... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

News

Revisi UU TNI Dinilai Akan Kembalikan Dwifungsi ABRI

Foto: Tentara Nasional Indonesia (TNI)

KIBLAT.NET, Jakarta – Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Yati Andriyani menilai ada upaya pengembalian Dwifungsi ABRI. Hal itu diungkapkannya mengomentari rencana pemerintah yang akan melakukan perubahan terhadap Undang-undang No. 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI).

“Kami memandang pengaturan tentang penempatan prajurit TNI aktif pada jabatan sipil yang terlalu luas dan tanpa pertimbangan yang matang dapat mengembalikan fungsi kekaryaan TNI yang dulunya berpijak pada doktrin dwi fungsi ABRI,” ujar Yati dalam rilis yang diterima Kiblat.net, Sabtu (10/08/2019).

Padahal, ucap Yati, Dwifungsi ABRI sejatinya telah dihapuskan pascareformasi 1998. Menurutnya, pengembalian fungsi kekaryaan tentara untuk tidak hanya terlibat aktif dalam bidang pertahanan ini memberikan peluang kepada prajurit TNI aktif untuk kembali terlibat dalam urusan sosial politik.

“Secara fakta (TNI aktif dalam Politik) menjegal reformasi TNI yang kini masih dalam keadaan stagnan, padahal berkelanjutan reformasi TNI mensyaratkan militer tidak lagi berpolitik,” ujarnya.

Rencana pemerintah untuk melakukan restrukturisasi dan reorganisasi TNI dilakukan dengan berbagai kebijakan dimana sebelumnya pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 42 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No. 10 Tahun 2010 tentang susunan organisasi TNI. Saat ini, pemerintah bermaksud melakukan perubahan terhadap UU No. 34 tahun 2004 tentang TNI.

Salah satu perubahan yang dilakukan dalam revisi ini yang menjadi persoalan adalah terkait dengan penempatan prajurit TNI aktif dalam jabatan sipil.

BACA JUGA  Setahun Tsunami Selat Sunda, WMI & AQL Bangun Training Center di Cimanggu Banten

Dalam Draft Rancangan Perubahan UU TNI yang beredar di masyarakat saat ini, pemerintah mengubah ketentuan dalam pasal 47 ayat (2) UU TNI (pasal 3 Draft RUU), dimana terdapat enam kementerian/lembaga tambahan yang dapat diduduki oleh prajurit TNI, yaitu Kementrian Koordinator Bidang Kemaritiman, Staf Kepresidenan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Badan Keamanan laut.

Dengan penambahan ini terdapat 16 kementerian/lembaga yang membuka peluang jabatannya dipegang oleh prajurit TNI aktif. Lebih dari itu, pasal 47 ayat(2) huruf q draft RUU juga membuka ruang yang sangat luas kepada prajurit TNI aktif untuk dapat menduduki jabatan pada kementerian/lembaga lain yang sangat membutuhkan tenaga dan keahlian prajurit aktif sesuai kebijakan presiden .

“Semangat yang diusung UU TNI adalah militer aktif hanya menduduki jabatan-jabatan yang memiliki keterkaitan dengan fungsi pertahanan,” ujar Yati.

“Sebaliknya, rancangan perubahan UU TNI ini menjadikan aparat militer yang sebelumnya dikembalikan ke barak, pascarefomasi sebagai bagian dari reformasi TNI, dapat kembali masuk dalam ranah sipil,” lanjutnya.

Yati pun menegaskan, dalam respon terhadap perubahan UU TNI ini, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak pemerintah untuk menghapus ketentuan pasal 47 ayat (2) huruf q draft Revisi UU TNI. Selain itu pemerintah harus mengkaji kembali penempatan prajurit TNI aktif dalam jabatan kementerian/lembaga sipil karena hal tersebut dapat menjadi ancaman bagi pemerintahan negara yang demokratis.

