Terungkap, Pelanggaran HAM Muslim Rohingya di Myanmar Didukung Sektor Bisnis

KIBLAT.NET, Jakarta – Kepala Misi Pencari Fakta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Myanmar, Marzuki Darusman mengungkap adanya kapitalisme militer terkait konflik di Myanmar, khususnya pelanggaran HAM terhadap muslim Rohingnya.

“Jelas menunjukkan bahwa sumber-sumber utama pendapatan dari bisnis itu digunakan untuk melakukan pelanggaran HAM serius. Ada hubungan langsung antara bisnis dengam pelanggaran HAM itu tujuan pokok dari laporan ini,” ujar Marzuki dalam jumpa pers di Kantor Perwakilan PBB di Indonesia, Jakarta, Senin (05/08/2019).

Dalam laporan yang berisi 111 halaman dan telah dirilis di Jenewa hari ini, berisi penelitian tim pencari fakta selama 8 bulan yang mengungkap puluhan perusahaan asing dari Asia dan Eropa berisiko terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia terhadap etnis Rohingya di Rakhine, Myanmar, melalui kemitraan bisnis dengan dua perusahaan, Myanmar Economic Holdings Limited (MEHL) dan Myanmar Economic Corporation (MEC).

“Ini lebih 100 halaman dan selama 8 bulan kita penelitian kita temukan suatu gambaran yang luar biasa, dari jangkauan kedalaman dan keluasan yang melebihi model manapun di dunia, ini suatu bentuk kapitalisme militer yang diterapkan oleh Tatmadaw (militer Myanmar),” ujar Marzuki.

Marzuki mengimbau perusahaan internasional yang bermitra dengan MEHL dan MEC segera meninjau kembali hubungan bisnisnya itu agar usahanya tidak menguntungkan Tatmadaw, pihak yang diyakini bertanggung jawab terhadap pelanggaran HAM di Rakhine.

BACA JUGA  Gelar Pernikahan dan Maulid, Habib Rizieq Disanksi Satpol PP

“Seluruh perusahaan yang membeli barang atau bermitra dengan perusahaan asal Myanmar agar segera melakukan peninjauan kembali terhadap usahanya guna memastikan mereka tak menguntungkan Tatmadaw,” kata Marzuki.

Tim Pencari Fakta merupakan satuan kerja independen yang diberi mandat oleh Dewan HAM PBB pada 24 Maret 2017 untuk menyelidiki dugaan pelanggaran HAM terhadap etnis Rohingya di Rakhine, Myanmar.

Tim yang diketuai oleh Marzuki Darusman telah menyiarkan beberapa laporan mengenai dugaan pelanggaran HAM pada September 2018, Maret 2019, dan Mei 2019 melalui laman www.ohchr.org.

Reporter: Muhammad Jundii
Editor: Imam S.

Ingin Langganan Artikel?
Daftarkan emailmu di sini untuk mendapatkan update artikel terbaru.
Anda dapat berhenti langganan kapan saja.
Anda mungkin juga berminat