... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

News

India Hapus Otonomi Kashmir, Warga Muslim Terancam

Foto: Kashmir

KIBLAT.NET, Jammu – Pemerintah India mencabut status otonomi khusus untuk Jammu dan Kashmir, satu-satunya negara bagian yang mayoritas penduduknya Muslim, lewat keputusan presiden yang disampaikan di parlemen pada Senin (05/08/2019).

Langkah ini disebut politikus Mehbooba Mufti sebagai “hari paling kelam” dan langkah penjajahan India di wilayah tersebut.

Status khusus itu selama ini dijamin oleh konstitusi India yang tercantum dalam Pasal 370 – pasal yang dianggap penting karena menjamin otonomi luas bagi negara bagian yang mayoritas penduduknya Muslim tersebut. Sekitar 12 juta orang tinggal di Jammu dan Kashmir.

Seluruh wilayah Jammu dan Kashmir selama ini menjadi perebutan antara India dan Pakistan. Masing-masing negara mengklaim wilayah penuh tetapi hanya menguasai sebagian wilayah.

Berdasarkan Pasal 370 Negara Bagian Jammu dan Kashmir berhak mempunyai konstitusi sendiri, bendera sendiri dan kebebasan mengurus semua hal, kecuali urusan luar negeri, pertahanan dan komunikasi.

Namun kekhususan itu akan segera berakhir begitu dekrit ditandatangani presiden, kata Menteri Dalam Negeri Amit Shah, ketika mengumumkan keputusan tersebut di parlemen.

“Menyusul rekomendasi parlemen, presiden mengumumkan bahwa mulai dari hari ditandatanganinya deklarasi oleh Presiden India dan di hari penerbitannya di berita acara negara, maka semua bagian dari Pasal 370 akan tidak berlaku, kecuali satu bagian saja di pasal itu,” jelas Shah seperti dilansir dari BBC Indonesia.

Dengan pencabutan tersebut maka untuk pertama kalinya orang-orang dari luar negara bagian sekarang boleh membeli tanah dan rumah di Kashmir. Akibatnya, menurut para kritikus, penduduk mayoritas Hindu sekarang dapat menetap di Kashmir yang akan mengubah demografi di sana.

Hari Paling Kelam

Pengumuman itu sontak ditentang keras oleh para politikus partai-partai oposisi yang hadir dalam sidang yang menyoraki menteri dalam negeri.

Penentangan juga disampaikan oleh mantan Menteri Besar Jammu dan Kashmir, Mehbooba Mufti, yang menyebut pencabutan status khusus sebagai penjajahan oleh India di wilayah tersebut.

“Hari ini merupakan hari yang paling kelam dalam kehidupan demokrasi India,” katanya seraya menambahkan bahwa “keputusan sepihak” pemerintah adalah “ilegal dan tidak konstitusional.”

Sementara itu, dalam wawancara dengan BBC, Mehbooba Mufti, mengatakan keputusan itu dilatari “perancanaan yang jahat”.

“Mereka hanya ingin menduduki tanah kami dan ingin membuat negara bagian berpenduduk mayoritas Muslim ini seperti negara bagian lain dan membuat kami menjadi minoritas dan mencabut wewenang kami secara total.”

Sumber: BBC Indonesia
Redaktur: Sulhi El-Izzi

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Fikih

Hukum-hukum Penting yang Wajib Diketahui oleh Para Pengurban

Catatan: Tidak mengapa jika cacatnya itu ringan, menurut pendapat jumhur ulama. Cacara ringan itu seperti tanduknya seperempat atau sepertiga tanduknya pecah, sobek sepertiga atau seperempat telinganya

Selasa, 06/08/2019 07:40 0

Indonesia

Pansel Capim KPK Dinilai Langgar Undang-undang

"Dengan demikian maka Pansel berarti sudah melanggar ketentuan undang-undang tentang capim KPK. Seharusnya itu harus diulang dari awal sehingga persyaratan dapat terpenuhi bahwa harus ada LHKPN,"kata Abdullah saat ditemui di Sentul, Bogor pada Senin (05/08/2019).

Selasa, 06/08/2019 06:24 0

Indonesia

Ini Keputusan Hasil Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional IV

Salah satu keputusan ijtima ulama yang ditetapkan adalah menolak kekuasaan yang berdiri atas dasar kecurangan dan kezaliman

Senin, 05/08/2019 23:45 0

Info Event

Pemuda Al Fath Tabanan Sambut Hari Kemerdekaan dengan Aksi Tebar Nasi Bungkus

Aksi ini memunculkan kepeduliaan kita bahwa masih banyak orang di sekeliling kita yang membutuhkan

Senin, 05/08/2019 23:04 1

Indonesia

Terungkap, Pelanggaran HAM Muslim Rohingya di Myanmar Didukung Sektor Bisnis

"Sumber-sumber utama pendapatan dari bisnis itu digunakan untuk melakukan pelanggaran HAM serius"

Senin, 05/08/2019 22:48 0

Artikel

RAND CORPORATION: Dari Radikalisme ke Imperialisme AS

Ada berbagai aspek yang menarik melihat bertemunya perwakilan Taliban dengan Pemerintah Republik Indonesia. Salah satunya adalah wacana tentang radikalisme di Indonesia.

Senin, 05/08/2019 22:31 0

Indonesia

Hadiri Ijtima’ Ulama IV, Ketum DDI: Perjuangan Tidak Hanya di Pilpres

"Mereka harus terus berjuang. Tujuan utama bukan hanya untuk menjadikan Prabowo presiden. Peluangnya tidak hanya di politik. Perjuangan tidak hanya selesai di sini," jelasnya.

Senin, 05/08/2019 20:00 0

Fikih

Bolehkah Meniatkan Kurban untuk Orang yang Sudah Meninggal?

Catatan: Perbendaan pendapat ini pada kondisi orang yang mengurbankan sudah berkurban untuk dirinya sendiri.

Senin, 05/08/2019 17:29 0

Indonesia

ICMI Usul Perubahan Nama RUU PKS

"Sebaiknya kata 'penghapusan' ditiadakan saja. Yang lebih tepat memang kejahatan seksual. Cakupannya lebih luas dan dalam," ujar Wakil Ketua Umum ICMI, Sri Astuti Buchari, dalam diskusi media dialektika di Euro Management, Jakarta Pusat, Senin 5 Agustus 2019.

Senin, 05/08/2019 16:55 0

Indonesia

Ijtima’ Ulama IV Kaji Ulang Bekerja Sama dengan Parpol

Ia menekankan bahwa umat Islam harus berjuang berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadist. Bukan hanya memandang politik yang mengesampingkan agama.

Senin, 05/08/2019 16:04 0

Close