrian terkait, telah menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang mencakup perubahan definisi serta memangkas 9 bentuk kekerasan seksual menjadi 4 (empat). Hal ini senada dengan pandangan pihak-pihak yang kritis terhadap RUU P-KS agar tidak terjadi over kriminalisasi dan tumpang tindih dengan perundangan yang telah ada.

Beberapa perkumpulan masyarakat yang turut menandatangani dan mendukung pernyataan sikap bersama ini adalah AILA Indonesia, Aliansi Perempuan Peduli Indonesia ( ALPPIND), Aliansi Selamatkan Anak (ASA) Indonesia, Alisa Khadijah ICMI, Asean Young Leaders Forum (AYLF), Asosiasi Psikologi Islam Jakarta, dan Badan Kontak Majlis Taklim (BKMT).

Reporter: Muhammad Jundii
Editor: Izhar Zulfikar

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Pakistan

Pasukan India Tewaskan Dua Warga Sipil Kashmir

Pakistan menyebut penembakan pada Ahad (18/08/2019) juga melukai dua warga sipil lain

Senin, 19/08/2019 21:32 0

Eropa

Lumpuhkan Teroris Penyerang Masjid, Dua Muslim Norwegia Dianggap Pahlawan

Mohamed Rafiq dan Mohamed Iqbal Jave melumpuhkan Philip Manshaus yang merupakan pelaku penyerangan

Senin, 19/08/2019 13:59 0

Yaman

Pemberontak Syiah Hutsi Umumkan Penunjukkan Dubes untuk Iran

Pemerintah Yaman mengecam pengumuman pembukaan duta besar di Teheran itu.

Senin, 19/08/2019 10:25 0

India

Ribuan Warga Kashmir Ditangkap Pasca Penghapusan Wilayah Otonomi

Jumlah mereka mencapai enam ribu. Mereka pertama kali dikirim ke penjara pusat di Srinagar dan kemudian diterbangkan keluar dari daerah itu dengan pesawat militer.

Senin, 19/08/2019 09:44 0

Amerika

Trump: Negosiasi dengan Taliban Berjalan Sangat Baik

"Kami melakukan pembicaraan yang sangat baik dengan Taliban. Kami melakukan pembicaraan yang sangat baik dengan pemerintah Afghanistan," kata Trump kepada wartawan di New Jersey, AS.

Senin, 19/08/2019 07:33 0

India

DK PBB Sidang Darurat Bahas Kashmir, India Mengutuk

DK PBB secara resmi bersidang untuk terakhir kalinya untuk membahas masalah ini pada tahun 1971.

Sabtu, 17/08/2019 09:55 0

Pakistan

Saudara Pemimpin Taliban Terbunuh dalam Serangan Bom di Masjid

Masjid yang di dalamnya juga kompleks sekolah Al-Quran itu milik keluarga pemimpin Taliban.

Sabtu, 17/08/2019 09:09 0

Opini

Peran Ulama dalam Memperjuangkan Kemerdekaan

Realitas penulisan sejarah Indonesia yang dengan sengaja meminggirkan Islam, Ulama dan santrinya sebagai pelaku sejarah cukup lama terbiarkan.

Sabtu, 17/08/2019 08:32 0

Artikel

Kemerdekaan Menurut H.O.S. Tjokroaminoto

Satu pertemuan dengan pengurus Sarekat Dagang Islam (SDI) mengubah jalan hidup Tjokroaminoto. Ia diberi amanah untuk memimpin perkumpulan tersebut. Bukan hanya itu, ia menyusun kembali anggaran dasar perkumpulan itu, menyesuaikan dengan aturan kolonial yang berlaku saat itu.

Sabtu, 17/08/2019 00:04 1

Arab Saudi

Puncak Haji Berakhir, 169 Jemaah Haji Indonesia Meninggal

Jumlah jemaah haji Indonesia yang meninggal menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya

Jum'at, 16/08/2019 16:36 0

Close