... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

News

Militer dan Oposisi Sudan Sepakat Bentuk Pemerintahan Transisi

Foto: Ribuan pengunjuk rasa mengibarkan bendera, memegang spanduk dan meneriakkan slogan dalam demonstrasi di Kementerian Pertahanan di Khartoum (Reuters)

KIBLAT.NET, Khartoum – Dewan Transisi Militer (TMC) yang berkuasa di Sudan dan koalisi oposisi utama telah mencapai kesepakatan untuk membentuk pemerintahan transisi.

Mohamed Hassan Lebatt, mediator Uni Afrika untuk Sudan, mengatakan bahwa perwakilan dari kedua belah pihak akan melanjutkan pembicaraan pada hari Sabtu mengenai rincian teknis dari kesepakatan tersebut.

“Saya mengumumkan kepada opini publik Sudan, Afrika, dan internasional bahwa kedua delegasi telah sepenuhnya menyetujui deklarasi konstitusional,” kata Lebatt dalam konferensi pers pada dini hari Sabtu (03/08/2019).

Kesepakatan itu muncul setelah negosiasi berminggu-minggu, yang diperantarai Uni Afrika dan negara tetangga Ethiopia di tengah serangan sporadis kekerasan di ibu kota Khartoum dan kota-kota lain.

Sudan berada dalam kondisi politik yang kacau sejak tentara mencopot pemimpin veteran Omar al-Bashir pada April. Sementara puluhan demonstran terbunuh dalam protes di jalan-jalan.

Ketika berita tentang kesepakatan itu muncul, orang-orang mulai berkumpul di Nile Street, jalan utama di ibukota Khartoum. Mereka membunyikan klakson mobil dan meneriakkan yel-yel untuk merayakannya.

“Kami telah menunggu negara sipil untuk meminta balasan yang adil dari para pembunuh putra kami,” kata seorang pemrotes Somaiya Sadeq kepada kantor berita AFP.

“Kami menang!” beberapa orang bernyanyi sementara yang lain menyanyikan lagu kebangsaan.

Tim hukum dan teknis masih perlu menetapkan batas waktu agar deklarasi mulai berlaku dan agar pemerintah transisi ditunjuk. Setelah pemerintah transisi mulai bekerja, Sudan memulai masa transisi tiga tahun yang diharapkan mengarah pada pemilihan.

BACA JUGA  Tolak Normalisasi, Demonstran Sudan Bakar Bendera Israel

Dua poin utama yang diperdebatkan adalah peran Dinas Intelijen Umum Sudan dan Pasukan Dukungan Cepat (RSF), kelompok paramiliter paling kuat di negara itu.

Menurut rancangan deklarasi, badan intelijen akan melaporkan kepada kabinet dan dewan yang berdaulat, badan yang akan memerintah negara dalam periode transisi, sementara RSF akan jatuh di bawah komando umum angkatan bersenjata.

Kedua belah pihak sebelumnya sepakat bahwa dewan berdaulat akan terdiri dari 11 anggota – lima perwira yang dipilih oleh TMC, lima warga sipil yang dipilih oleh koalisi Pasukan untuk Kebebasan dan Perubahan (FFC) dan warga sipil lainnya yang akan disepakati oleh kedua belah pihak. Pemimpin utamanya adalah dari militer.

Ketika dewan berdaulat dibentuk, TMC, yang dipimpin oleh Jenderal Abdel Fattah al-Burhan dan wakilnya, komandan RSF Jenderal Mohamed Hamdan Dagalo, akan dibubarkan.

Aliansi FFC diperkirakan akan mengadakan konferensi pers pada pukul 08:00 GMT untuk menjelaskan rincian kesepakatan.

Sumber: Al-Jazeera
Redaktur: M. Rudy


Jika tulisan ini bermanfaat bagi Anda dan banyak orang, dukung kami membantu terus menginformasikan berita dan tulisan terbaik untuk Anda. Kiblat.net adalah media Islam independen non-partisan yang dikelola mandiri. Anda dapat memberikan donasi terbaik supaya kami dapat terus bekerja di bidang dakwah media.

Donasi Sekarang

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Indonesia

Banyak PR, Mardani Ali Sera Minta Jokowi Segera Bekerja

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera menyarankan kepada Presiden Jokowi untuk mulai bekerja cepat dari sekarang.

Jum'at, 02/08/2019 16:05 0

Indonesia

Komisi XI DPR RI: Pemindahan Ibu Kota Jangan Bebani APBN

Michael Jeno mendesak agar pemerintah tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Jum'at, 02/08/2019 14:54 0

Indonesia

Fahri Hamzah Minta Presiden Jokowi Buat Perppu Perlindungan Data Penduduk

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah turut merespon maraknya jual-beli data kependudukan di media sosial.

Jum'at, 02/08/2019 14:45 0

Indonesia

Mendagri Klaim Kerjasama Pemanfaatan Data Penduduk Bisa Dipertanggungjawabkan

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengklaim pihaknya menjamin Perlindungan Data Dalam Pemanfaatan KTP-el dalam kerjasama dengan sejumlah Lembaga

Jum'at, 02/08/2019 14:16 0

Indonesia

Kembali Erupsi, Gunung Tangkuban Perahu Berstatus Waspada

Plh. Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Agus Wibowo mengatakan bahwa suara gemuruh terdengar dan sebagian material letusan jatuh kembali ke dalam kawah.

Jum'at, 02/08/2019 13:23 0

Indonesia

Kopi Indonesia Pernah Berjaya, Kini Dikalahkan Vietnam

Tak hanya soal kopi, komoditas lada Indonesia juga kalah dari Vietnam

Kamis, 01/08/2019 17:56 1

Indonesia

Soal Perpanjangan Izin, Kemendagri Sebut Ada 5 Syarat yang Belum Dipenuhi FPI

Soedarmo mengatakan bahwa Front Pembela Islam (FPI) belum memenuhi lima syarat untuk perpanjangan Ormas.

Kamis, 01/08/2019 15:05 0

Indonesia

Tanpa Oposisi, Penguasa Akan Mengesampingkan Rakyat

kekuatan oposisi yang digerakkan partai politik mutlak diperlukan untuk mengawasi jalannya pemerintahan kedepan

Kamis, 01/08/2019 13:35 0

Indonesia

Fahira Idris: Ekonomi Sulit, Pemindahan Ibu Kota Bukan Prioritas

Anggota DPD RI, Fahira Idris menyayangkan sikap Presiden Jokowi yang ingin memindah ibu kota ke Kalimantan.

Kamis, 01/08/2019 13:22 0

Indonesia

Koopssus TNI Diresmikan, KontraS Khawatir Pelanggaran HAM Dalam Penanganan Terorisme

penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran HAM dalam penanganan terorisme bisa saja terjadi

Kamis, 01/08/2019 13:03 0

Close