BACA JUGA  Syaikh Palestina: Zakat dan Infaq kepada Rakyat Palestina Prioritas Umat Islam

Kemudian, Koalisi meminta DPR untuk tidak mendukung upaya pemerintahan dalam melakukan revisi UU No. 34 tahun 2004 tentang TNI, yang tidak sejalan dengan agenda reformasi TNI dan dapat mengganggu tata pemerintahan yang demokratis karena tidak terdapat faktor kemendesakan untuk memberikan dan menempatkan prajurit TNI aktif dalam jembatan sipil dengan menambahkan sejumlah kementerian/lembaga yang justru menjadi mundur dalam demokrasi dan reformasi.

Reporter: Muhammad Jundii
Editor: Imam S.

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Video News

Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi, PBB Resmi Dukung Jokowi?

KIBLAT.NET, Jakarta – Ketua Majelis Syuro Partai Bulan Bintang (PBB), MS Kaban menyebutkan bahwa rakyat...

Sabtu, 10/08/2019 10:59 0

Video News

Jika FPI Dibubarkan, Apa Kata Ketua Majelis Syuro Partai Bulan Bintang?

KIBLAT.NET, Jakarta – Ketua Majelis Syuro Partai Bulan Bintang (PBB), MS Kaban menegaskan bahwa selama...

Sabtu, 10/08/2019 10:56 0

Amerika

Pasca Insiden Penembakan Massal, AS Kumpulkan Perusahaan Media Sosial

Trump tidak menghadiri pertemuan karena sedang berada di New York.

Sabtu, 10/08/2019 10:35 0

Video News

Komnas HAM Tolak Pelibatan TNI dalam Penanganan Terorisme, Kenapa?

KIBLAT.NET, Jakarta – Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam, menilai pelibatan TNI dalam penanganan terorisme tidak...

Sabtu, 10/08/2019 09:58 0

Video News

Jika Negara Tak Pulangkan HRS, HAM Apa yang Dilanggar?

KIBLAT.NET- Jakarta- Mantan komisioner komnas HAM, Hafidz Abbas menyayangkan HRS yang tak kunjung dipulangkan. Apakah...

Sabtu, 10/08/2019 09:54 0

Palestina

Muslim Al-Quds Diseru Siaga di Al-Aqsha dan Undur Penyembelihan Kurban

Menurutnya, ancaman penyerbuan Al-Aqsha di Hari Raya Idul Adha besok sangat nyata. Ia pun menyeru umat Islam berjaga-jaga untuk melindungi Al-Aqsha dari serbuan kelompok-kelompok Yahudi ekstrem.

Sabtu, 10/08/2019 09:49 0

Afghanistan

Pemimpin Taliban Instruksikan Gencatan Senjata Salama Idul Adha

Ia juga mendesak Washington mencari solusi damai untuk masalah Afghanistan. Strategi AS di Afghanistan selama ini telah gagal.

Sabtu, 10/08/2019 08:49 0

Suriah

Penelitian Ungkap 100 Ribu Orang Lebih Ditahan Rezim Suriah Selama Konflik

Kematian dalam tahanan rezim Suriah terus terjadi, diduga akibat dari penyiksaan, kelalaian atau kondisi tak manusiawi

Jum'at, 09/08/2019 20:23 0

Amerika

Pasca Penembakan Massal di AS, Amnesty Internasional Keluarkan Travel Warning

"Peringatan perjalanan dikeluarkan terkait terjadinya kekerasan bersenjata tingkat tinggi di Amerika Serikat

Jum'at, 09/08/2019 19:03 0

Tazkiyah

Mengurungkan Berhaji, Demi Membantu Fakir Miskin

Banyak yang mampu berangkat haji, namun berapa banyak yang mampu mengurungkan berangkat haji dan menyumbangkan bekal hajinya untuk fakir miskin?

Jum'at, 09/08/2019 15:51 0

Close