... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

News

AS Keluar dari Kesepakatan Pengurangan Rudal Jelajah dengan Rusia

Foto: Rudal Rusia/ilustrasi

KIBLAT.NET, Bangkok – Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo, secara resmi mengumumkan pada Jumat (02/08/2019) penarikan negaranya dari perjanjian rudal jarak pendek dan menengah dengan Moskow.

Pompeo mengatakan dalam sambutannya di sela-sela keikutsertaannya dalam pertemuan ASEAN di ibukota Thailand, Bangkok, bahwa Amerika Serikat tidak akan tetap menjadi pihak dalam perjanjian yang sengaja dilanggar oleh Rusia.

Perjanjian itu, yang ditandatangani pada tahun 1987 oleh Presiden AS Ronald Reagan dan pemimpin Soviet Mikhail Gorbachev, memberikan pengurangan rudal konvensional dan nuklir dari kedua kekuatan.

Amerika Serikat mulai mengakhiri perjanjian dengan alasan bahwa Rusia melanggar pengembangan rudal yang mampu menjangkau target lintas benua.

“Rusia belum kembali ke kepatuhan dan verifikasi penuh atas penghancuran sistem rudal yang melanggar ketentuan SSC 8 atau rudal jelajah jarak menengah jenis 9M 729 yang diluncurkan dari darat. AS telah memberi Rusia waktu enam bulan untuk menghancurkan rudal tersebut,” kata Pompeo.

Pada bagiannya, Kementerian Luar Negeri Rusia mengumumkan bahwa perjanjian rudal jarak menengah dan pendek yang ditandatangani antara Moskow dan Washington hari ini berakhir atas inisiatif Washington sendiri.

Wakil Menteri Luar Negeri Sergei Ryabkov meminta Amerika Serikat untuk membekukan penempatan rudal jarak menengah setelah perjanjian berakhir.

“Kami telah menyarankan kepada Amerika Serikat dan anggota NATO lainnya agar mereka mempertimbangkan pembekuan penyebaran rudal jarak menengah,” kata Ryabkov.

BACA JUGA  AS Masih Sisakan 500-600 Pasukan di Suriah

“Pembekuan ini akan mirip dengan yang diumumkan oleh Presiden Vladimir Putin ketika dia mengatakan bahwa jika Amerika Serikat tidak menggunakan peralatan seperti itu di beberapa daerah, Rusia juga akan menahan diri untuk tidak melakukannya,” lanjutnya.

Sumber: Al-Jazeera
Redaktur: Sulhi El-Izzi

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Indonesia

Banyak PR, Mardani Ali Sera Minta Jokowi Segera Bekerja

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera menyarankan kepada Presiden Jokowi untuk mulai bekerja cepat dari sekarang.

Jum'at, 02/08/2019 16:05 0

Indonesia

Komisi XI DPR RI: Pemindahan Ibu Kota Jangan Bebani APBN

Michael Jeno mendesak agar pemerintah tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Jum'at, 02/08/2019 14:54 0

Indonesia

Fahri Hamzah Minta Presiden Jokowi Buat Perppu Perlindungan Data Penduduk

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah turut merespon maraknya jual-beli data kependudukan di media sosial.

Jum'at, 02/08/2019 14:45 0

Indonesia

Mendagri Klaim Kerjasama Pemanfaatan Data Penduduk Bisa Dipertanggungjawabkan

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengklaim pihaknya menjamin Perlindungan Data Dalam Pemanfaatan KTP-el dalam kerjasama dengan sejumlah Lembaga

Jum'at, 02/08/2019 14:16 0

Indonesia

Kembali Erupsi, Gunung Tangkuban Perahu Berstatus Waspada

Plh. Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Agus Wibowo mengatakan bahwa suara gemuruh terdengar dan sebagian material letusan jatuh kembali ke dalam kawah.

Jum'at, 02/08/2019 13:23 0

Indonesia

Kopi Indonesia Pernah Berjaya, Kini Dikalahkan Vietnam

Tak hanya soal kopi, komoditas lada Indonesia juga kalah dari Vietnam

Kamis, 01/08/2019 17:56 1

Indonesia

Soal Perpanjangan Izin, Kemendagri Sebut Ada 5 Syarat yang Belum Dipenuhi FPI

Soedarmo mengatakan bahwa Front Pembela Islam (FPI) belum memenuhi lima syarat untuk perpanjangan Ormas.

Kamis, 01/08/2019 15:05 0

Indonesia

Tanpa Oposisi, Penguasa Akan Mengesampingkan Rakyat

kekuatan oposisi yang digerakkan partai politik mutlak diperlukan untuk mengawasi jalannya pemerintahan kedepan

Kamis, 01/08/2019 13:35 0

Indonesia

Fahira Idris: Ekonomi Sulit, Pemindahan Ibu Kota Bukan Prioritas

Anggota DPD RI, Fahira Idris menyayangkan sikap Presiden Jokowi yang ingin memindah ibu kota ke Kalimantan.

Kamis, 01/08/2019 13:22 0

Indonesia

Koopssus TNI Diresmikan, KontraS Khawatir Pelanggaran HAM Dalam Penanganan Terorisme

penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran HAM dalam penanganan terorisme bisa saja terjadi

Kamis, 01/08/2019 13:03 0

Close