... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

News

DK PBB Sidang Darurat Bahas Kashmir, India Mengutuk

Foto: Sidang DK PBB

KIBLAT.NET, New Delhi – Pemerintah India, Jumat (16/08/2019), mengutuk campur tangan internasional di Kashmir. Penolakan itu disampaikan oleh Duta Besar India untuk PBB, Sayyid Akbarudiin, setelah Dewan Keamanan PBB mengadakan pertemuan resmi membahas wilayah yang disengketakan antara New Delhi dan Islamabad itu.

Pertemuan DK PBB itu digelar atas permintaan Pakistan dan China dan laksankan tertutup. Pertemuan ini membahas putusan New Delhi menghapus otonomi khusus di Kashmir pada 5 Agustus lalu.

“Kami tidak memerlukan badan-badan internasional untuk ikut campur dalam urusan lain untuk mencoba memberi tahu kami bagaimana mengelola hidup kami. Kami adalah negara dengan lebih dari satu miliar orang,” kata Akbarudiin di New York.

Sangat jarang bagi Dewan Keamanan untuk membahas Kashmir, yang wilayahnya terbagi antara India dan Pakistan sejak berakhirnya kolonialisme Inggris pada tahun 1947.

DK PBB secara resmi bersidang untuk terakhir kalinya untuk membahas masalah ini pada tahun 1971.

Pada tanggal 5 Agustus, New Delhi memutuskan untuk mencabut Pasal 370 Konstitusi, yang memberikan status khusus kepada Kashmir, dan untuk membagi Jammu dan Kashmir menjadi dua distrik agar langsung terpusat.

Pemerintah Perdana Menteri Narendra Modi telah membatasi kebebasan bergerak di kawasan itu dan memutus sambungan Internet dan telepon.

Akbaruddin mengatakan pembatasan itu “masuk akal” dan sedang dikurangi.

“Ketertiban umum diperlukan untuk menjamin kemakmuran demokrasi,” katanya seraya membantah tuduhan bahwa negaranya melakukan pelanggaran HAM di wilayah yang disengketakan itu.

BACA JUGA  Cabut Otonomi Sepihak, India Bagi Kashmir Jadi Dua Wilayah

“India adalah demokrasi yang berkembang dan hidup dan kami hidup di dalamnya setiap hari. Kami berkomitmen untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi sebagian warga kami. Silakan luangkan waktu untuk mengatasinya,” katanya.

Kashmir telah menjadi penyebab dua perang dan bentrokan yang tak terhitung jumlahnya antara kedua musuh bebuyutan itu, yang paling baru pada bulan Februari.

India telah berulang kali memblokir diskusi Kashmir di PBB karena menganggapnya sebagai masalah internal.

Duta Besar Pakistan untuk PBB memuji pertemuan DK PBB pada Jumat itu. Ia mengatakan bahwa pertemuan ini sebagai bukti bahwa wilayah itu menjadi subyek “konflik yang diakui secara internasional”.

“Suara orang-orang di Kashmir yang diduduki telah terdengar hari ini di forum diplomatik paling bergengsi di dunia,” kata Maliha Lodhi kepada wartawan.

“Ini adalah langkah pertama, bukan langkah terakhir. Itu tidak akan berakhir di sini. Itu hanya akan berakhir ketika keadilan dilakukan untuk orang-orang di Jammu dan Kashmir,” katanya, seraya menambahkan bahwa negaranya menginginkan “penyelesaian damai” dari konflik yang telah berlangsung beberapa dekade.

Sumber: AFP
Redaktur: Sulhi El-Izzi

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Indonesia

AII: Pidato Kenegaraan Presiden Jokowi Soal Penegakan Hukum dan HAM Ambigu

Direktur Amnesty International Indonesia menanggapi pidato kenegaraan Presiden Jokowi.

Sabtu, 17/08/2019 09:54 0

Opini

Peran Ulama dalam Memperjuangkan Kemerdekaan

Realitas penulisan sejarah Indonesia yang dengan sengaja meminggirkan Islam, Ulama dan santrinya sebagai pelaku sejarah cukup lama terbiarkan.

Sabtu, 17/08/2019 08:32 0

Artikel

Kemerdekaan Menurut H.O.S. Tjokroaminoto

Satu pertemuan dengan pengurus Sarekat Dagang Islam (SDI) mengubah jalan hidup Tjokroaminoto. Ia diberi amanah untuk memimpin perkumpulan tersebut. Bukan hanya itu, ia menyusun kembali anggaran dasar perkumpulan itu, menyesuaikan dengan aturan kolonial yang berlaku saat itu.

Sabtu, 17/08/2019 00:04 1

Indonesia

Kashmir Memanas, Menlu RI Panggil Kedutaan India dan Pakistan

Indonesia meminta kedua negara menyelesaikan masalah di Kashmir dengan dialog

Jum'at, 16/08/2019 16:53 0

Indonesia

Sandiaga Uno Sebut Pemindahan Ibu Kota Belum Jadi Prioritas

Sandiaga Uno menanggapi wacana Presiden Jokowi yang ingin memindah ibu kota Indonesia ke Kalimantan.

Jum'at, 16/08/2019 16:53 0

Indonesia

74 Tahun Indonesia Merdeka, Muhammadiyah: Masalah Ekonomi Masih Jadi PR

Jangan sampai, kata dia, ekonomi di negeri ini hanya dikuasai oleh segelintir orang.

Jum'at, 16/08/2019 16:19 0

Indonesia

Sekjen MUI: Isi Hari Kemerdekaan dengan Mengingat Perjuangan Ulama

perjuangan mereka tidak bisa dilepaskan dari kemerdekaan bangsa ini.

Jum'at, 16/08/2019 16:11 0

Indonesia

Sandiaga Uno Jalan Kaki Menuju Gedung DPR/MPR, Didoakan Jadi Wakil Presiden

"Jalanan macet total dan sudah tidak lagi menggunakan fasilitas pengawalan, maka jalan kaki pun jadi,"

Jum'at, 16/08/2019 14:59 0

Indonesia

Ini Pesan Muhammadiyah kepada Para Kadernya yang Terpilih Anggota Dewan

“Hormati Muhammadiyah, posisikan Muhammadiyah sebegai ormas kemasyarakatan dan dakwah, kalau bisa didukung, diringankan bebannya,” tutup Haedar.

Jum'at, 16/08/2019 07:30 0

Indonesia

Tudingan Radikal kepada Enzo Taruna Akmil Harus Dihentikan

publik harus mengakhiri tudingan radikal terhadap Enzo dan tuduhan bahwa TNI AD sudah kecolongan karena meloloskan Enzo.

Kamis, 15/08/2019 16:49 0

Close