... Waktu Shalat
...
Shubuh
...
Dzuhur
...
Ashar
...
Maghrib
...
Isya
...

News

Realisasi “Perjanjian Bangsamoro”, Militer Filipina Latih 255 Eks Pejuang MILF

Foto: Anggota Front Pembebasan Islam Moro (MILF).

KIBLAT.NET, Manila – Angkatan Bersenjata Filipina akan melatih sekitar 255 mantan pejuang Front Pembebasan Islam Moro (MILF) untuk bergabung dengan pasukan pemerintah yang mengamankan wilayah Bangsamoro.

Kantor Penasihat Presiden untuk Proses Perdamaian (OPAPP) mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Angkatan Bersenjata Islam Bangsamoro (BIAF), komponen bersenjata MILF, akan dilatih untuk menjadi bagian dari Tim Perdamaian dan Keamanan Bersama (JPST). Hal ini sejalan dengan proses normalisasi di bawah kesepakatan damai 2014 antara pemerintah dan MILF.

Penasihat Presiden Perdamaian Carlito Galvez Jr mengatakan bahwa pelatihan itu akan menjadi pintu gerbang bagi para mantan pejuang MILF untuk bergabung dengan pasukan pemerintah dalam menjaga perdamaian dan ketertiban di wilayah Bangsamoro.

“JPST akan terdiri dari anggota AFP, Polisi Nasional Filipina dan MILF-BIAF. Tim-tim ini akan melayani sampai Daerah Otonomi Bangsamoro di pemerintahan sementara Muslim Mindanao (BTA) mengakhiri masa jabatannya pada 2022,” kata Galvez.

Dia mengutip peran penting JPST. Mereka akan membantu menyelesaikan perselisihan, dan membantu dalam memerangi narkoba dan terorisme ilegal.

“JPST ini akan ditugaskan untuk menjaga perdamaian dan ketertiban di daerah-daerah yang telah diidentifikasi bersama oleh GPH dan MILF,” kata Galvez.

“Lebih penting lagi, tim-tim ini juga akan mendukung pekerjaan yang dilakukan oleh mekanisme gencatan senjata yang ada, khususnya dalam menangani masalah-masalah mendesak tentang keamanan dan menjaga ketertiban,” tambahnya.

Penonaktifan mantan anggota pejuang MILF ini sejalan dengan Jalur Normalisasi Perjanjian Komprehensif tentang Bangsamoro (CAB) yang ditandatangani oleh pemerintah dan MILF pada 2014.

Jalur Normalisasi memiliki 4 komponen utama: keamanan, pembangunan sosial-ekonomi, langkah-langkah membangun kepercayaan, dan keadilan transisi dan rekonsiliasi.

Berdasarkan Jalur Normalisasi, 30% atau 12.000 pejuang MILF dan senjata mereka akan dinonaktifkan tahun ini. Setidaknya 35% akan menjalani proses yang sama tahun depan, sementara pejuang yang tersisa akan dinonaktifkan pada tahun 2022 tepat pada saat penandatanganan Perjanjian Keluar berdasarkan CAB.

Sumber: Rappler
Redaktur: M. Rudy


Jika tulisan ini bermanfaat bagi Anda dan banyak orang, dukung kami membantu terus menginformasikan berita dan tulisan terbaik untuk Anda. Kiblat.net adalah media Islam independen non-partisan yang dikelola mandiri. Anda dapat memberikan donasi terbaik supaya kami dapat terus bekerja di bidang dakwah media.

Donasi Sekarang

Share on Facebook Share on Twitter

Apa Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?

Ikuti Topik:

Berikan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Berita Lainnya

Indonesia

Kembali Erupsi, Gunung Tangkuban Perahu Berstatus Waspada

Plh. Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Agus Wibowo mengatakan bahwa suara gemuruh terdengar dan sebagian material letusan jatuh kembali ke dalam kawah.

Jum'at, 02/08/2019 13:23 0

Indonesia

Kopi Indonesia Pernah Berjaya, Kini Dikalahkan Vietnam

Tak hanya soal kopi, komoditas lada Indonesia juga kalah dari Vietnam

Kamis, 01/08/2019 17:56 1

Indonesia

Soal Perpanjangan Izin, Kemendagri Sebut Ada 5 Syarat yang Belum Dipenuhi FPI

Soedarmo mengatakan bahwa Front Pembela Islam (FPI) belum memenuhi lima syarat untuk perpanjangan Ormas.

Kamis, 01/08/2019 15:05 0

Indonesia

Tanpa Oposisi, Penguasa Akan Mengesampingkan Rakyat

kekuatan oposisi yang digerakkan partai politik mutlak diperlukan untuk mengawasi jalannya pemerintahan kedepan

Kamis, 01/08/2019 13:35 0

Indonesia

Fahira Idris: Ekonomi Sulit, Pemindahan Ibu Kota Bukan Prioritas

Anggota DPD RI, Fahira Idris menyayangkan sikap Presiden Jokowi yang ingin memindah ibu kota ke Kalimantan.

Kamis, 01/08/2019 13:22 0

Indonesia

Koopssus TNI Diresmikan, KontraS Khawatir Pelanggaran HAM Dalam Penanganan Terorisme

penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran HAM dalam penanganan terorisme bisa saja terjadi

Kamis, 01/08/2019 13:03 0

Indonesia

KontraS Nilai Belum Ada Alasan Kuat Pembentukan Koopssus TNI untuk Tangani Terorisme

Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasa (KontraS) mengkritisi pembentukan Komando Operasi Khusus (Koopssus) TNI.

Kamis, 01/08/2019 12:53 0

Indonesia

Waspadai Penggunaan Ponsel Pintar untuk Cegah Kejahatan Seksual pada Anak

Ketika anak masih usia 0-18 tahun, ponsel pintar sebaiknya dipinjamkan bukan dihadiahkan

Rabu, 31/07/2019 19:05 0

Indonesia

Pasca Bertemu Taliban, MUI Setuju Amerika Hengkang dari Afghanistan

Delegasi Taliban berkunjung ke Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Rabu, 31/07/2019 15:16 1

Indonesia

Kehadirannya Ditolak FPB, Felix Siauw: Penolakan Dalam Da’wah Biasa

Ustadz Felix menegaskan bahwa dalam dakwah biasa ada penolakan.

Rabu, 31/07/2019 15:07 0

Close